Home » Nasional » Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan Pastikan Harga Transportasi Tidak Naik

Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan Pastikan Harga Transportasi Tidak Naik

Syamsul Bahri 21 Des 2024 120

 

Nasionalpos.com ll TANGERANG — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta tidak adanya kenaikan harga tiket untuk kereta api dan transportasi laut. Erick menyampaikan kebijakan ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam merayakan Nataru.

“Saya diminta Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan harga tiket transportasi udara tetap turun 10 persen saat Nataru. Selain itu, Presiden juga meminta untuk tidak ada kenaikan terhadap harga tiket kereta api dan transportasi laut selama Nataru,” ujar Erick saat meninjau kesiapan bandara untuk libur Nataru di Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, Jumat (20/12/2024).

Untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut, Erick langsung berkoordinasi dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air. Erick juga melakukan pengecekan langsung ke konter check-in bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Baca Juga :  Sambut Hari Kejaksaan Nasional, Advokat Andi Darwin R Ranreng, SH, MH Soroti Pentingnya Reformasi Kejaksaan demi Kembalikan Kepercayaan Publik

“Sesuai arahan Pak Presiden bahwa penurunan harga tiket pesawat 10 persen itu masih terkendali. Kapasitas 8 juta penumpang di bandara masih longgar, meskipun hari ini ada _peak_ 180 ribu penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta,” ucap Erick.

Selain itu, Erick juga melaporkan kapasitas transportasi darat dan laut selama Nataru. Erick mengatakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan kapasitas 3,5 juta kursi yang saat ini sudah terisi 50 persen. Untuk angkutan laut, tiket kapal Pelni sudah terisi 58 persen.

“Tidak ada kenaikan harga tiket baik untuk kereta api maupun kapal laut,” tegas Erick.

Baca Juga :  Lantik Kenaikan Pangkat Pegawai, Kalapas Banyuwangi Ingatkan Peningkatan Kinerja

Erick menyebut sinergi Kementerian BUMN dan Kemenhub sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yany ingin menjaga daya beli masyarakat dengan menurunkan harga tiket pesawat maupun menjaga harga tiket kapal dan kereta api tidak naik saat Nataru.

Erick juga mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam memastikan kelancaran operasional transportasi selama Nataru.

“Alhamdulillah selama dua bulan bekerja sama dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hasilnya maksimal. Terima kasih Pak Menhub atas dukungannya,” kata Erick.

Erick juga menyampaikan apresiasi kepada InJourney dan PT Angkasa Pura Indonesia atas upaya perbaikan fasilitas bandara.

“Saya sudah menyaksikan perbaikan maksimal di Bandara I Gusti Ngurah dan juga upaya perbaikan yang sedang dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta,” kata Erick.

(Red/S.Bahri).

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x