Soal Ijazah Jokowi, Ada PDI-P dan Intelijen Kecolongan?

Oleh: Ridwan Umar

(Direktur Lentera Keadilan Indonesia)

NasionalPos.com, Jakarta – Pada tulisan saya terdahulu berjudul “Soal Ijazah Jokowi, Intelijen Kecolongan?” rupanya direspon seorang politisi senior Partai Islam yang juga mantan aktivis mahasiswa. Melalui telepon jaringan whatssapp, dia menanyakan ending dari tulisan itu yang ‘mengambang’, lantaran tulisan diakhiri kalimat ‘Kita tonton saja, siapa elit yang bersuara pro, kontra atau bungkam dan seperti apa endingnya’. Sayapun coba menjelaskan bahwa ‘skandal ijazah’ itu memang masih misteri, sehingga semua hal bisa terjadi dan publik hanya bisa membaca dari sikap dan pernyataan para elit. Termasuk, soal kemungkinan intelijen kecolongan.

Alhamdulillah, sedikit demi sedikit, fakta tentang dugaan skandal ijazah Jokowi mulai terkuak. Dalam tayangan youtube Official News pada Rabu (18 Juni 2025), politikus senior PDI-Perjuangan, Beathor Suryadi mengungkap kronologi terbitnya ijazah Jokowi yang diduga palsu. Beathor yang juga eks Staf KSP (Kantor Staf Presiden) era Jokowi bahkan menyebut sejumlah nama yang diduga melihat langsung ijazah Jokowi tersebut, meski mereka tak mengetahui jika ijazah itu dicetak di Pasar Pramuka.

Mantan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) itu menuturkan, cerita ini berawal pada tahun 2012, saat Jokowi akan berpasangan dengan Ahok untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta (saat itu Jokowi – Ahok diusung PDI-P dan Gerindra). Namun, dokumen Jokowi kurang lengkap, maka muncullah ‘timsus’ dari Solo, masing-masing David, Anggit dan Widodo bersama tim dari Jakarta yang tak lain aktivis PDI-P, yakni Dani Iskandar. Tim inilah bertugas menyediakan ijazah Jokowi.

Beathor pun mengungkap, berdasarkan pengakuan Dani Iskandar bahwa orang yang ke Pasar Pramuka untuk membuat ijazah Jokowi itu adalah Widodo. Untuk melancarkan kerja tim, mereka membuat posko di kawasan Menteng Nomor 22, Jakarta Pusat. Duet Widodo dan Dani Iskandar pun bergerak.

Ijazah yang sudah dicetak di Pasar Pramuka, kemudian diserahkan Widodo kepada Prasetyo Edi Marsudi (saat itu menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta). Selanjutnya, ijazah itu ditunjukkan kepada partai. Lalu, Prasetyo bersama M. Syarif (saat itu anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra) menyerahkan ijazah Jokowi kepada Ketua KPUD DKI, Juri Ardiantoro.

Diketahui, Juri Ardiantoro saat ini menjabat Wamen Sekretaris Negara dan sebelumnya menjabat Stafsus Presiden Jokowi. Juri juga sempat menjabat Ketua Timsel KPU dan Bawaslu di era rezim Jokowi periode terakhir.

Di sejumlah media, Beathor pun menyebut bahwa Andi Widjajanto eks Ketua Lemhanas yang juga elit PDI-P sempat melihat ijazah Jokowi tersebut.

Dari penuturan Beathor tampaknya meyakinkan publik, karena dia berani sebut nama dan waktu kejadian, dan diantara yang disebut saat ini pejabat tinggi di lingkaran Istana.

Untuk membuktikan klaim Beathor itu, maka publik menanti kejujuran dari semua pihak yang disebut namanya. Terlebih, ini menyangkut nama salah satu pembantu Presiden Prabowo.

Lantas dimana kaitan ini semua dengan intelijen? Begini, masih ingat dengan pernyataan Jokowi saat masih menjabat Presiden di acara Rakernas Relawan Seknas di Bogor, Jabar, Sabtu (16 September 2023) lalu? Seperti di muat di media CNN Indonesia.com, saat itu Jokowi mengaku memiliki informasi lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik dari partai-partai.

“Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin kemana saya juga ngerti,” kata Jokowi.

“Jadi informasi yang saya terima komplet. Dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen Polri ada, dari intelijen TNI saya punya, dan informasi-informasi di luar itu,” ungkapnya.

Terlepas dari pro kontra soal pernyataan Jokowi saat itu, publik tentu makin paham bahwa intelijen memang sangat mengetahui apa dan bagaimana sebuah parpol membangun gerakannya serta kemana arahnya.  Dalam konteks itu, intelijen tak salah karena itu bagian dari kerja politik Negara. Ingat, intelijen bekerja untuk Negara bukan bermain di tataran politik praktis. Artinya,semua kerja intelijen untuk kepentingan bangsa dan Negara. Intelijen bekerja dengan metode untuk deteksi dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Pertanyaannya, benarkah intelijen kecolongan soal ijazah Jokowi yang dicetak di Pasar Pramuka (jika itu benar)? Bukankah pekerjaan itu dilakukan aktivis partai dan terkait agenda Pilkada DKI dan Pilpres? Sebab, jika info itu benar tentu intelijen sudah memprediksi akan mengganggu stabilitas nasional dan ini pelanggaran serius terhadap undang-undang serta bisa jadi skandal terburuk negeri. Terbukti beberapa tahun ini, masalah tersebut sudah sangat terasa dampaknya.

Lalu, jika benar tim Solo dan Jakarta itu adalah aktivis PDI-Perjuangan, maka publik bertanya, apakah mereka bekerja atas perintah partai? Jika iya, maka apakah ini bisa menjadi kartu truf Jokowi untuk menyeret PDI-P? Sebab publik menyaksikan bagaimana pengacara Jokowi ‘mengancam’ jika jazah Jokowi ditunjukkan akan terjadi chaos.

Karena itu, PDI-P dan semua pihak yang disebut mengetahui soal isu ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka selayaknya segera mengklarifikasi.

Wallahualam bissawab. (X)