Home » Headline » Ketika Dasco Turun Menjadi Operator Kekuasaan

Ketika Dasco Turun Menjadi Operator Kekuasaan

Dhio Justice Law 26 Mei 2026 107

Oleh: Ridwan Umar

Direktur Lentera Keadilan Indonesia

NasionalPos.com, Jakarta – Penunjukan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mungkin dimaksudkan sebagai langkah percepatan. Tetapi dalam perspektif demokrasi, ia menyimpan pertanyaan yang jauh lebih serius:

mengapa lembaga pengawas kini justru ikut menjadi pelaksana?

 

Di atas kertas, fungsi DPR sangat jelas: legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tidak ada mandat operasional pemerintahan di sana. DPR dibentuk untuk mengontrol kekuasaan, bukan larut di dalamnya.

 

Karena itu, ketika pimpinan DPR memimpin satgas pemulihan bencana, yang dipertaruhkan bukan sekadar efektivitas kerja lapangan, melainkan batas konstitusional kekuasaan.

 

Demokrasi sehat membutuhkan jarak.

Pengawas harus tetap berdiri di luar arena pelaksana agar kritik tetap hidup dan kontrol tetap objektif.

Baca Juga :  Ketua DPC PDIP Kabupaten Tegal, Berdendang Mengibur Kader Dan Simpatisan

 

Tetapi hari ini, batas itu mulai kabur.

 

DPR perlahan tidak lagi tampil sebagai penyeimbang pemerintah, melainkan bagian dari mesin administrasi kekuasaan. Fungsi pengawasan akhirnya terancam berubah menjadi formalitas, sebab sulit mengharapkan pengawasan tajam dari lembaga yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

 

Inilah ironi politik kita:

semakin besar koalisi kekuasaan, semakin kecil jarak antar lembaga negara.

 

Semua terlihat kompak.

Semua terlihat solid.

Tetapi justru di situlah bahaya demokrasi mulai bekerja secara halus.

 

Karena demokrasi tidak runtuh hanya lewat otoritarianisme terbuka. Ia juga bisa melemah melalui konsolidasi kekuasaan yang terlalu rapat, terlalu cair, dan terlalu saling melindungi.

Baca Juga :  Forum Evaluasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Dibuka Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan & Pariwisata Prov.DKI Jakarta

 

Dalih “demi percepatan penanganan bencana” memang terdengar mulia. Namun negara yang sehat tidak dibangun dengan mencampur semua fungsi kekuasaan ke dalam satu orbit politik. Jika setiap persoalan harus diselesaikan lewat figur elite lintas lembaga, maka itu menunjukkan lemahnya kepercayaan terhadap institusi formal negara itu sendiri.

 

Padahal bencana seharusnya menjadi momentum penguatan tata kelola, bukan perluasan pengaruh politik.

 

Publik akhirnya melihat satu gejala yang semakin nyata:

DPR tidak lagi cukup percaya diri menjadi pengawas, sehingga mulai nyaman menjadi operator.

 

Dan ketika pengawas berubah menjadi pelaksana, maka yang paling rawan hilang bukan hanya batas kewenangan, tetapi keberanian negara untuk mengoreksi dirinya sendiri. (X)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
ORARI Jalin Kerjasama dengan PPM-LVRI untuk Pembinaan SDM, Dukungan Komunikasi dan Penguatan Bela Negara

dito

11 Jul 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Bertempat di Sekretariat ORARI Pusat, Gedung Bank DKI lantai 10, Jl. Suryopranoto no 8, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Juli 2026, ditandatangani Nota Kesepahaman antara ORARI dengan Pemuda Panca Marga Legiun Veteran RI (PPM-LVRI) dilanjutkan dengan syukuran dalam rangka ulang tahun ke 58 Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI).   Pada kesempatan itu, dalam sambutannya …

Warga Desak APH & Satpol PP Banyuwangi “JANGAN TUTUP MATA!!! Aduan Masyarakat Jangan Diabaikan

- Banyuwangi

10 Jul 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Dugaan masih beroperasinya aktivitas Prostitusi Terselubung di kawasan PAKEM, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, kembali menuai sorotan masyarakat. Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat penegak hukum (APH), agar segera turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar sekaligus mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya …

Saling Tuding dan Saling Lapor, Konflik Perawat dan Security di Puskesmas Krui Masuk Ranah Hukum

- Banyuwangi

10 Jul 2026

Pesisir Barat, Nasinalpos.com – Sebuah Peristiwa memalukan yang mencoreng nama baik Dunia Medis di kabupaten Pesisir Barat Lampung kini menjadi sorotan masyarakat, Salah Seorang tenaga pengamanan (Security) berinisial AD diduga terlibat perkelahian dengan seorang tenaga kesehatan (perawat) berinisial AH di UPTD Puskesmas Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat saat ada seorang pasien membutuhkan rujukan …

HUT ke 58 ORARI Momentum Untuk mengembalikan ORARI sesuai dengan Marwahnya

dito

09 Jul 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada Peringatan HUT ke 58 ORARI, saat yang tepat untuk melakukan refleksi oleh seluruh Komponen ORARI, baik pengurus maupun anggota, demikian di sampaikan oleh Ketua Umum ORARI Pusat hasil Munaslub ORARI 2022, Suryo Susilo YBØJTR kepada wartawan, Kamis, 9 Juli 2026 di Jakarta “Saat ini ORARI masih dalam kondisi yang memprihatinkan,” menurut Suryo. …

Akademisi: Implementasi Pasal 33 UUD 1945, Prabowo Sedang Diuji Melawan Oligarki dan Kapitalisme Global

Dhio Justice Law

09 Jul 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Ekonom senior Fuad Bawazier menilai implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga kini belum berjalan secara maksimal. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa pembangunan ekonomi nasional benar-benar berpijak pada amanat konstitusi. Sebagai keynote speaker dalam Seminar “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis …

TNI AL Gelar Rekonsiliasi Internal untuk Perkuat Tata Kelola Keuangan

ardi

06 Jul 2026

Jakarta,NasionalPos– TNI Angkatan Laut melalui Dinas Keuangan Angkatan Laut (Diskual) menggelar Rekonsiliasi Internal Unit Organisasi (UO) TNI AL Semester I Tahun Anggaran 2026 di Gedung Serbaguna (GSG) Denma Mabesal, Jakarta, Senin (6/7/2026). Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut (Kadiskual) Laksamana Pertama TNI Azil Sadagori Achmad. Rekonsiliasi ini bertujuan menyelaraskan data keuangan serta …

x
x