Home » Headline » Dugaan Korupsi Pembangunan Rusun Mahasiswa IAIN Laa Roiba, Diadukan ke KPK

Dugaan Korupsi Pembangunan Rusun Mahasiswa IAIN Laa Roiba, Diadukan ke KPK

dito 16 Apr 2025 199

NasionalPos.com, Bogor -Asep Sunandar Ketua LSM Bogor Development Watch menilai bahwa hasil temuan nya terhadap dugaan praktek korupsi pembangunan rusun Mahasiswa IAIN Laa Roiba, tidak bisa hanya di adukan ke BPK RI, namun juga dia laporkan ke KPK, di karenakan ada indikasi praktek dugaan korupsi tersebut berlangsung secara sistematis, terstruktur dan masif.

” Ya, kami menemukan fakta bahwa kasus dugaan praktik korupsi pembangunan rusun Mahasiswa IAIN Laa Roiba tersebut, terjadi sistematis terstruktur dan masif ” ungkap Asep Sunandar kepada wartawan, Rabu, 16 April 2025 di Bogor.

Menurut Asep, pihaknya telah menemukan adanya alur dugaan praktek korupsi secara sistematis, di karenakan saat perencanaan, penganggaran dan penetapan anggaran berlangsung tidak transparan serta juga tidak ada study kelayakan mengenai kepantasan di bangun nya rusun Mahasiswa tersebut.
Bahkan tanpa di ketahui adanya penunjukan proyek tersebut ke Yayasan IAIN Laa Roiba, di duga dari rangkaian aktivitas tersebut terdapat unsur kolusi atau terindikasi adanya persengkokolan jahat antara pihak kementerian PUPR dengan pihak Yayasan Laa Roiba, untuk kemudian pihak Oknum Kementerian PUPR menetapkan anggaran Rp 5 miliar yang sangat fantastis dengan hasil yang sangat tidak memadai.
” Nah sedangkan di duga dilakukan secara terstruktur, ya, tentunya di duga adanya keterlibatan struktur pimpinan Kementerian PUPR dan Struktur pimpinan Yayasan Laa Roiba ” tukas Asep Sunandar.
Adapun, lanjut Asep, kasus dugaan praktek tindak korupsi pembangunan rusun Mahasiswa IAIN Laa Roiba berlangsung secara masif, bahwa praktik korupsi tersebut di duga tersusun secara rapi, nyaris sempurna dan nyaris tanpa di ketahui oleh pihak manapun, pasalnya di duga melibatkan beberapa pihak.
“ya, dari temuan tersebut, kemarin kami adukan ke KPK, dan kami mendesak KPK agar segera menindaklanjuti pengaduan kami dengan melakukan audit investigatif dan memeriksa semua pihak yang di duga terlibat, agar kasus cepat clear.” tegas Asep.
Sementara itu, pengaduan ke KPK ini, langsung di terima oleh Deputi Pengaduan KPK, dan ketika di konfirmasi ke KPK, petugas di Deputi Pengaduan kepala wartawan mengatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
” Ya, setiap pengaduan masyarakat, pasti akan segera di tindak lanjut, soal lama cepat nya, ya, tergantung  respon dari pimpinan, mas.” Ucapnya.
Tags :
Share :
Whatsapp LinkedIn

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Tragedi Little Aresha Yogyakarta, Catatan Penting Bagi Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah

dito

29 Apr 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Waspada,S. Ag, MM Dosen PG PAUD UNUSIA & Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor. Tragedi memilukan yang dilakukan oleh pengelola Daycare dan pekerjanya seperti di Daycare Little Aresha Yogjakarta, sesungguhnya bukan yang pertama kali. Sebelumnya telah terjadi hal serupa dibeberapa daerah, akan tetapi hal tersebut tidak membuat jera oleh oknum pengelola …

Negara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)

Dhio Justice Law

28 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …

Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law

26 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)   NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …

22 Tahun Penantian Berakhir: UU Perlindungan PRT Disahkan, Negara Hadir untuk Pekerja Domestik

dito

23 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi tonggak historis dalam reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, regulasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan legislasi, tetapi juga menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan pekerja domestik dalam posisi rentan dan minim perlindungan. Secara empiris, urgensi kehadiran UU …

Tantangan Menteri Pertahanan RI ditengah Isu Agama dan Konflik Papua

Dhio Justice Law

22 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera)   NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya. Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs …

Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

x
x