Home » Nasional » daerah » Ketua RW Ramah Anak Minta Wali Kota Baru dan Pemkot Depok Fokuskan Program KLA

Ketua RW Ramah Anak Minta Wali Kota Baru dan Pemkot Depok Fokuskan Program KLA

dito 03 Apr 2025 123

NasionalPos.com, Depok-  RW Ramah Anak merupakan salah satu program turunan dari kebijakan nasional Kabupaten/Kota layak Anak (KLA), sebagai upaya dalam pemenuhan hak-hak anak sekaligus memberikan perlindungan kepada anak di tingkat RT maupun RW.

Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Kota Depok diantaranya dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak, melindungi anak serta mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak.

Ketua Ramah Anak di RW 16 Kelurahan Mekarjaya Sukmajaya Kota Depok, Suryadi mengatakan, anak merupakan generasi penerus kepemimpinan bangsa. Mereka memiliki peran untuk membentuk dan mengarahkan masa depan bangsa. Di usianya yang masih sangat muda anak rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk bisa melindungi anak dari setiap perlakuan negatif agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal.

“RW Ramah Anak merupakan fokus Kota Depok sebagai program untuk mempercepat proses terealisasinya ramah anak di lingkungan masyarakat,” katanya.

Menurut Suryadi, Kota Depok telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, sehingga ini menjadi pondasi yang kuat untuk menjalankan program Ramah Anak di Kota Depok, ditambah Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2022-2026.

Baca Juga :  Terungkap, Temuan Baru Di Sidang Gugatan Togap Marpaung Ketiga Kalinya di Komisi Informasi Pusat

“Sebagian RW di Kota Depok sudah membentuk pengurus RW Ramah Anak bahkan sudah di SK-kan oleh pihak Kelurahan, namun sangat disayangkan support dari pemerintah berupa fisik masih belum dijalankan. Seperti pengadaan taman bermain, taman baca ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sarana anak belum bisa disupport,” ungkap Suryadi yang juga Wakil Ketua KNPI Kota Depok bidang Pendidikan.

Ia menambahkan, bahkan non fisik pun hanya sekedar sosialisasi, koordinasi dan edukasi kepada kami sebagai penanggung jawab di RW masing-masing. Untuk menjalankan program pun kita selalu berkolaborasi dengan PAUD, Posyandu, Posbindu dan TPA/TPQ di tingkat RW, karena keterbatasan anggaran, karena rata-rata menggunakan anggaran swadaya di lingkup RW.

Suryadi berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok baru Periode 2025-2030 bisa mengambil langkah-langkah terbaik agar bisa memaksimalkan program Kota Layak Anak hingga lingkup RW Ramah Anak, bukan hanya sosialisasi ataupun koordinasi, tetapi benar-benar menjadi program yang nyata.

Baca Juga :  Gelar Business Matching di Balai Kota, Pemprov DKI Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri di Jakarta

Ia menyampaikan bahwa kasus kekerasan pada anak di Kota Depok kerap terjadi di setiap tahunnya, bahkan di media massa maupun media elektronik banyak memberitakannya, ini menjadi PR bersama Pemkot Depok dan Stakeholder untuk mengurangi atupun adanya pencegahan agar tidak terjadi lagi kedepannya. Pencegahan tersebut melalui program RW Ramah Anak.

“Program KLA maupun RW Ramah Anak sudah berjalan namun masih banyak kekurangan, nah kekurangan tersebut karena terkait penganggarannya. Dan untuk menutupi kekurangan tersebut ada baiknya wacana 300 juta per RW disisihkan alokasinya untuk infrastruktur Ramah Anak seperti Taman Bermain untuk balita, Taman Baca untuk anak-anak, penambahan titik lokasi dan penambahan kapasitas bandwidth free Wifi di tiap RT/RW, sehingga remaja khususnya dan warga pada umumnya tanpa batas bisa mengaksesnya serta tanpa adanya kendala koneksi jaringan,” pungkasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

SMAN 3 Painan Juara I Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Sumbar, Siap Wakili Provinsi ke Ajang Nasional

Primadoni,SH

01 Agu 2026

PADANG, Nasionalpos.com  – SMAN 3 Painan berhasil meraih Juara I Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan berhak mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional. Prestasi tersebut diraih setelah tim SMAN 3 Painan mengungguli SMAN 1 Padang dan SMA IT ICBS Payakumbuh pada babak final yang digelar di Hotel Santika Padang, Sumatera …

Bawaslu Pesisir Selatan: Distribusi X-banner PPID Dilanjutkan untuk Perkuat KIP

Primadoni,SH

31 Jul 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kini terus diperkuat oleh berbagai lembaga publik, termasuk satu di antaranya Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Menurut Anggota, Bambang Putra Niko, penguatan komitmen tersebut dibuktikan dengan dilanjutkannya pendistribusian _x-banner_ tata cara mengakses informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). “Sekarang kami …

PTUN Padang Nyatakan Gugatan Pilwana Kapuh Utara Tidak Diterima, Penggugat Dinilai Tak Memiliki Legal Standing

Primadoni,SH

30 Jul 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 17/G/2026/PTUN.PDG yang berkaitan dengan sengketa Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Putusan tersebut ditayangkan dilaman Informasi PTUN Padang, pada Kamis (30/7/2026). Berdasarkan informasi putusan yang dipublikasikan PTUN Padang, …

x
x