Home » Headline » KON Desak Gub Pramono Tolak RUU PBBKB

KON Desak Gub Pramono Tolak RUU PBBKB

dito 02 Mei 2025 225

Nasionalpos.com, Jakarta –

Terkait dengan adanya informasi mengenai RUU Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Saat di temui wartawan, Ketua Umum Presidium Koalisi Ojol Nasional Andi Kristiyanto menyarankan, agar Gubernur Daerah Khusus Jakarta untuk tidak melakukan “Cek Ombak” apalagi meng”amin” kan Rancangan Undang-Undang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang saat ini sedang beliau pelajari.

 

“RUU adalah rancangan, dan belum tentu menjadi sebuah undang-undang, karena Prosedur legislasi yang rumit harus dilalui sebelum RUU tersebut dapat di sahkan menjadi undang-undang, tentunya harus di publikasikan ke masyarakat , agar masyarakat mengetahui nya”ucap Andi Kristiyanto kepada wartawan, Jumat, 2 Mei 2025 di Jakarta.

Menurut Andi, jika RUU PB2KB di publikasikan, maka dirinya mensinyalir bakal ada fenomena reaksi dari masyarakat, bahkan reaksi reaksi keras dari berbagai kalangan lapisan masyarakat, pasalnya RUU tersebut bakal menambah beban kehidupan masyarakat yang sudah terbebani dengan berbagai kebijakan pemerintah lainnya yang tidak pro rakyat.

Baca Juga :  Kebijakan KTP Digital, Sebaiknya DiKaji ulang Agar Tidak Bebani Rakyat

Selain itu, lanjut Andi, RUU PB2KB itu juga tentu nya berdampak sosial yang besar bagi masyarakat jakarta dan sekitar nya khusus nya para mitra pengemudi ojek online (Ojol) yang pendapatan hariannya tidak menentu, dan semakin menurun.

“Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana Undang Undang ini memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menentukan tarif PBBKB di daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Undang Undang ini mengatur ketentuan umum tentang pajak daerah, termasuk PBBKB. alangkah baik nya niat tersebut diurungkan,” tandas Andi

Baca Juga :  Aset Rafael Alun Senilai Rp150 Miliar Disita KPK

Tidak hanya di urungkan, sambung Andi, pihaknya mendesak agar Gubernur Pramono beserta DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan juga seluruh warga Jakarta harus menolak usulan RUU PBBKB, karena dalam kondisi perekonomian masyarakat saat ini yang segala sesuatu nya serba dikenakan pajak, justru bertambah beban hidup warga, sehingga kalau beban rakyat semakin berat, maka dapat memicu terjadinya konflik di tingkat grass root, kriminalitas semakin tinggi.

“Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut tidak terjadi, maka kami dari Koalisi Ojol Nasional yang dalam keseharian melakukan aktivitas menggunakan kendaraan yang mayoritas berbahan bakar Minyak, tentunya menolak RUU PBBKB tersebut, dan mendesak Gubernur Pramono agar menolak RUU PBBKB dan jangan di berlakukan di Kota Jakarta ini” Pungkas Andi

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Kadispora Buka Event Tournamen Mobile Legend Bang Bang Silampari Wali Kota Cup

Andi Ledi Lubuk Linggau

16 Okt 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Lubuk Linggau, H Resta Irwan Putra membuka Event Tournamen Mobile Legend Bang Bang (MLBB) Silampari Wali Kota Cup I Tahun 2026 di Cinema Hall Lt.5 Pemkot Kota Lubuk Linggau Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Jum’at(16/10/2026). Kadispora, H Resta Irawan Putra dalam sambutannya …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Laporkan Dugaan Pelecehan di Kantor Lurah Pasie Nan Tigo, YM Minta Wali Kota Padang Turun Tangan

Zulwandi

15 Okt 2026

Padang, Nasionalpos. Com — Seorang perempuan berinisial YM, yang berprofesi sebagai YouTuber, affiliate marketer, content creator, dan edupreneur di Sumatera Barat, mengaku mengalami dugaan pelecehan verbal dan penghinaan saat berada di Kantor Lurah Pasie Nan Tigo, Kota Padang, pada 28 Agustus 2026 sekitar pukul 09.45 WIB. YM meminta pemerintah daerah menindaklanjuti pengaduannya secara objektif dan …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

x
x