Home » Hukum » LAPORAN DUGAAN KORUPSI DIKEJARI TERKESAN JALAN DITEMPAT

LAPORAN DUGAAN KORUPSI DIKEJARI TERKESAN JALAN DITEMPAT

Eni 26 Nov 2024 74

 

 

Ketua DPD LSMKPK Provinsi Banten:Syamsul Bahri

JAKARTA: NASIONALPOS.com ll Hingga kini laporan Ketua DPD LSM Komite Pemantau Korupsi Provinsi Banten di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang belum ada tindakan nyata,ada apa dan apa yang terjadi.Laporan yang disampaikan tersebut dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Sekretaris DPRD Kota Tangerang.

Pada saat melaporkan kasus tersebut Ketua DPD LSMKPK Banten,Syamsul Bahri yang juga Ketua DPD Gabungnya Wartawan Indoneis (GWI) Banten, didampinggi beberapa Awak Media termasuk Awak Media ini.

“saya meminta dan berharap kepada pihak Kejari Kota Tangerang LP dugaan korupsi Sekretaris DPRD Kota Tangerang tanggal 17 September 2024 kemarin,segera ditindak lanjuti”ucap Syamsul Bahri ke sejumlah Awak Media di kantornya Kota Tangerang Provinsi Banten.

“KRONOLOGI DUGAAN TIPIKOR BELANJA PAKAIAN DINAS TA 2022”
Sekretariat DPRD Kota Tangerang Tahun 2022 dan 2023 melaksanakan berbagai kegiatan termasuk diantaranya belanja Pakain Sipil Resmi (PSR).Pakaian Dinas Harian(PDH).Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian Sipil Harian(PSH).

Masing-masing belanja pakaian per kegiatan diperuntukan bagi lima puluh (50) anggota dan Ketua DPRD Kota Tangerang.

Belanja Pakaian Sipil Resmi(PSR).Nilai Pagu Rp.202.500.000.Per potong sama halnya Rp.4.050.000.Dari nilai tersebut termasuk untuk biaya jahit dan ukuran kain 3 meter/orang.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH).Nilai Pagu Rp. 429.495.000.Perpotong sama halnya Rp.8.589.900.Dari nilai tersebut untuk biaya jahit dan kain dengan ukuran masing-masing 3 meter/orang dan belanja Pin Dewan 2 Buah x 50 Orang.

Baca Juga :  Cegah Korupsi Dana Desa, Kejari Pessel Sosialisasi Mitigasi Risiko Hukum Pengelolaan Dana Desa

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH).Nilai Pagu Rp.147.500.000.Perpotong sama halnya Rp.2.950.000.Dari nilai tersebut biaya jahit dan pembelian kain dengan masing-masing ukuran 3 meter/orang.
Sebagai pihak ketiga CV.YUNG TEXTILE alamat kantor Jalan Baharuddin Nomor 14 E Sukarasa Tangerang.
Bahkan pada tahun tersebut kuat dugaan pihak Sekretariat DPRD Kota Tangerang menyembunyikan salah satu kegiatan yakni dengan nama kegiatan “LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD.Nilai Pagu Rp.43.848.970.549,dari total nilai tersebut dana yang terserap sebesar Rp.42.533.678.856 atau 97,00 persen.Dan diperuntukan , (1).Medical Check Up,(2).Gaji dan Tunjangan DPRD Serta (3).Belanja Pakaian Dinas DPRD,Khusus belanja pakaian dinas dan atribut nilai belanja sebesar Rp.1.055.670.000.Total belanja pakaian dinas Tahun 2022 sebesar Rp.2.890.835.000 dan dari total nilai belanja terjadi dugaan Mark Uf angaran belanja sebesar Rp.779.495.000.

“KRONOLOGI DUGAAN TIPIKOR BELANJA PAKAIAN DINAS TA 2023”

Pada tahun berikutnya yakni tahun 2023 juga merealisasikan belanja pakaian dinas yang diperuntukan untuk 50 anggota dan Ketua DPRD Kota Tangerang.

Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR).Nilai Pagu Rp.202.500.000,Perpotong sama halnya Rp.4.050.000,termasuk didalamnya untuk biaya jahit dan pembelian kain per orang 3 meter.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH).Nilai Pagu Rp.147.500.000,perpotong sama halnya Rp.2.950.000,termasuk didalamnya untuk biaya jahit dan pembelian kain perorang 3 meter.

