Home » Nasional » Pantai Boom Marina Banyuwangi Siap Sambut Yacht Internasional dengan Fasilitas TPI Baru

Pantai Boom Marina Banyuwangi Siap Sambut Yacht Internasional dengan Fasilitas TPI Baru

- Banyuwangi 10 Mar 2025 130

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM –

Pantai Boom Marina di Banyuwangi bakal dilengkapi dengan fasilitas Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Hal ini seiring pantai Boom Marina menjadi destinasi wisata bahari berkelas internasional, yang memungkinkan kapal yacht dari berbagai negara untuk langsung bersandar di Banyuwangi tanpa perlu lagi mengurus perizinan melalui Bali.

Kehadiran kapal-kapal yacht dari berbagai negara telah menjadi pemandangan sehari-hari di Boom Marina. Pada tahun 2024, Banyuwangi sukses menjadi tuan rumah salah satu etape dari ekspedisi Sail 2 Indonesia Rally, semakin mengukuhkan daya tariknya di mata komunitas yacht internasional.

Sebelumnya, proses perizinan bagi kapal yacht yang ingin bersandar di Boom Marina harus dilakukan melalui TPI Tanjung Benoa di Bali. Namun, dengan adanya TPI di Boom Marina, pemilik yacht akan dapat mengurus semua keperluan perizinan langsung di Banyuwangi.

Baca Juga :  Tindakan Melaporkan Presiden KAI Ke Polres Palembang, Tidak Mendasar & Mengandung Fitnah

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengapresiasi langkah dan inisiatif dari Kantor Imigrasi. Dengan dibukanya PI di Boom Marina, pemilik yacht bisa langsung mengurus di Banyuwangi.

“Kami berterima kasih kepada Kantor Imigrasi yang terus berupaya memberikan layanan keimigrasian terbaik di Banyuwangi,” ujar Bupati Ipuk, (10/03/25).

Ipuk Fiestiandani mengungkapkan telah bertemu dengan Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Banyuwangi, Eko Juniarto, untuk membahas perkembangan pendirian TPI di Pantai Marina Boom. Proses pendirian saat ini sedang berjalan.

“Dengan adanya TPI ini, akan mendorong pengembangan pariwisata internasional di sini. Akan menguntungkan Banyuwangi, karena wisatawan bisa langsung ke Banyuwangi, tanpa harus ke Benoa. Dengan demikian waktu tinggal di Banyuwangi bisa lebih lama,” kata Ipuk.

Sementara itu, Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Banyuwangi, Eko Juniarto, menjelaskan bahwa pihaknya telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjadikan Boom Marina sebagai pelabuhan khusus bagi kapal yacht yang dilengkapi dengan TPI.

Baca Juga :  PT NHM Bungkam Soal Tuntutan Karyawan dan Upaya Tripartit

“Alhamdulillah, kami mendapatkan dukungan penuh dan berharap Surat Keputusan (SK) segera diterbitkan dalam waktu dekat,” kata Eko.

Selain pendirian TPI, Kantor Imigrasi Kelas III Banyuwangi juga memiliki sejumlah rencana kerja lain di tahun 2025. Di antaranya adalah layanan “jemput bola” pengurusan paspor bagi warga yang sakit dan kesulitan untuk datang ke kantor imigrasi.

Kantor Imigrasi juga akan membuka layanan paspor pada akhir pekan, yaitu setiap hari Sabtu, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu di hari kerja. Selain itu, akan dibuka pusat informasi bagi warga asing dan stand konsultasi keimigrasian di tempat-tempat publik, terutama saat ada acara atau event internasional di Banyuwangi.

(Indra)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x