Home » Nasional » daerah » POROS DKJ: APRESIASI 100 HARI KERJA PEMERINTAHAN PRABOWO – GIBRAN

POROS DKJ: APRESIASI 100 HARI KERJA PEMERINTAHAN PRABOWO – GIBRAN

dito 21 Jan 2025 187

NasionalPos.com, Jakarta-  Koordinator Poros Dewan Kajian Jakarta, Hasan Assegaf, Mengapresiasi kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo – Gibran yang mendapat tingkat kepuasan publik mencapai 80,9 persen dalam survei Litbang Kompas, tingginya angka kepuasan publik pada pemerintahan Prabowo – Gibran merupakan bukti nyata program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto berpihak pada rakyat kecil.

“Keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil sudah tergambar pada pemikiran besar yang dirumuskan dalam ASTA CITA PRESIDEN, huruf ke 6 yang secara eksplisit menyebut kata Desa, “Membangun dari Desa dan dari bawah.” artinya Presiden Prabowo sudah punya perhatian khusus dan serius untuk masyarakat di lapisan paling bawah” ungkap Hasan Assegaf kepada wartawan, Selasa, 21/1/2025 di Jakarta

Dengan realitas tersebut, lanjut Hasan,  menunjukkan bahwa beliau telah meletakkan arah kebijakan pembangunan dimulai dari desa dan dari bawah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan di seluruh Indonesia, yang kemudian dari pemikiran strategis itu, telah diturunkan melalui kebijakan Presiden yang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Macet kepada pelaku Usaha Kecil, Mikro, Petani dan Nelayan.

Baca Juga :  Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Berlangsung Khidmat

“Hal itu merupakan kabar baik dan membahagiakan khususnya bagi masyarakat kalangan bawah yang kurang mendapat sentuhan dan perhatian serius dari pemangku kebijakan dan wilayahnya terposisi sebagai daerah provinsi termiskin di indonesia, termasuk Indonesia Timur. Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi, NTT,  NTB dan wilayah lain di Indonesia.”tukas Hasan.

Lebih lanjut Hasan mengatakan  adapun program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang disambut baik masyarakat adalah Program Makan Bergizi Gratis, (MBG) dan program prioritas presiden lainnya, sehingga wajar bila angka kepercayaan dan kepuasan publik sangat tinggi kepada Presiden Prabowo, selain itu, tingginya kepercayaan dan kepuasan rakyat kepada Presiden Prabowo ini merupakan legitimasi kuat yang harus di pertahankan dan ditingkatkan oleh seluruh jajaran menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih guna mewujudkan ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto Menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.

Baca Juga :  Diakhir Masa Jabatannya, Gubernur Anies- Wagub Ariza Gelar Acara Pamit kepada Warga Jakarta

“Bukan hanya itu, tingginya tingkat kepuasan public terhadap kinerja kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto & Wapres Gibran Rakabuming Raka, hal itu menunjukkan juga tingginya dukungan masyarakat terhadap kinerja beliau berdua selama 100 hari ini, dan di harapkan dukungan dari masyarakat terus berlanjut bahkan terus meningkat hingga selesainya masa bakti Pemerintah Prabowo-Gibran di  tahun 2029 mendatang.”pungkas Hasan Assegaf.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dituding Antek Asing, Ratusan Massa Geruduk Kantor WALHI Berkedok Cafe

dito

28 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Sekitar Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Anti Antek Asing menggeruduk kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026).   Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan dugaan penerimaan dana asing oleh WALHI yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Mereka juga menyuarakan kekhawatiran …

Gaspol Sekolah Rujukan Google! Orang Tua Kelas XI SMAN 3 Painan Sepakat Dukung Kelas Digital

Primadoni,SH

26 Sep 2026

Pessel, Nasionalpos.com — SMAN 3 Painan terus menggeber percepatan program Kelas Digital Global menuju Sekolah Rujukan Google. Kesepakatan penting lahir dalam rapat bersama orang tua/wali murid kelas XI yang dihadiri PLH Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Yuni Andra, S.K.M., M.M., Sabtu (26/9/2026). Rapat yang membahas kesiapan dan percepatan program tersebut dipimpin anggota Komite SMAN …

MAPPI Bersurat ke Presiden Prabowo desak Kejagung Periksa Ainun Na’im

dito

25 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Terkait dunia pendidikan dirinya mendukung langkah-langkah Bapak Presiden terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan secara optimal di bidang pendidikan sebagaimana yang menjadi salah satu hasta cita pemerintahan, demikian yang di sampaikan Koordinator MAPPI Raymundus Yoseph  Megu dalam surat tertulis untuk Presiden Prabowo Subianto, kepada wartawan, Jumaat, 25/9/2026 di Jakarta. …

Kontes Ikan Koi Sumatera Barat ke-5 2026 Dorong Potensi Ekonomi Ikan Hias

Zulwandi

23 Sep 2026

Sumbar, Nasionalpos. Com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kembali mendorong pengembangan potensi ikan hias melalui Kontes Ikan Koi Sumatera Barat ke-5 Tahun 2026 yang akan digelar pada 9–11 Oktober 2026 di GOR Bulu Tangkis Bancah Laweh, Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi …

Muslim M Yatim Ajak Masyarakat Rawat Persatuan dalam Keberagaman

Primadoni,SH

20 Sep 2026

Padang, Nasionalpos. Com — Lebih dari 150 peserta dari berbagai paguyuban etnis dan kelompok masyarakat di Kota Padang mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar Anggota DPD RI sekaligus anggota MPR RI, H. Muslim Muhammad Yatim, L.C., M.M., bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan berlangsung di Aula HNI Cabang Padang, Jalan …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

x
x