Home » Nasional » Semangat Natal, Semangat Baru Warga Binaan Lapas Kelas IIB Lumajang

Semangat Natal, Semangat Baru Warga Binaan Lapas Kelas IIB Lumajang

Eni 25 Des 2024 111

 

LUMAJANG – NASIONALPOS.com ll Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lumajang memberikan remisi kepada sejumlah narapidana dalam rangka perayaan Hari Raya Natal 2024. Pemberian remisi dilakukan langsung pagi ini (25/12) oleh Kepala Lapas Kelas IIB Lumajang, Mahendra Sulaksana.

Sebanyak 4 narapidana mendapatkan remisi, dengan rincian sebagai berikut: 2 orang menerima remisi selama 15 hari, 1 orang menerima remisi selama 1 bulan, dan 1 orang lainnya mendapatkan remisi selama 1 bulan 15 hari.

Baca Juga :  Hari Santri 2025 Dimulai, Santri Didorong Jawab Tantangan Zaman

Namun, ada 5 warga binaan yang tidak menerima remisi Natal kali ini. Menurut Mahendra Sulaksana, hal ini disebabkan karena mereka tidak memenuhi syarat, seperti masih berstatus tahanan, belum menjalani masa hukuman selama 6 bulan, serta ketidaklengkapan berkas registrasi.

“Tidak semua warga binaan mendapatkan remisi Natal kali ini. Terdapat 5 orang yang belum memenuhi persyaratan, di antaranya masih berstatus tahanan, belum menjalani 6 bulan masa hukuman, dan registrasi pemberkasan mereka belum lengkap,” jelas Mahendra.

Baca Juga :  Kompolnas: Kasus Dugaan Pemerasan oleh Pimpinan KPK Patut Ditangani Bareskrim Polri

Dengan pemberian remisi Natal, diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi narapidana untuk terus memperbaiki diri dan menjalani hukuman dengan baik. Remisi ini menjadi simbol harapan baru bagi mereka, serta dorongan untuk meningkatkan kesadaran dalam menjalani proses pembinaan di dalam lapas.(Humas)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x