Home » Ekonomi » Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

dito 04 Agu 2026 114

NasionalPos.com, Jakarta-

Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre pada tanggal 4 Agustus 2026 di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.

 

Acara ini dikemas bersama simposium nasional untuk menggali kedaulatan ekonomi nasional.

 

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo mengenai pentingnya kedaulatan ekonomi nasional dan semangat anti-penjajahan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

 

Buku karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi tersebut membahas perjalanan pemikiran ekonomi-politik Soemitro yang menempatkan kemerdekaan ekonomi sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa.

 

Peluncuran buku dikemas dalam format diskusi dan simposium yang menghadirkan akademisi, praktisi, mahasiswa, serta pemerhati kebangsaan untuk mendiskusikan relevansi gagasan Soemitro bagi pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

 

Selain peluncuran buku, rangkaian acara juga diisi dengan simposium nasional yang membahas penguatan ekonomi Pancasila, kedaulatan ekonomi, serta arah kebijakan pembangunan nasional.

 

Sejumlah tokoh nasional hadir untuk memberikan pandangan mengenai implementasi pemikiran Soemitro Djojohadikusumo dalam menghadapi dinamika ekonomi Indonesia saat ini.

 

Melalui kegiatan ini, Nusantara Centre berharap lahir ruang dialog yang produktif guna memperkuat kembali semangat nasionalisme ekonomi, sehingga pemikiran Soemitro Djojohadikusumo dapat terus menjadi inspirasi dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera.

 

Dalam peluncuran buku itu, menghadirkan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono. Lalu sejumlah tokoh, akademisi, peneliti, dan peserta turut menghadiri rangkaian kegiatan tersebut.

 

Usai peluncuran buku, acara di lanjutkan dengan Simposium Nasional sebagai wadah pertukaran gagasan mengenai pentingnya membangun sistem ekonomi yang mandiri, berkeadilan, dan mampu melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika ekonomi global.

 

Seluruh pembahasan berfokus pada perlunya penguatan regulasi yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkokoh daya saing ekonomi Indonesia.

Simposium menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, yakni Dr. Agus Rizal, S.E., M.M. selaku penulis, peneliti, dan ekonom strukturalis, Mukit Hendrayatno selaku Komisaris Utama Ethos Group, Dr. Ignatius Hendrasmo, M.A. selaku Direktur RRI, Prof. Didin S. Damanhuri sebagai Guru Besar Ekonomi Politik IPB, Prof. Yudhie Haryono, Ph.D. selaku CEO Nusantara Center, serta Dedi Setiadi, S.Kom., M.M., penulis, peneliti, dan dosen Universitas MH Thamrin.

Baca Juga :  51 Jemaah Dibadalhajikan, 136 Orang Disafariwukufkan

 

Dalam pemaparannya, Prof. Didin S. Damanhuri menilai pemikiran Soemitro Djojohadikusumo tetap relevan sebagai pijakan menghadapi berbagai tantangan ekonomi nasional maupun internasional.
Menurutnya, Indonesia perlu membangun sistem ekonomi yang berpihak pada kepentingan bangsa dengan memperkuat kemandirian, pemerataan kesejahteraan, dan penguasaan sektor-sektor strategis.
Ia menegaskan bahwa target Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai apabila Indonesia hanya menjadi pasar bagi kepentingan ekonomi global.
Oleh sebab itu, sambungnya, dibutuhkan kebijakan yang mampu memperkuat industri nasional, menjaga pengelolaan sumber daya strategis, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.
Pemikiran Soemitro Djojohadikusumo mengingatkan kita bahwa kemerdekaan politik harus dibarengi dengan kemerdekaan ekonomi.
“Tanpa kedaulatan ekonomi, bangsa akan terus menghadapi berbagai bentuk penjajahan dalam wajah yang berbeda,” ujarnya.
Peluncuran buku tersebut dinilai sebagai momentum penting untuk menghidupkan kembali warisan intelektual Soemitro Djojohadikusumo yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama pembangunan ekonomi Indonesia.
Buku tersebut mengulas perjalanan pemikiran ekonomi Soemitro sekaligus menawarkan perspektif baru mengenai strategi membangun ekonomi nasional yang berdaulat, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Sementara itu penulis buku, Dr. Agus Rizal, S.E., M.M., menjelaskan bahwa karya tersebut tidak hanya mengangkat perjalanan sejarah pemikiran Soemitro, tetapi juga mengkritisi berbagai persoalan ekonomi yang masih dihadapi Indonesia, mulai dari kesenjangan ekonomi, dominasi modal asing, lemahnya industrialisasi, hingga rendahnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam.
Menurutnya, berbagai tantangan tersebut membutuhkan landasan hukum yang kuat melalui pembentukan Undang-Undang Perekonomian Nasional yang mampu mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan tujuan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia membutuhkan fondasi hukum yang mampu mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” tukasnya.

 

 

Dalam kesempatan ini Direktur RRI, Dr. Ignatius Hendrasmo, M.A., mengapresiasi terselenggaranya simposium tersebut sebagai forum yang memperkaya ruang diskusi publik mengenai masa depan pembangunan nasional.

Baca Juga :  Asisten II Hadiri Lomba Cepat Tepat Juara 2026, Dorong Generasi Muda Lubuk Linggau Berpikir Kritis

 

Ia menilai RRI memiliki tanggung jawab untuk mendukung lahirnya pemikiran strategis yang dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa melalui penyebarluasan informasi yang mencerahkan.

 

Di sisi lain, Komisaris Utama Ethos Group, Mukit Hendrayatno, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat merupakan kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

 

 

Ia berpandangan bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya bertumpu pada investasi, tetapi juga harus mampu melahirkan pelaku usaha nasional yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing global.

 

Sementara itu, CEO Nusantara Center, Prof. Yudhie Haryono, Ph.D., menekankan pentingnya paradigma pembangunan yang mengedepankan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta penguatan karakter kebangsaan.

 

Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara pembangunan ekonomi, kecerdasan sumber daya manusia, dan keadilan sosial.

 

Dedi Setiadi, S.Kom., M.M., menambahkan bahwa peningkatan literasi ekonomi masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional.

 

Ia berharap buku tersebut dapat menjadi referensi akademik sekaligus sumber inspirasi bagi generasi muda dalam memahami arah kebijakan ekonomi Indonesia secara lebih komprehensif.

 

 

Sepanjang diskusi, para peserta menghasilkan berbagai rekomendasi strategis mengenai pentingnya menghadirkan regulasi yang mampu memperkuat sistem perekonomian nasional sesuai amanat konstitusi.

 

 

Seluruh peserta juga menegaskan bahwa kesejahteraan sosial harus menjadi tujuan utama dalam setiap kebijakan ekonomi yang disusun pemerintah.

 

Melalui simposium ini, para peserta berharap lahirnya rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial sebagai pijakan menuju Indonesia Emas 2045 yang maju, berdaulat, mandiri, adil, dan sejahtera..

 

” Ya, kami sangat berharap Simposium Nasional ini yang membedah pemikiran Sumitro Djojohadikusumo, dapat memberikan kontribusi konsepsi fundamental, strategis dan komprehensif terhadap RUU Perekonomian Indonesia “tandas Hatta Taliwang aktivis senior kepada wartawan usai acara tersebut.

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Sekda Pimpin Rapat Persiapan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

17 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah, H Trisko Defriyansa memimpin rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, di Op Room Dayang Torek, Pemkot Lubuk Linggau, Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah awal untuk mematangkan berbagai persiapan rangkaian kegiatan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x