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)Nilai Pagu Rp.220.000.000,perpotong sama halnya Rp.4050.000,termasuk didalamnya untuk biaya jahit dan pembelian kain perorang 3 meter dan

Baca Juga :  Terkait Krisis Air, Puan : Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat Jadi Taruhan

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH).Nilai Pagu Rp. 416.400.000,perpotong sama halnya Rp.8.328.000.

Bahkan pada tahun yang sama kembali direalisasikan belanja pakaian dinas dengan nama kegiatan “LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD” Total nilai awal sebesar sebesar Rp.47.579.290.300,kemudian dilakukan revisi pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) menjadi Rp.47.614.823.412. Dari total angaran sebesar Rp.47.614.823.412,belanja pakaian dinas dan atribut sebesar Rp.1.290.244.000,sehingga total angaran kegiatan tahun 2023 belanja pakaian dinas angota dan ketua DPRD Kota Tangerang sebesar Rp.2.276.644.000.

“KRONOLOGI KEGIATAN FIKTIF TA 2022-2023”
Bahwa untuk belanja pakaian dinas dan atribut yang dipos kan di Sekretariat DPRD Kota Tangerang terdapat dana tambahaan dan kegiatan tersebut tanpa memakai pihak ketiga atau dilaksaanakan sendiri oleh pihak Sekwanko Tangerang.

Dana tambahaan yang dimaksud telah dijelaskan diatas adapun nilai tambahaan untuk belanja pakaian dinas dan atribut tahun 2022 sebesar Rp.1.055.670.000 dan Tahun 2023 sebesar Rp.1.290.244.000 total dua tahun mata angaran Rp.2.345.914.000.

Berdasarkan hasil Investigasi dan konfirmasi disimpulkan dana tambahaan sebesar Rp.2.345.914.000 diduga “RAIB”dan telah cair 100 persen.Atau kegiatan fiktif dua tahun anggaran Rp.2.345.914.000,adalah kegiatan Fiktif.

Semoga pihak Kejari Kota Tangerang dalam menegakan hukum tanpa terkecuali siapapun yang melakukannya lakukan tindakan hukum jangan dibiarkan begitu saja,ungkap Syamsul Bahri.(Ilham R/Tim)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Negara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)

Dhio Justice Law

28 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …

Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law

26 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)   NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …

Unjuk Rasa Terbesar? 5.000 Massa Siap Padati Kantor Bupati Banyuwangi

- Banyuwangi

25 Apr 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Sekitar 5000 massa direncanakan akan turun ke jalan dalam sebuah aksi unjuk rasa besar yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6 Mei 2026 di Depan Kantor Bupati Banyuwangi. Aksi ini digelar sebagai bentuk tuntutan masyarakat yang mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi segera mengundurkan diri dari jabatannya. Koordinator aksi,Mohamad Amrullah,S.H.M.Hum. menyampaikan bahwa …

Serah Terima Kunci Rumah Parahyangan Garden City di Margaasih: Wujudkan Impian Hunian Nyaman dan Strategis

Suryana Korwil Jabar

25 Apr 2026

Bandung, 25 April 2026, ARMEDIA.NEWS – Momen yang dinanti-nantikan akhirnya tiba! Perumahan Parahyangan Garden City yang berlokasi di Jl. Nanjung, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, mengadakan acara serah terima kunci rumah bagi para pembeli unit huniannya. Acara ini menjadi bukti komitmen pengembang dalam menyelesaikan proyek lebih cepat dari waktu yang dijanjikan dan memberikan hunian …

Argento Resmi Kembalikan Berkas, Tegaskan Keseriusan Maju sebagai Bacalon Ketua DPD II Golkar Pesisir Barat

Admin Redaksi

24 Apr 2026

NASIONALPOS.com Pesisir Barat – Dinamika politik internal Partai Golkar di Kabupaten Pesisir Barat semakin menghangat. Salah satu bakal calon (bacalon) Ketua DPD II Golkar, Argento, secara resmi mengembalikan berkas pendaftaran kepada panitia penjaringan, sebagai bentuk keseriusan dirinya dalam mengikuti proses pemilihan ketua partai. Pengembalian berkas tersebut dilakukan di sekretariat DPD II Golkar Pesisir Barat dan …

22 Tahun Penantian Berakhir: UU Perlindungan PRT Disahkan, Negara Hadir untuk Pekerja Domestik

dito

23 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi tonggak historis dalam reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, regulasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan legislasi, tetapi juga menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan pekerja domestik dalam posisi rentan dan minim perlindungan. Secara empiris, urgensi kehadiran UU …

x
x