Home » Headline » Negara Tak Peduli Nasib Pedagang Kecil, Menggerebek Penyelundup Barang Thrifting

Negara Tak Peduli Nasib Pedagang Kecil, Menggerebek Penyelundup Barang Thrifting

dito 12 Sep 2025 394

NasionalPos.com, Jakarta- 

Permasalahan yang di alami pedagang baju import (atau pakaian bekas impor/thrifting) hingga saat ini tak kunjung selesai, pasalnya masih ada larangan pemerintah terhadap perdagangan ini yang dianggap mengganggu industri tekstil dalam negeri, yang pada kenyataannya barang Thrifting hanyalah jadi tumbal saja yang menghambat pertumbuhan industri tekstil di Indonesia, demikian di sampaikan Oscar Sekjen DPP HIMPUNAN PEDAGANG PAKAIAN IMPORT INDONESIA (HPPII) kepada wartawan, Jumat 12 September 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan RI, usai bertemu dengan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga

 

” Hari ini, kami mendatangi Kementerian Perdagangan untuk kesekian kalinya meminta Solusi bagi Nasib Pedagang Pakaian Thrifting, akibat kebijakan Pemerintah yang melarang aktivitas bisnis para pedagang pakaian Thrifting” dengan di keluarkan nya Permendag no 40 tahun 2022 yang mana Permendag ini di keluarkan tanpa melalui kajian, survey serta sosialisasi kepada seluruh pedagang barang Thrifting se – Indonesia ungkap Oscar.

 

Untuk kali ini, lanjut Oscar, dirinya yang mewakili ratusan ribu pedagang pakaian Thrifting yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini, di temui Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga Moga Simatupang pada pertemuan Ini, terungkap bahwa pada dasarnya Kementerian Perdagangan hanya mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai penangkapan penyeludupan barang Ilegal hanya saja solusi untuk para pedagang thrifting hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai solusi yang tepat bagi nasib para pedagang thrifting yang mencari nafkah untuk keluarga mereka.

Baca Juga :  Di tengah di gelar nya Aksi 27 Agustus 2026, Botok Cs Berkesempatan Audiensi Dengan Pimpinan DPR RI Di Sidang Paripurna

 

“Dari pak Dirjen tadi, beliau telah menerima aspirasi kami, dan berusaha untuk mencari formulasi solusi yang tepat bagi permasalahan yang di alami para pedagang thrifting” tukas Oscar Pendong.

 

Oscar Pendong juga menegaskan bahwa apa yang saat ini di alami para pedagang thrifting, menjadi perhatian khusus HPPII agar pemerintah jangan hanya menangkap barang tersebut tanpa memperdulikan nasib para pedagang pedagang Thrifting yang juga termasuk UMKM.

 

” Tanpa kata lelah, kami terus menerus pantang menyerah memperjuangkan kepentingan para pedagang thrifting dan terus mendesak pemerintah pusat baik Bapak Presiden Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan, Menteri kordinator politik dan Keamanan agar berpikir lebih bijaksana serta memperhatikan kepentingan kehidupan maupun penghidupan para pedagang thrifting, mereka adalah warga negara yang secara konstitusional berhak di lindungi oleh Negara” tandas Oscar Pendong.

Baca Juga :  Polda NTB Lakukan Cooling System Pasca Pilkada di Kota Bima

 

Di kesempatan ini, Oscar juga mengingatkan kepada pemerintah, agar menggunakan hati nurani dalam membuat kebijakan, dan sebagai pelayan rakyat yang seharusnya Pemerintah pro terhadap rakyat bukannya menyusahkan terlebih menyengsarakan rakyat kecil hingga banyak yang mati mata pencaharian nya, di karenakan, saat ini mereka banyak yang menutup toko di karenakan susahnya barang yang mereka jual laku terjual ,

Mereka sudah berdagang selama turun temurun hingga 4 dekade mereka mencari nafkah untuk menghidupi keluarga anak cucu dan cicit,

para pedagang yang sudah mati mata pencahariannya kebanyakan tidak mempunyai skill atau kemampuan di bidang lain dan akhirnya mereka benar – benar terkapar hilang penghidupan mereka karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup.

” Besar harapan kami Presiden Prabowo Subianto mau peduli akan nasib kami semua pelaku usaha thrifting “pungkas Oscar Pendong Sekjend HIMPUNAN PEDAGANG PAKAIAN IMPORT INDONESIA (HPPII) mewakili suara rakyat.

*VOX POPULI VOX DEI (SUARA RAKYAT ADALAH SUARA TUHAN)*

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

x
x