Home » Nasional » Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) Dewan Pimpinan Nasional Cendikiawan Anak Pahlawan (CAPA) 2024 Gelar Pemilihan Plt. Ketua Umum Baru

Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) Dewan Pimpinan Nasional Cendikiawan Anak Pahlawan (CAPA) 2024 Gelar Pemilihan Plt. Ketua Umum Baru

Syamsul Bahri 13 Nov 2024 137

 

Nasionalpos.com ll Bekasi – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Cendikiawan Anak Pahlawan (CAPA) menggelar Rapat Kerja Musyawarah Nasional (Rakernas) di Kota Bekasi, Jawa Barat, yang dihadiri oleh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari berbagai wilayah, antara lain DPD Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan, dan Papua. Acara ini dilaksanakan pada Rabu, 13 November 2024, bertempat di Jl. RA Kartini No. 11, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.

Rakernas CAPA 2024 berlangsung dengan lancar dan dipimpin oleh Ketua Asosiasi Hukum Prof. Dr. Jorry Sam, S.H., Ph.D., bersama dengan Ibu Dewi Nuri, S.Pd., sebagai pendiri CAPA. Rapat kali ini memfokuskan pembahasan mengenai penguatan struktur organisasi CAPA di tingkat nasional dan pemilihan Plt. Ketua Umum (Ketum) yang baru.

Baca Juga :  Anita Rachman Penyiar Televisi Legendaris, Patut Jadi Teladan Tapi Tidak Patut Di Lupakan

Pemilihan Plt. Ketum CAPA

Pada kesempatan tersebut, Sekjend DPP Ir. Yusuf, menyampaikan pentingnya dilakukannya pembenahan dalam tubuh organisasi DPN CAPA, terutama setelah adanya beberapa permasalahan internal yang perlu diselesaikan. Sebagai bagian dari upaya perbaikan, rapat menyepakati untuk memilih seorang Plt. Ketum baru yang akan memimpin organisasi sementara waktu, hingga dilakukan pemilihan resmi di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Hasil dari rapat ini adalah terpilihnya Ibu Dewi Nuri, S.Pd., sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum CAPA yang baru, menggantikan H.M. Anwar, S.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Ketum. Dewi Nuri dipercaya untuk melakukan pembenahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta melakukan penyegaran dalam tubuh organisasi DPN CAPA.

Baca Juga :  Polri Gelar Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024, 700 Atlet Akan Berlaga Besok

Tindak Lanjut ke Munaslub

Keputusan hasil Rakernas ini akan segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dalam waktu dekat. Munaslub ini bertujuan untuk menyelaraskan struktur organisasi di tingkat DPD dan DPC CAPA, serta memperkuat konsolidasi organisasi di seluruh Indonesia.

Dewi Nuri, S.Pd., sebagai Plt. Ketum, diharapkan dapat membawa CAPA menuju perkembangan yang lebih baik, dengan mengutamakan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap perjuangan anak-anak pahlawan di seluruh Indonesia.

Dengan terlaksananya Rakernas ini, CAPA semakin fokus pada penguatan struktur dan kinerja organisasi, sehingga dapat terus berkontribusi dalam berbagai program sosial dan kemanusiaan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

(Red/S.Bahri)

Kontak Media: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Sekretariat CAPA

(M. Aqil Bahri, S.H)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x