Home » Headline » Pj Gubernur Berharap Pemprov DKI dan Kodam Jaya Perkuat Sinergi Jaga Keamanan Warga Jakarta

Pj Gubernur Berharap Pemprov DKI dan Kodam Jaya Perkuat Sinergi Jaga Keamanan Warga Jakarta

dito 15 Mei 2023 164

NasionalPos.com, Jakarta– Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono didampingi oleh Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri, menghadiri dan memberikan pembekalan kepada Komandan Satuan (Dansat) Kodam Jaya pada acara Apel Dansat TNI AD Tersebar Kodam Jaya Tahun Anggaran 2023, di Gedung NKRI Rindam Jaya, Condet, Jakarta Timur, Senin 15/5/2023.

Kegiatan ini bertujuan menyatukan visi dan misi dari arahan Kodam Jaya agar menjalankan tugas secara optimal, sehingga sinergi dan kolaborasi dengan instansi atau lembaga lainnya, termasuk Pemprov DKI Jakarta, dapat tetap terjalin dengan baik.

Hal tersebut juga sesuai dengan tema yang diusung, yakni Meningkatkan Kemampuan Dansat, Guna Mewujudkan Profesionalisme Prajurit, dan Satuan TNI AD, sebagai Patriot NKRI dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Tugas Pokok TNI AD.

Baca Juga :  Masuk Tahun Politik, Ajang Formula E 2024 Resmi Batal

Dalam memberikan pembekalan tersebut, Pj Gubernur Heru berharap kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kodam Jaya terus terjalin secara konsisten, bahkan lebih diperkuat dalam rangka menjaga keamanan warga Jakarta.

“Saya berharap prajurit Kodam memiliki semangat yang sama, semangat dalam menjaga NKRI, menjaga warga Jakarta. Sehingga, rasa tenteram dan aman menjadi jaminan kunci bagi siapapun yang tinggal di sini, di kota yang kita cintai ini. Karena, keamanan di Jakarta akan menjadi barometer nasional, dan selalu menjadi cerminan bagi siapapun,” ujar Pj Gubernur Heru.

Di samping itu, Pj Gubernur Heru juga memastikan konsistensi sinergi yang sudah terjalin dengan Kodam Jaya bisa menjadi ujung tombak dalam mengamankan pesta demokrasi warga Indonesia, khususnya di Jakarta. Hal tersebut agar penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2024 berjalan dengan aman dan tenteram.

Baca Juga :  Di Tolak Bertemu Menkes, Poros Rawamangun Menilai Kemenkes Abaikan Nilai Dasar ASN

“Kami memiliki tujuan yang sama dalam mengamankan serta ikut menyukseskan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemilihan Presiden pada tahun 2024 nanti. Siapapun pasti menginginkan keberlangsungan pemilu bisa berjalan dengan aman, jadi tadi kami berkoordinasi mencegah berbagai potensi yang menghambat kelancaran tersebut,” tambah Pj Gubernur Heru.

Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohammad Hasan. Ia menyebut, Kodam Jaya akan menjaga sinergitas dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

“Tentunya, kita akan mendukung seluruh program dari Pemprov DKI Jakarta, karena kita berada di wilayah Jakarta. Oleh karena itu, kita akan terus bersinergi dan berkolaborasi dalam berbagai program, khususnya masalah keamanan.” tandas Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohammad Hasan.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Semakin humaris pelayanan SIM di Sumedang utamakan kenyamanan masyarakat.

Indri Kalteng

22 Okt 2026

  SUMEDANG , Nasionalpos  // Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah Kota Sumedang terus mengedepankan pelayanan yang humanis, ramah, dan profesional. Petugas memberikan kemudahan informasi kepada masyarakat sehingga setiap pemohon dapat mengikuti seluruh tahapan pelayanan dengan tertib dan nyaman. Sejak datang ke lokasi pelayanan, masyarakat mendapatkan arahan mengenai persyaratan serta prosedur pengurusan SIM. Petugas …

Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x