Home » Top News » PMKRI Jakpus Sikapi Kebijakan PP PMKRI sebatas , Lewat Konsolidasi tuntut garansi jangka panjang pemerintah untuk Sumatera

PMKRI Jakpus Sikapi Kebijakan PP PMKRI sebatas , Lewat Konsolidasi tuntut garansi jangka panjang pemerintah untuk Sumatera

dito 13 Des 2025 138

NasionalPos.com, Jakarta-

Curah hujan ekstrem pada akhir November 2025 memicu banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Aceh Tamiang, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

 

Bencana tersebut merusak rumah warga, memusnahkan lahan pertanian, menghentikan aktivitas ekonomi lokal, serta membuat banyak keluarga kehilangan sumber penghidupan.

 

Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Jakarta Pusat Sanctus Robertus Bellarminus Periode 2025–2026, Amos Lello, menilai bahwa penanganan pemerintah sejauh ini masih berhenti pada bantuan darurat dan langkah rehabilitasi–rekonstruksi yang bersifat sementara.

 

“Warga yang kehilangan mata pencaharian sangat berisiko terjebak dalam pengangguran massal dan ketergantungan bantuan jangka panjang tanpa kepastian pemulihan yang bermartabat,” ujar Amos kepada wartawan, Sabtu, 13/12/2025 di Jakarta

 

Ia menegaskan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) tidak boleh berhenti pada respons karitatif seperti penggalangan donasi. Menurutnya, bencana ini harus dibaca sebagai krisis ekologis dan struktural yang menuntut perubahan kebijakan.

Baca Juga :  Puluhan Kesenian Dipentaskan, Kirab Pancasila Buat Turis Lokal dan Mancanegara Senang

 

“Bantuan darurat penting, tetapi tidak cukup. Negara harus berani memberikan garansi jangka panjang agar rakyat Sumatera dapat kembali hidup secara adil dan berkelanjutan,” katanya.

 

Amos menjelaskan bahwa PMKRI Jakpus mendorong tiga agenda besar yang wajib dijamin negara:

 

Restorasi lingkungan dan pemulihan DAS, termasuk penghentian deforestasi, evaluasi izin di kawasan lindung, serta rehabilitasi hutan.

Pemulihan ekonomi masyarakat, dengan dukungan berjangka panjang bagi petani, nelayan kecil, dan pelaku usaha yang kehilangan sumber nafkah.

Penegakan hukum dan transparansi tata kelola sumber daya alam, terutama terkait pembalakan liar dan praktik ekstraktif yang diduga memperburuk risiko banjir dan longsor.

Amos juga menyoroti sikap Pengurus Pusat PMKRI yang dinilai belum menyentuh akar persoalan ekologis. “Ketika respons organisasi pusat berhenti pada donasi, kami di cabang terpanggil untuk mengambil langkah yang lebih tegas,” ujarnya.

Baca Juga :  Kunjungi Brigif 19/KH, Pangdam XII/Tpr Minta Prajurit Serta Persit Selalu Kompak dan Guyub

 

Dengan mengangkat tema “Hentikan Deforestasi: Dengarkan Jeritan Bumi”, PMKRI Cabang Jakarta Pusat kini menggelar konsolidasi internal dan eksternal bersama jaringan mahasiswa serta masyarakat sipil.

 

Konsolidasi tersebut akan memuncak dalam aksi damai di depan Istana Presiden. Aksi itu dimaksudkan sebagai kampanye pertobatan ekologis sekaligus tekanan moral kepada pemerintah agar:

 

Mengakui bencana Sumatera sebagai bencana ekologis.

Menghentikan deforestasi dan penyalahgunaan fungsi hutan yang merugikan masyarakat.

Menjamin garansi pemulihan jangka panjang bagi warga terdampak.

 

“Solidaritas sejati tidak berhenti pada donasi. Solidaritas sejati menuntut keberanian menggugat struktur yang melahirkan penderitaan,” tegas Amos.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sempat Kejar-kejaran di Kebun Sawit, Tim Tabur Kejari Pessel Akhirnya Berhasil Amankan DPO Terpidana Kasus Kehutan

Primadoni,SH

28 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Operasi penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana kasus tindak pidana kehutanan di Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (28/8/2026), berlangsung menegangkan. Tim Tabur Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan harus melakukan pengejaran hingga ke area kebun sawit setelah terpidana Marsedes Pgl. Sedes melakukan perlawanan saat hendak dieksekusi. Seperti diketahui, …

Pisah Sambut Kepala SMAN 12 Padang, Gusnaldi Serahkan Kepemimpinan kepada Evide

Zulwandi

26 Agu 2026

Padang, Nasionalpos.com — SMAN 12 Padang menggelar acara pisah sambut kepala sekolah, Senin (24/8/2026), sebagai momentum serah terima kepemimpinan dari Pelaksana Tugas (PLT) Kepala SMAN 12 Padang, Gusnaldi, M.Pd., kepada kepala sekolah definitif, Evidel, S.Pd. Acara tersebut dihadiri Kasi SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Alit Anugrah Maria, M.Pd., yang mewakili Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) …

Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

dito

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?     Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Dua Bulan untuk 13.044 SPPG: Mana Roadmap BGN?

dito

23 Agu 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Pius Luistrilanang mantan anggota BPK RI dan mantan kader Partai Gerindra    Pemerintah menyampaikan bahwa penyelesaian sekitar 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih berada dalam tahap persiapan membutuhkan waktu hingga dua bulan. Berdasarkan data BGN, jumlah tepatnya mencapai 13.044 SPPG Proses Persiapan. Selain itu, terdapat 27.469 …

MAPPI & Dosen Usakti Desak KPK Tangkap Ainun Naim atas Dugaan Keterlibatan Kasus Google Cloud

dito

19 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Sebanyak ratusan orang dari Masyarakat Aliansi Peduli Pendidikan (MAPPI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 19/8/2026   Mengusung tuntutan agar Mendesak KPK agar segera memanggil Ainun Na’im Sekjen Kemendikbudristek 2019-2021, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Nadim Makarim     ” Ya, …

x
x