Cuaca Ekstrim Politik, Prabowo End Game?

Oleh: Ridwan Umar

(Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)

NasionalPos.com, Jakarta – Bencana banjir bandang dan longsor sejak 24 November 2025 yang melanda tiga Propinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah menelan korban jiwa ratusan orang. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) pada Sabtu (6/12/2025), korban meninggal sebanyak 883 orang, korban hilang 520 orang, korban luka 4.200 orang, rumah rusak 121 ribu unit. Jumlah korban tersebut diprediksi masih akan bertambah.

Sedangkan jumlah kabupaten/kota terdampak mencapai 51. Adapun jembatan yang rusak sebanyak 405, fasilitas kesehatan 270 rusak, fasilitas pendidikan 509 rusak, dan 1.100 fasilitas umum yang juga rusak.

Banjir dan Longsor Jadi Klimaks 

Bagi penguasa, banjir dan longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar itu akibat cuaca ekstrim. Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) Pratikno menyatakan Siklon Tropis Senyar membawa hujan dengan insensitas tinggi di tiga propinsi tersebut. Akibatnya terjadilah bencana banjir dan longsor.

Namun, publik tak heran dengan pernyataan Pratikno yang terkesan mengkambing hitamkan cuaca ekstrim. Sudah biasa, jika ada masalah maka langkah pertama yang diambil penguasa adalah ‘cuci tangan’ dengan mencari kambing hitam. Sayangnya, di mata sebagian publik, posisi Pratikno sebagai Menko PMK tak menggambarkan sikap dan perilaku manusia berbudaya dengan gaya ‘cuci tangan’ dari bencana besar yang sudah menelan banyak korban jiwa dan harta benda rakyat.

Nyatanya, upaya penguasa untuk lepas tanggungjawab tak didukung realitas di lapangan. DI sosial media justru ramai klip video tentang kayu gelondongan yang hanyut terbawa derasnya air di Sumut dan Sumbar. Kayu gelondongan atau kayu batangan yang terbawa banjir langsung menghantam pemukiman, fasilitas umum bahkan jembatan.

Tak ayal, pemandangan itu semakin membuat publik geram. Publik mencurigai kayu gelondongan itu adalah hasil dari kerja para pembalak hutan, mungkin legal atau ilegal. Kecurigaan publik bukannya tanpa alasan, sebab bentuk kayu gelondongan yang terpotong rapi.

Namun, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho berdalih jika kayu yang hanyut itu merupakan kayu lapuk, pohon tumbang akibat hantaman siklon tropis senyar dan gelombang dari area penebangan.

Pernyataan Dwi itu tak pelak membuat publik makin panas. Mungkin, Dwi lupa jika di era sosmed saat ini, mustahil menyembunyikan fakta lapangan. Melalui hand phone, publik bisa dengan cepat melaporkan peristiwa apapun mengalahkan pemberitaan media massa. Dan, tentu klip video yang dibuat publik tanpa ‘sensor’ layaknya media massa konvensional yang harus taat dan patuh pada ‘pesan sponsor’.

Tak lama berselang, Menhut Raja Juli Antoni seakan terdesak oleh temuan publik soal kayu gelondongan itu, akhirnya mengungkap sendiri soal dugaan 12 perusahaan yang memperparah banjir dan longsor khususnya di Sumut dan Sumbar.  Tapi, Raja Juli yang juga Sekjen PSI (Partai Solidaritas Indonesia) itu masih bungkam soal profil ke-12 perusahaan bermasalah tersebut.

Respon penguasa atas bencana banjir dan longsor itu makin membuat geram publik. Terlebih dengan  munculnya Menko Pangan yang juga Ketum PAN (Partai Amanat Nasional), Zulkifli Hasan di tengah korban sambil membopong sendiri sekantung kecil beras, serta kadernya yang juga anggota DPR-RI Verrel Bramasta yang mengenakan rompi taktis sambil ‘berakting’ di tengah bencana dinilai publik hanya pencitraan yang memuakkan.

Ya, respon publik atas bencana banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut seakan menjadi klimaks kemarahan atas cara para elit di kekuasaan dalam menangani banyak masalah di negeri ini.

Prabowo Vs Rakyat?

Pengamat politik yang juga Ketua Program Doktor Universitas Nasional, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar menilai musibah banjir dan longsor di tiga propinsi tersebut menguatkan kesimpulan bahwa kerusakan negeri ini semakin parah. Negeri ini terjangkit penyakit kanker stadium empat karena kerusakan sudah merambah ke semua lini, kita tinggal menunggu lonceng kematian.

Sejak Prabowo menduduki tahta teringgi di negeri ini, publik sudah mendesak agar semua kasus dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang ditengarai melibatkan mantan Presiden Jokowi dan keluarganya segera diusut. Termasuk dugaan skandal ijazah Jokowi dan riwayat pendidikan sang anak kini menjabat Wapres, Gibran Rakabuming yang juga dipertanyakan tak kunjung dituntaskan.

Sampai setahun lebih masa kepemimpinan Prabowo, semua kasus dugaan pelanggaran hukum keluarga Jokowi tak juga kelar. Ironisnya, Prabowo justru menggelar karpet merah kepada sejumlah kroni Jokowi di Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya. Apalagi, diantara kroni Jokowi yang menjabat menteri saat ini ditengarai terseret sejumlah skandal korupsi dan tak punya kapasitas dan kapabilitas.

Di tengah kekecewaan publik, tiba-tiba Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap adanya bandara di Morowali, Sulawesi Tengah yang tak dijamah aparat negara. Bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Pulp (IMIP) di Sulawesi Tengah yang mayoritas sahamnya dikuasai investor China. Di dalam bandara bebas beroperasi tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi.

Sjafrie mengibaratkan bandara PT IMIP itu seperti negara dalam negara. Artinya, bandara itu telah mengangkangi kedaulatan NKRI.

Bagi publik, bandara yang tak tersentuh aparat negara diresmikan di era Jokowi itu bukan isu atau hoaks sebab yang mengungkap adalah seorang Menhan.

Tak heran jika publik makin kecewa terhadap Prabowo yang tak kunjung mengambil sikap tegas, meski Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan sudah mengaku bahwa dirinyalah yang pimpin rapat kabinet di era Jokowi untuk memberikan izin.

Jika soal pelanggaran kedaulatan negara saja tak digubris, apalagi soal ijazah sang hopeng dan anaknya?

Jika sudah begini, maka rakyat yang kecewa terhadap cara pengelolaan negara dan juga institusi politik, yakni partai politik serta parlemen akan mencari jalannya sendiri. Rakyat yang kecewa ditengah kesulitan ekonomi yang menghimpit bisa jadi pemicu aksi massa yang berujung end game kekuasaan.

Karena itu, rakyat berharap Presiden Prabowo tidak membatasi diri untuk mendapatkan informasi yang akurat. Semoga kabar yang beredar bahwa semua informasi untuk Presiden Prabowo hanya satu pintu melalui orang terdekatnya hanya isu belaka.  Sebab, cara itu membuat presiden tak mampu membuat keputusan yang tepat.

Sadarlah bahwa dipundakmu ada nasib ratusan juta rakyat yang jadi tanggungjawabmu. Di dunia tak ada yang kekal termasuk kekuasaan. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama.

Wallahu a’lam bishawab

Tulisan ini disari dari beragam sumber