Home » Nasional » daerah » Ketua RW Ramah Anak Minta Wali Kota Baru dan Pemkot Depok Fokuskan Program KLA

Ketua RW Ramah Anak Minta Wali Kota Baru dan Pemkot Depok Fokuskan Program KLA

dito 03 Apr 2025 148

NasionalPos.com, Depok-  RW Ramah Anak merupakan salah satu program turunan dari kebijakan nasional Kabupaten/Kota layak Anak (KLA), sebagai upaya dalam pemenuhan hak-hak anak sekaligus memberikan perlindungan kepada anak di tingkat RT maupun RW.

Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Kota Depok diantaranya dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak, melindungi anak serta mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak.

Ketua Ramah Anak di RW 16 Kelurahan Mekarjaya Sukmajaya Kota Depok, Suryadi mengatakan, anak merupakan generasi penerus kepemimpinan bangsa. Mereka memiliki peran untuk membentuk dan mengarahkan masa depan bangsa. Di usianya yang masih sangat muda anak rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk bisa melindungi anak dari setiap perlakuan negatif agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal.

“RW Ramah Anak merupakan fokus Kota Depok sebagai program untuk mempercepat proses terealisasinya ramah anak di lingkungan masyarakat,” katanya.

Menurut Suryadi, Kota Depok telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, sehingga ini menjadi pondasi yang kuat untuk menjalankan program Ramah Anak di Kota Depok, ditambah Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2022-2026.

Baca Juga :  Satgas Yonif 122/TS Ajarkan Dasar Seni Alat Musik Angklung di TK Pir IV Papua

“Sebagian RW di Kota Depok sudah membentuk pengurus RW Ramah Anak bahkan sudah di SK-kan oleh pihak Kelurahan, namun sangat disayangkan support dari pemerintah berupa fisik masih belum dijalankan. Seperti pengadaan taman bermain, taman baca ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sarana anak belum bisa disupport,” ungkap Suryadi yang juga Wakil Ketua KNPI Kota Depok bidang Pendidikan.

Ia menambahkan, bahkan non fisik pun hanya sekedar sosialisasi, koordinasi dan edukasi kepada kami sebagai penanggung jawab di RW masing-masing. Untuk menjalankan program pun kita selalu berkolaborasi dengan PAUD, Posyandu, Posbindu dan TPA/TPQ di tingkat RW, karena keterbatasan anggaran, karena rata-rata menggunakan anggaran swadaya di lingkup RW.

Suryadi berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok baru Periode 2025-2030 bisa mengambil langkah-langkah terbaik agar bisa memaksimalkan program Kota Layak Anak hingga lingkup RW Ramah Anak, bukan hanya sosialisasi ataupun koordinasi, tetapi benar-benar menjadi program yang nyata.

Baca Juga :  Pemerintah Desa Jelegong Sangkal Tuduhan Mafia Tanah, Pemalsuan Dokumen, dan Gratifikasi dalam Pengurusan Tanah

Ia menyampaikan bahwa kasus kekerasan pada anak di Kota Depok kerap terjadi di setiap tahunnya, bahkan di media massa maupun media elektronik banyak memberitakannya, ini menjadi PR bersama Pemkot Depok dan Stakeholder untuk mengurangi atupun adanya pencegahan agar tidak terjadi lagi kedepannya. Pencegahan tersebut melalui program RW Ramah Anak.

“Program KLA maupun RW Ramah Anak sudah berjalan namun masih banyak kekurangan, nah kekurangan tersebut karena terkait penganggarannya. Dan untuk menutupi kekurangan tersebut ada baiknya wacana 300 juta per RW disisihkan alokasinya untuk infrastruktur Ramah Anak seperti Taman Bermain untuk balita, Taman Baca untuk anak-anak, penambahan titik lokasi dan penambahan kapasitas bandwidth free Wifi di tiap RT/RW, sehingga remaja khususnya dan warga pada umumnya tanpa batas bisa mengaksesnya serta tanpa adanya kendala koneksi jaringan,” pungkasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PPI Siap Tempuh Jalur Hukum Terhadap pihak pihak yang Fitnah Kapolri Baru

dito

06 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Presidium Pemuda Indonesia (PPI) saat di hubungi wartawan, Selasa, 6/10/2026 di Jakarta, ia mengatakan pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merupakan langkah yang mengejutkan semua pihak yang di lakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebab di laksanakan dalam waktu singkat …

Poros Rawamangun siap Mengawal Tugas Amanah Kapolri Baru, Polri Bersama Rakyat

dito

05 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Keberlanjutan kepemimpinan di Korps Bhayangkara resmi bergulir usai Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026) lalu, menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang telah menjabat sejak 2021. Momen pergantian pucuk pimpinan ini disambut oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk …

UU Pengaturan Reforma Agraria: Dibuat Instan, Lahir Sumir, Rentan di Uji Materiil ke MK

dito

05 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta- Di sela-sela aktivitasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, advokat Andi Darwin R. Ranreng, S.E., S.H. dari Kantor Hukum DRR Associate menyampaikan catatan kritis atas Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang baru saja di sahkan DPR RI tanggal 24/9/2026.   Dalam kesempatan ini, Ia menyampaikan dukungannya terhadap reforma agraria, akan tetapi ia menilai …

Jelang Akhir Anggaran Tahun 2026 DKI Jakarta, Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas 5 Kasus Dugaan Korupsi di Jakarta

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Tahun anggaran 2026 belum berakhir, tapi catatan hitam dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah menggunung, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap 5 kasus dugaan korupsi dengan total nilai fantastis mencapai lebih dari setengah triliun rupiah, demikian di sampaikan Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Minggu, 4/10/2026 di Jakarta. …

Permasalahan Dokter dan Dokter Gigi Asing Berpraktik Di Indonesia

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Presiden Prabowo pada pidato di Rapat Paripurna DPR dalam rangka HUT Kemerdekaan ke 81, mengemukakan mengenai kemungkinan mengundang dokter dari negara lain untuk praktik di Indonesia untuk waktu yang terbatas.   Hal ini untuk mengatasi kekurangan yang menurutnya, Indonesia kini membutuhkan setidaknya 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis. …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

x
x