Negara, Narasi, dan Ketakutan terhadap Film

Membaca Pembubaran Pesta Babi dari Perspektif Politik Keamanan

Oleh; Ridwan Umar

NasionalPos.Com, Jakarta – Pembubaran pemutaran film dokumenter Pesta Babi di sejumlah daerah bukan sekadar soal film. Ia adalah cermin bagaimana negara membaca ancaman, mengelola ketakutan, dan mempertahankan legitimasi di tengah era perang narasi.

Di zaman modern, negara tidak lagi hanya takut pada senjata. Negara juga takut pada persepsi.

Sebab hari ini, opini publik dapat bergerak lebih cepat daripada operasi keamanan. Satu film, satu potongan video, atau satu diskusi kampus bisa menciptakan resonansi politik yang luas—terutama ketika menyentuh isu sensitif seperti Papua, militer, ketidakadilan sosial, atau relasi kekuasaan.

Karena itu, pembubaran pemutaran film Pesta Babi harus dibaca lebih dalam daripada sekadar tindakan aparat di lapangan. Ia menunjukkan bahwa negara masih melihat ruang diskusi publik sebagai wilayah yang harus diawasi ketat demi menjaga stabilitas politik.

Dalam logika keamanan nasional, langkah seperti ini sering dianggap wajar. Negara memiliki kepentingan menjaga ketertiban dan mencegah potensi konflik horizontal. Apalagi Indonesia memiliki sejarah panjang soal separatisme, konflik identitas, dan polarisasi sosial. Dari sudut pandang aparat, setiap narasi yang berpotensi memicu konsolidasi gerakan sosial sering dipandang sebagai risiko keamanan.

Masalahnya, pendekatan semacam ini menyimpan paradoks.

Semakin negara terlihat ingin membatasi diskusi, semakin publik bertanya: apa yang sebenarnya ditakuti?

Di era digital, pembubaran fisik tidak otomatis menghentikan penyebaran gagasan. Justru sebaliknya. Film yang sebelumnya hanya dikenal di lingkaran terbatas berubah menjadi isu nasional setelah dibubarkan. Media memberitakan. Media sosial memperdebatkan. Publik yang awalnya tidak tahu menjadi penasaran.

Negara mungkin menang membubarkan ruangan.
Tetapi belum tentu menang mengendalikan narasi.

Di sinilah tantangan terbesar pemerintahan modern muncul. Keamanan hari ini bukan hanya soal patroli dan kontrol wilayah, melainkan soal kemampuan menjaga legitimasi di ruang persepsi publik.

Negara yang terlalu represif akan dianggap anti kritik.
Tetapi negara yang membiarkan seluruh narasi berkembang tanpa respons juga berisiko kehilangan otoritas.

Karena itu, kekuatan negara demokratis seharusnya tidak diuji dari seberapa cepat ia membubarkan diskusi, melainkan seberapa percaya diri ia menghadapi kritik secara terbuka.

Film, diskusi, dan kritik publik pada dasarnya adalah bagian dari dinamika demokrasi. Jika setiap narasi kritis selalu dibaca sebagai ancaman keamanan, maka negara perlahan dapat terjebak dalam mentalitas defensif—yaitu kondisi ketika kekuasaan mulai melihat perbedaan pendapat sebagai ancaman, bukan sebagai koreksi.

Padahal legitimasi tidak lahir dari rasa takut.
Ia lahir dari kepercayaan.

Kasus Pesta Babi akhirnya memperlihatkan satu kenyataan penting: negara modern sedang menghadapi perang baru—perang persepsi. Dan dalam perang semacam ini, pendekatan keras sering kali justru memperbesar gema dari hal yang ingin dibungkam. (x)