Aktivis Hukum & HAM Menilai RUU KUHAP Berpotensi Melanggar HAM

NasionalPos.com, Jakarta-

Wacana superioritas penyidikan di dalam pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Keberadaan Keberadaan superioritas penyidikan dinilai akan berdampak buruk terhadap pemenuhan hak tersangka, demikian di sampaikan Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana kepada Wartawan, Kamis, 17 Juli 2025 di Jakarta.

“Bahkan bisa berdampak pada terjadinya berbagai pelanggaran hak-hak tersangka dan potensi penyidikan yang tidak bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan,” ungkap Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana.

Menurut Arif bahwa proses penegakan hukum yang termuat dalam rancangan KUHAP harus memiliki independensi, profesionalisme, dan berintegritas. Untuk itu, penegakan hukum tidak boleh bertujuan untuk meningkatkan represivitas hegemoni kekuasaan. Harus ada kontrol yang ketat terhadap kewenangan penyidikan dan upaya paksa (termasuk penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan). Bantuan hukum memiliki peran yang sangat signifikan.

“Merujuk pada draf rancangan KUHAP yang beredar, kami menilai kepolisian cenderung resisten dengan usulan pembatasan dan pengawasan kewenangan. Padahal, Polri hingga saat ini tak pernah lepas dari sorotan. “ tukas Arif.

Arif juga menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan dalam RUU KUHAP berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang, bahkan definisi “diduga keras melakukan tindak pidana” yang masih terlalu luas dan multitafsir, sehingga membuka celah bagi aparat untuk melakukan penangkapan dan penahanan tanpa bukti yang kuat.

“ Kami juga khawatir bahwa RUU KUHAP berpotensi memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada aparat penegak hukum, yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.” Tandas Arif.

Sementara itu, terkait RUU KUHAP, di hubungi terpisah Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa dirinya justru lebih menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) alias Revisi KUHAP oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah.

“Draf RUU KUHAP yang dibahas itu masih memuat pasal-pasal yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Salah satu poin yang disorot yakni mengenai upaya paksa.” Ungkap Yulius Ibrani kepada wartawan, Kamis, 17 Juli 2025 di Jakarta

Menurut Sekretaris Jenderal PBHI, Julius Ibrani, pihaknya sangat menyayangkan keengganan DPR untuk menerima usulan pemerintah mengenai mekanisme izin pengadilan sebelum dilakukannya upaya paksa, Padahal upaya paksa harus diikuti dengan mekanisme pre factum yakni adanya izin pengadilan untuk menjamin pengawasan serta mencegah penahanan sewenang-wenang yang bertentangan dengan HAM.

“ Oleh karena itu, kami menilai ketentuan tersebut membuka ruang terhadap tindakan yang luas yang dapat dimanfaatkan penyelidik untuk melakukan berbagai tindakan apapun kepada seseorang yang dicurigai dan dianggap melakukan tindak pidana.” Tegas Julius Ibrani.

Lebih lanjut Julius Ibrani berpendapat Pasal 16 RUU KUHAP yang mengatur soal penyelidikan bernuansa eksesif dan melanggar hukum. Cara-cara penyelidikan yang bermasalah itu yakni pembuntutan, penyamaran, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan. Menurut dia, cara-cara itu tidak boleh dilakukan dalam tahap penyelidikan.

“Sebab tujuan penyelidikan yakni untuk mencari dan menilai peristiwa yang diduga tindak pidana. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar cara-cara baru serupa upaya paksa itu dihapus dalam ketentuan penyelidikan,” tandas Yulius Ibrani