Antisipasi Monopoli di Usaha Transportasi online, POI Usulkan Peran Pemda di atur dalam Perpres Ojol

NasionalPos.com, Jakarta-

Rumor akuisisi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) oleh Grab makin santer terdengar. Hal ini menjadi sorotan kalangan driver ojek online (ojol). Saat ini GOTO satu-satunya unicorn asli Indonesia tersisa.

Ketua Umum Organisasi Persahabatan Ojek Online Indonesia (POI) Oky mengungkapkan rencana merger perusahaan platform Grab dan Gojek tersebut berpotensi merugikan pengemudi ojol.

“Karena otomatis pengemudi yang telah mempunyai aplikasi Grab dan Gojek tidak bisa lagi menggunakan dua aplikasi tersebut dalam pekerjaannya sehari-hari mencari orderan,” ungkap Oky kepada wartawan, Sabtu, 22 November 2025 di Jakarta.

Jika itu terjadi, lanjut Oky, maka pengemudi hanya bisa mengandalkan satu aplikasi saja dalam memperoleh orderan yang berdampak pada berkurangnya pendapatan dibandingkan sebelum merger. Saat ini saja pendapatan pengemudi ojol tidak menentu per hari.

“Belum lagi dikurangi biaya bensin, pulsa, paket data, parkir, suku cadang kendaraan, dan biaya lainnya. Ditambah lagi potongan platform” ujarnya.

Contoh lainnya adalah saat terjadinya merger di tahun 2021 antara Gojek dengan Tokopedia yang menghasilkan GoTo. Pasca-merger tersebut, pengemudi ojol kehilangan insentifnya saat mengerjakan pengantaran barang layanan GoSend Sameday.

Sebelum merger, pengemudi mendapatkan insentif sebesar Rp 10.000 untuk 5 kali pengantaran. Namun pasca merger, pengemudi hanya mendapatkan Rp 5.000. Ini berarti pengemudi hanya mendapatkan setengah dari upah yang sebelumnya dia bisa bawa pulang.

Kemudian untuk pengantaran sebanyak 10 kali, sebelum merger pengemudi memperoleh insentif sebesar Rp 45.000. Namun setelah merger, penghasilan pun melorot menjadi Rp 20.000.

“Dari sini bisa terlihat dengan jelas bahwa bukan hanya terjadi pengurangan penghasilan ojol, tapi juga semakin banyak pengiriman yang dikerjakan, justru penghasilan juga akan semakin berkurang. Berturut-turut bisa terlihat pengurangannya dari 50% untuk 5 pengantaran, kemudian 55% untuk 10 pengantaran,” tutur Oky.

Oleh karena itu, sambung Oky, untuk mengantisipasi terjadinya monopoli dalam ekosistem penyelenggaraan transportasi digital, sebagai dampak dari akuisisi gojek oleh grab, di perlukan langkah dengan menghadirkan negara dalam hal ini adalah pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,

Bisa menjadi pemain dalam ekosistem penyelenggaraan transportasi digital melalui pembentukan Badan Layanan Umum ( BLUD )Daerah Bidang Transportasi Digital berbasis koperasi, sebagai wahana untuk memberdayakan Kesejahteraan ojol dan sekaligus untuk sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah.

” Ini merupakan langkah strategis membendung monopoli sekaligus memberdayakan Kesejahteraan Ojol di setiap daerah, knp harus BLUD berbasis koperasi? Sebab BLUD itu terdapat unsur pelayanan, dan unsur sosial nya, seperti Puskesmas itu bentuk BLUD di bidang kesehatan, yang tidak semata mata cari keuntungan finansial.” Ungkap Oky.

Sedangkan, imbuh Oky, BLUD Bidang transportasi online berbasis koperasi, selain memberdayakan Kesejahteraan ojol maupun sumber pendapatan daerah, juga sebagai sarana peningkatan penataan dan pelayanan transportasi online terhadap konsumen.

“Untuk itu POI mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto, agar memasukkan salah satu klausul di Perpres Ojol, yakni tentang peranan pemerintah daerah sebagai pemain dalam ekosistem penyelenggaraan transportasi digital melalui pembentukan Badan Layanan Umum Daerah berbasis koperasi,” tutupnya.