Home » Nasional » daerah » Ketua RW Ramah Anak Minta Wali Kota Baru dan Pemkot Depok Fokuskan Program KLA

Ketua RW Ramah Anak Minta Wali Kota Baru dan Pemkot Depok Fokuskan Program KLA

dito 03 Apr 2025 170

NasionalPos.com, Depok-  RW Ramah Anak merupakan salah satu program turunan dari kebijakan nasional Kabupaten/Kota layak Anak (KLA), sebagai upaya dalam pemenuhan hak-hak anak sekaligus memberikan perlindungan kepada anak di tingkat RT maupun RW.

Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Kota Depok diantaranya dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak, melindungi anak serta mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak.

Ketua Ramah Anak di RW 16 Kelurahan Mekarjaya Sukmajaya Kota Depok, Suryadi mengatakan, anak merupakan generasi penerus kepemimpinan bangsa. Mereka memiliki peran untuk membentuk dan mengarahkan masa depan bangsa. Di usianya yang masih sangat muda anak rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk bisa melindungi anak dari setiap perlakuan negatif agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal.

“RW Ramah Anak merupakan fokus Kota Depok sebagai program untuk mempercepat proses terealisasinya ramah anak di lingkungan masyarakat,” katanya.

Menurut Suryadi, Kota Depok telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, sehingga ini menjadi pondasi yang kuat untuk menjalankan program Ramah Anak di Kota Depok, ditambah Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2022-2026.

Baca Juga :  Dugaan Gratifikasi Penanganan Kasus KB di Laporkan ke KPK

“Sebagian RW di Kota Depok sudah membentuk pengurus RW Ramah Anak bahkan sudah di SK-kan oleh pihak Kelurahan, namun sangat disayangkan support dari pemerintah berupa fisik masih belum dijalankan. Seperti pengadaan taman bermain, taman baca ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sarana anak belum bisa disupport,” ungkap Suryadi yang juga Wakil Ketua KNPI Kota Depok bidang Pendidikan.

Ia menambahkan, bahkan non fisik pun hanya sekedar sosialisasi, koordinasi dan edukasi kepada kami sebagai penanggung jawab di RW masing-masing. Untuk menjalankan program pun kita selalu berkolaborasi dengan PAUD, Posyandu, Posbindu dan TPA/TPQ di tingkat RW, karena keterbatasan anggaran, karena rata-rata menggunakan anggaran swadaya di lingkup RW.

Suryadi berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok baru Periode 2025-2030 bisa mengambil langkah-langkah terbaik agar bisa memaksimalkan program Kota Layak Anak hingga lingkup RW Ramah Anak, bukan hanya sosialisasi ataupun koordinasi, tetapi benar-benar menjadi program yang nyata.

Baca Juga :  Cegah Tawuran, Achmad Yani: Remaja Harus Diberikan Kegiatan Positif

Ia menyampaikan bahwa kasus kekerasan pada anak di Kota Depok kerap terjadi di setiap tahunnya, bahkan di media massa maupun media elektronik banyak memberitakannya, ini menjadi PR bersama Pemkot Depok dan Stakeholder untuk mengurangi atupun adanya pencegahan agar tidak terjadi lagi kedepannya. Pencegahan tersebut melalui program RW Ramah Anak.

“Program KLA maupun RW Ramah Anak sudah berjalan namun masih banyak kekurangan, nah kekurangan tersebut karena terkait penganggarannya. Dan untuk menutupi kekurangan tersebut ada baiknya wacana 300 juta per RW disisihkan alokasinya untuk infrastruktur Ramah Anak seperti Taman Bermain untuk balita, Taman Baca untuk anak-anak, penambahan titik lokasi dan penambahan kapasitas bandwidth free Wifi di tiap RT/RW, sehingga remaja khususnya dan warga pada umumnya tanpa batas bisa mengaksesnya serta tanpa adanya kendala koneksi jaringan,” pungkasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Pemkot Bandar Lampung Sambut Kedatangan Kontingen Porprov X Lampung 2026

Taufik Hidayat

17 Nov 2026

Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung menyambut kedatangan kontingen kabupaten dan kota peserta Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Lampung 2026 di Gedung Olahraga (GOR) Siger, Selasa (17/11/2026). Penyambutan dilakukan oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai bentuk dukungan dan penghormatan kepada para atlet serta ofisial yang akan mengikuti ajang olahraga tingkat Provinsi Lampung …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Respons Cepat Camat dan Lurah, Turun Langsung Bantu Warga Terdampak Banjir di Pasar Tengah Pesisir Barat

Taufik Hidayat

15 Nov 2026

PESISIR BARAT – Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah Kabupaten Pesisir Barat sejak siang hingga malam hari mengakibatkan banjir di wilayah Kecamatan Pesisir Tengah. Ketinggian air di sejumlah titik bahkan dilaporkan mencapai di atas lutut orang dewasa hingga merendam puluhan rumah warga di Lingkungan Pasar Tengah. Merespons kondisi tersebut, Camat Pesisir Tengah, Joni Nasbar, S.KM., …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

x
x