Home » Nasional » Satgas OMP Rinjani Polda NTB Cek Kesiapan Pengamanan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur NTB di Lotara

Satgas OMP Rinjani Polda NTB Cek Kesiapan Pengamanan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur NTB di Lotara

Wulandari 15 Nov 2024 112

NASIONALPOS.com |Lombok Utara NTB – Kabag Binops Roops Polda NTB AKBP Rohadi SIK., memimpin kegiatan Supervisi Ops Mantap Praja (OMP) Rinjani 2024 dalam rangka Pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Polres Lombok Utara, Rabu (14/11/2024).

Kegiatan yang berlangsung di ruang Posko Ops Polres Lombok Utara tersebut di hadiri Kabag Ops Polres Lombok Utara, Para PJU Poleres Lombok Utara, Operator OMP Polres Lombok Utara serta Pejabat OMP yang terlibat Supervisi dari Polres Lombok Utara.

“Supervisi yang kita laksanakan kali ini bertujuan untuk mengetahui segala perkembangan situasi di masing-masing wilayah Pengamanan dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak 2024,”tegas Kabag Binops Roops Polda NTB AKBP Rohadi SIK.,Rabu (14/11/2024).

Beberapa arahan disampaikan pada kesempatan itu diantaranya agar pengawalan dan pengawasan surat suara untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Begitupula kepada satgas Intel Polres Lombok Utara agar koordinasi dengan KPU ditingkatkan serta tim masing-masing Paslon sehingga seluruh kegiatan dapat terpantau dengan baik. Pemetaan dengan jelas wilayah rawan, kurang rawan dan sangat rawan harus sudah dilakukan untuk mempermudah pengawasan, termasuk lepasa TPS-TPS.

Baca Juga :  Jika Usung Ganjar Capres, Suara Partai Golkar Bakal Melonjak

Beberapa informasi terkait persiapan pengamanan yang disampaikan Kabag Ops Polres Lombok Utara, diantaranya permintaan Polres Lombok Utara terhadap personil TNI sejumlah 53 untuk membantu tugas OMP, baik untuk pengamanan TPS maupun Patroli Pengamanan.

“Secara kolektif kami telah bersurat kepada Pangdam IX/Udayana terkait permintaan bantuan Personil TNI dalam pengamanan Pilkada serentak 2024,”jelasnya.

“Kami berharap agar BKO yang dikirimkan ke Polres Lombok Utara untuk membantu Pengamanan agar benar-benar dioptimalkan, “imbuhnya.

Baca Juga :  Provinsi Maluku Sukses Pertahankan Predikat Jawara Umum di Pesparani III

Berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa Kabupaten Lombok Utara terdapat 510 TPS, namun terjadi kendala di beberapa TPS yang mengalami kesulitan sinyal atau lokasi yang sulit dijangkau.

“Kita telah siapkan kendaraan untuk memfasilitasi BKO untuk mempermudah transportasi, “ucapnya.

Ia berharap seluruh personil yang bertugas dalam OMP untuk tetap melaporkan kegiatannya melalui aplikasi yang telah disiapkan. (***)
Demikian dirilis Bid Humas Polda NTB untuk dipublikasikan melalui media.

 

Mataram, November 2024

Kabid Humas

 

ttd

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

 

MOHAMMAD KHOLID, SIK.M.M
Ajun Komisaris Besar Polisi

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x