Home » Headline » Proses Demokrasi dan penegakkan hukum dalam Pemilu

Proses Demokrasi dan penegakkan hukum dalam Pemilu

dito 22 Jul 2025 381

Nasional pos.com, Jakarta-

Masih terkait dengan dugaan pemalsuan Ijazah mantan Presiden Jokowi, Beathor Suryadi kepada wartawan, ia mengatakan bahwa persoalan dugaan pemalsuan Ijazah mantan Presiden Jokowi, juga terkait erat dengan ranah hukum tata Negara, pihak yang wajib menjawab keabsahan ijasah yang bersangkutan bukan UGM dan Bareskrim saja tapi juga KPUD Solo, KPUD DKI Jakarta dan KPU RI

 

“Masuknya dokumen kandidat yang diantar ke KPU dan di verifikasi ke Kampus dan SMA asal muasal ijazah adalah bagian dari dokumen Negara.” Ungkap Beathor Suryadi kepada wartawan, Selasa, 22 Juli 2025 di Jakarta.

Baca Juga :  Pembenahan Fisik Menjadi Fokus pada Pelatihan Timnas U-20

 

Menurutnya, berita Acara Verifikasi di tanda tangani oleh pihak KPU dan pihak asal ijazah, bila cocok dokumen yang dibawa oleh pihak KPU dengan arsip kampus dan SMA maka itu adalah asli, jika beda maka ijazah itu palsu,

 

Lebih lanjut Beathor Suryadi mengatakan bahwa KPU adalah Lembaga Negara yang dibentuk oleh pemerintah/ Mendagri dan DPR RI/ Komisi II berdasarkan UU dan aturan pelaksana dengan dibekali Anggaran cukup, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan verifikasi keaslian dan keabsahan ijasah mantan Presiden Jokowi, nah adapun setelah verifikasi tentunya hasilnya di tuangkan pada berita acara Verifikasi.

Baca Juga :  Korem 174/ATW Ikut Penanaman Pohon Secara Serentak Dan Peringatan Hari Air Dunia Ke-30 Tahun 2022

 

 

Beathor juga menegaskan jila KPU tidak memiliki Berita Acara Verifikasi maka itu adalah pelanggaran. KPU dikontrol dan diawasi oleh Bawaslu dan divonis salah oleh DKPP.

“Jadi Bareskrim pelaksana hukum harus mendapat perintah dari DKPP bukan dari Joko Widodo mantan Presiden.” Pungkas BeaThor Suryadi

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

KNPI Kota Padang Sukses Gelar RAPIMPURDA XVI, Matangkan Persiapan Musda

Zulwandi

18 Okt 2026

Padang, Nasionalpos.com — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) sukses menyelenggarakan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA) XVI pada Minggu (18/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Padang tersebut berjalan lancar dan dihadiri oleh pengurus KNPI Kota Padang, perwakilan KNPI Sumatera Barat, serta sejumlah organisasi kepemudaan lainnya. RAPIMPURDA XVI …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Kadispora Buka Event Tournamen Mobile Legend Bang Bang Silampari Wali Kota Cup

Andi Ledi Lubuk Linggau

16 Okt 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Lubuk Linggau, H Resta Irwan Putra membuka Event Tournamen Mobile Legend Bang Bang (MLBB) Silampari Wali Kota Cup I Tahun 2026 di Cinema Hall Lt.5 Pemkot Kota Lubuk Linggau Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Jum’at(16/10/2026). Kadispora, H Resta Irawan Putra dalam sambutannya …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x