Dua Bulan untuk 13.044 SPPG: Mana Roadmap BGN?

Di tulis dan di sampaikan oleh Pius Luistrilanang mantan anggota BPK RI dan mantan kader Partai Gerindra 

Pemerintah menyampaikan bahwa penyelesaian sekitar 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih berada dalam tahap persiapan membutuhkan waktu hingga dua bulan. Berdasarkan data BGN, jumlah tepatnya mencapai 13.044 SPPG Proses Persiapan. Selain itu, terdapat 27.469 SPPG yang telah beroperasi dan 3.844 SPPG berstatus Siap Operasional.

Target dua bulan disampaikan pada 29 Juli 2026. Sampai 20 Agustus 2026, sekitar 22 hari atau lebih dari tiga minggu telah berlalu. Namun masa tunggu para mitra sebenarnya jauh lebih panjang. Portal yang mengelola proses persiapan telah ditutup sejak awal Juni. Dengan demikian, sebagian mitra telah berada dalam ketidakpastian selama lebih dari dua bulan.

Karena itu, pertanyaan yang relevan sekarang bukan sekadar apakah dua bulan terlalu lama. Yang perlu dijelaskan adalah apa yang sedang dikerjakan BGN selama dua bulan tersebut, tahapan apa yang telah selesai, dan bagaimana roadmap untuk menuntaskan 13.044 SPPG itu.

SPPG Proses Persiapan bukanlah usulan mentah yang belum memperoleh persetujuan. Mitra pada tahap ini telah memiliki ID Yayasan, mengajukan lokasi dengan dokumen kepemilikan atau sewa, video lokasi, denah bangunan, dan identitas penanggung jawab lapangan. Setelah persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan, BGN menerbitkan ID SPPG yang memungkinkan pembangunan dimulai.

Mitra kemudian menyatakan kesanggupan menyelesaikan pembangunan dalam waktu 45 hari dan wajib mengunggah progres secara berkala melalui portal. Proses tersebut berlangsung sampai dapur dinyatakan siap 100 persen, yaitu ketika pembangunan telah selesai, peralatan terpasang, dan kendaraan distribusi tersedia.

Artinya, seluruh informasi dasar 13.044 SPPG sebenarnya sudah berada di dalam sistem. Pemerintah tidak perlu melakukan pendataan ulang. Yang diperlukan adalah memetakan data yang telah tersedia dan memperbarui kondisi terakhir di lapangan.

Pemutakhiran ini penting karena penutupan portal tidak otomatis menghentikan pembangunan. Banyak mitra yang ketika portal ditutup telah mencapai progres tinggi tetap menyelesaikan dapurnya karena investasi sudah telanjur berjalan. Mitra yang progresnya telah mencapai 80 persen, misalnya, tentu menghadapi pilihan yang tidak rasional apabila harus menghentikan pekerjaan begitu saja.

Karena itu, sangat mungkin jumlah SPPG yang saat ini sebenarnya telah siap 100 persen lebih besar daripada yang tercatat ketika portal ditutup. Persoalannya, perkembangan tersebut tidak lagi masuk ke sistem karena kanal pelaporan progres ikut tertutup.

Di sinilah BGN perlu segera membuka kembali fungsi portal, bukan untuk menerima pendaftaran baru, tetapi untuk memungkinkan 13.044 SPPG yang telah memiliki ID memperbarui progres terakhirnya.

Setelah data diperbarui, pemetaan dapat dilakukan dengan dua ukuran sederhana: tingkat kesiapan pembangunan dan kebutuhan wilayah.

Dari sisi kesiapan, BGN dapat mengetahui mana dapur yang masih dalam pembangunan, hampir selesai, atau telah mencapai 100 persen.

Dari sisi kebutuhan wilayah, data tersebut dapat di-overlay dengan jumlah penerima manfaat, keberadaan SPPG yang sudah beroperasi, serta kapasitas pelayanan di masing-masing daerah.

Dari sana, keputusan sebenarnya dapat dipercepat. SPPG yang telah siap 100 persen dan berada di wilayah yang masih membutuhkan tambahan layanan dapat langsung menjadi prioritas verifikasi. SPPG yang masih dalam proses pembangunan dapat diberi waktu sesuai progresnya. Sementara titik yang memerlukan pemeriksaan khusus dapat ditangani secara terpisah tanpa menahan seluruh backlog.

BGN juga tidak perlu menunggu seluruh 13.044 SPPG selesai diperiksa sebelum mengeluarkan keputusan. Mekanisme yang lebih masuk akal adalah rolling decision: setiap kelompok yang telah selesai dipetakan dan diverifikasi langsung memperoleh kepastian.

Jika 13.044 SPPG harus diselesaikan dalam delapan minggu, rata-rata pekerjaan yang harus dituntaskan sekitar 1.630 SPPG per minggu, atau sekitar 326 SPPG per hari kerja secara nasional. Dengan basis data digital dan pekerjaan yang dapat dilakukan secara paralel di berbagai daerah, skala tersebut seharusnya dapat dikelola.