Home » Headline » Penundaan Pembacaan Putusan Sela Terhadap Selegram Yokke Hargono

Penundaan Pembacaan Putusan Sela Terhadap Selegram Yokke Hargono

dito 09 Sep 2025 591

NasionalPos.com, Jakarta-

Pembacaan Putusan Sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, terhadap terdakwa Yokke Hargono, yang disidangkan Senin (8/9/2025), ditunda majelis hakim pada persidangan Kamis (11/9/2025) mendatang.

 

Majelis Hakim menunda membacakan Putusan Sela terhadap terdakwa Yokke Hargono karena dokumen putusan perkara pertikaian antara selegram Yokke Hargono dengan Fitri Sahulteru yang merupakan seorang publik figur ini masih akan dilengkapi oleh Majelis Hakim.

 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, perseteruan antara Fitri Salhuteru dengan Yokke Hargono pada setiap kali persidangan terus memanas.

 

Terdakwa Yokke saat ini merupakan tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dititip di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, terkait kasus dugaan pemuatan Slik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diklaim sebagai Data Pribadi suami isteri Cencen Kurniawan & Fitri Salhuteru.

Menanggapi penundaan tersebut Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Sonny Wuisan, SH.,MH, CLA,CRA,CTL, Maruli Tua Silaban, SH.,MH, CRA, Elke Luntungan, SH,MH,CRA kepada wartawan,  ia mengatakan bahwa Majelis Hakim menunda pembacaan Putusan Sela terhadap kliennya Yokke Hargono, di karenakan masih ada berkas putusan yang masih harus dilengkapi majelis hakim dan ada majelis hakim lainnya yang sedang tugas mengikuti acara penting diluar kota, tidak berada ditempat.

Baca Juga :  Sengkarut Praktik Mafia Hukum & Pemberantasan Korupsi Di Ungkap Denny Indrayana

“Karena Majelis Hakim yang menyidangkan perkar ini belum lengkap, maka persidangan ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis, 11 September 2025 dengan agenda yang sama”, kata Sonny Wuisan mengutip perkataan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Yokke.

Persidangan dengan agenda pembacaan Putusan Sela, tidak dihadiri saksi pelapor Fitri Salhuteru & suaminya Cencen Kurniawan, melainkan hanya dihadiri terdakwa Yokke Hargono.

Sebagai selegram Yokke Hargono pernah ikut terhubung dengan bisnis skin care artis Nikita Mirzani & Fitri Salhuteru yang kerap jadi sorotan publik.

Baca Juga :  Pj Gubernur Berharap Pemprov DKI dan Kodam Jaya Perkuat Sinergi Jaga Keamanan Warga Jakarta

Menurut Kuasa Hukum Yokke, persoalan antara Fitri dengan Yokke Hargono berawal adanya unggahan terdakwa Yokke soal data pribadi Fitri Salhuteru mengenai Slik OJK yang diperoleh Terdakwa dari Media Sosial Instagram #Nenekpansos# lalu diteruskan lagi di media sosial milik Terdakwa.

 

Lebih lanjut dikatakan Tim Kuasa Hukum Yokke, bahwa perbuatan Kliennya terjadi atas adanya tantangan disertai dengan pemberian hadiah dari Pelapor kepada publik mengenai adanya bukti hutang Pelapor.

Atas unggahan tersebut kemudian Cencen Kurniawan suami Fitri Salhuteru melapor ke pihak kepolisian dengan laporan data pribadi yang adalah rahasia dimuat di instagram.

Laporan saksi Pelapor ini ditindaklanjuti pihak kepolisian kemudian kejaksaan mengantarkannya ke meja hijau.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Didukung Berbagai Stakeholder, PMKRI Cabang Jakarta Pusat Optimistis Siap Menjadi Tuan Rumah Kongres XXXV dan MPA XXXIV Tahun 2028

dito

15 Jul 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Keseriusan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat Sanctus Robertus Bellarminus untuk menghadirkan Kongres PMKRI kembali di Jakarta semakin nyata.   Setelah membangun komunikasi dan menjalin audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan di Jakarta, PMKRI Cabang Jakarta Pusat menyatakan optimisme dan kesiapannya apabila dipercaya oleh forum nasional PMKRI sebagai penyelenggara Kongres XXXV …

SLF dan Pansus Parkir DKI: Ujian Integritas Pemerintahan Pramono

Dhio Justice Law

15 Jul 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos,com, Jakarta – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta seharusnya menjadi momentum memperbaiki tata kelola kota secara menyeluruh, bukan sekadar mengejar peningkatan pendapatan parkir. Sebab, persoalan parkir tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan kepatuhan bangunan terhadap aturan, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik …

Pasal 33 UUD 1945: Pertaruhan Politik Terbesar Prabowo

Dhio Justice Law

13 Jul 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Kemenangan politik jauh lebih mudah diraih daripada kemenangan sejarah. Presiden Prabowo Subianto telah memenangkan kontestasi politik. Namun, untuk memenangkan sejarah, ia harus membuktikan satu hal yang jauh lebih sulit: menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai kenyataan, bukan sekadar retorika konstitusi. Di sinilah letak …

Usut Tuntas Tragedi Longsornya TPST Bantar Gebang, LSM Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Periksa Agung Pujo Winarko’

dito

13 Jul 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Tragedi longsornya bukit sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, yang menewaskan tujuh orang pada Maret 2026 lalu, masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban.   Hingga kini, proses penegakan hukum dinilai belum sepenuhnya mengungkap seluruh pihak yang diduga bertanggung jawab atas insiden tersebut, tentunya kondisi tersebut menjadi keprihatinan …

HUT ke 58 ORARI Momentum Untuk mengembalikan ORARI sesuai dengan Marwahnya

dito

09 Jul 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada Peringatan HUT ke 58 ORARI, saat yang tepat untuk melakukan refleksi oleh seluruh Komponen ORARI, baik pengurus maupun anggota, demikian di sampaikan oleh Ketua Umum ORARI Pusat hasil Munaslub ORARI 2022, Suryo Susilo YBØJTR kepada wartawan, Kamis, 9 Juli 2026 di Jakarta “Saat ini ORARI masih dalam kondisi yang memprihatinkan,” menurut Suryo. …

Akademisi: Implementasi Pasal 33 UUD 1945, Prabowo Sedang Diuji Melawan Oligarki dan Kapitalisme Global

Dhio Justice Law

09 Jul 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Ekonom senior Fuad Bawazier menilai implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga kini belum berjalan secara maksimal. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa pembangunan ekonomi nasional benar-benar berpijak pada amanat konstitusi. Sebagai keynote speaker dalam Seminar “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis …

x
x