Agar Tidak Terulang Kejadian Serupa, Mestinya MKD DPR RI Beri Sanksi Effendi Simbolon

- Editor

Kamis, 15 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta — Buntut penyataannya yang menyebut TNI sebagai gerombolan, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon telah dilaporkan oleh beberapa komponen masyarakat ke Mahkamah Kehormatan Dewan, laporan itu di respon oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, kemudian melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, dan dilanjutkan dengan menggelar rapat yang hasilnya memutuskan terkait aduan sejumlah pihak yang melaporkan Anggota DPR RI, Effendi Simbolon yang terkait dugaan pelangggaran kode etik, maka perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap yang terhormat Effendi Simbolon tidak dapat ditindaklanjuti oleh MKD DPR RI, demikian disampaikan Wakil Ketua MKD DPR RI, Habiburohman saat membacakan hasil putusannya, di Gedung DPR RI, Kamis (15/9/2022).

Menurut Habiburohman, ada sejumlah dasar yang dijadikan MKD dalam keputusannya tersebut. Pertama, MKD telah memanggil Effendi Simbolon pada hari ini untuk mendengar semua keterangannya berkaitan perkara yang diadukan, kemudian teradu Effendi Simbolon telah melakukan permohonan maaf secara terbuka tanggal 14 September 2022 terkait hal ini.

“Teradu juga menyampaikan permohonan maaf saat menghadiri undangan MKD, MKD menilai pernyataan Effendi Simbolon secara substansi adalah sebuah ktitikan yang membangun TNI, dan dia mempunyai hak imunitas untuk menyampaikan pernyataan, pertanyaan dan sikap dalam menjalankan tugasnya” tukasnya.

Sementara itu, keputusan MKD DPR RI tidak dapat melanjutkan perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap yang terhormat Effendi Simbolon, juga mendapatkan tanggapan dari Nanang Sekretaris Yayasan Cahaya Timur Sejahtera, kepada pers, yang menemuinya, ia mengatakan bahwa sesungguhnya yang dilakukan Effendi Simbolon, dapat dinilai sebagai perilaku yang tidak mencermati dalam menerima informasi yang tidak jelas sumber beritanya, sehingga kemudian tanpa konfirmasi pada sumber terpercaya, informasi itu disikapi dan diucapkan dengan narasi yang terkesan subyektif dan tidak etis di sampaikan di sebuah forum terhormat.

“Sebenarnya, apa yang dilakukan Effendi Simbolon disinyalir dapat menciderai kehormatan sebagai anggota DPR RI, dan juga menciderai kehormatan TNI, mestinya itu tidak perlu terjadi, jika yang bersangkutan tidak asal menerima informasi tanpa disaring terlebih dahulu, dan kemudian melontarkan kalimat tanpa fakta yang jelas, hanya berdasarkan asumsi, ini berbahaya, karena salah satu akar persoalan terciptanya konflik itu adalah asumsi”ungkap Nanang saat ditemui pers, Kamis, (15/9/2022) di Jakarta.

Baca Juga :   Alhamdulilah, Tercatat Sektor Industri Tumbuh 4,83 Persen pada Triwulan III 2022

Menurut Nanang, sudah semestinya tindakan tersebut, menjadi pembelajaran bukan hanya bagi Effendy Simbolon saja, tapi semua anggota DPR RI, dengan menjaga kehormatannya, dengan tidak mudah melontarkan ucapan yang dapat menimbulkan reaksi protes dari institusi lain, komunitas, maupun dengan individu yang juga memiliki kemartabatan dan harga diri, selain juga semestinya wakil rakyat, kalau menyampaikan sesuatu harus disertai data dan fakta, bukan berdasarkan pada rumor.

“Ya, mestinya, MKD DPR RI memberikan sanksi terhadap yang bersangkutan agar menjadi efek jera dan juga untuk pembelajaran mencegah agar tidak terjadi hal serupa, memang sih, Effendy Simbolon sudah meminta maaf, tapi apakah bisa dijamin hal itu tidak terulang kembali? Seringan apapun kesalahan itu, semestinya ada sanksi, yang bisa membuatnya jera, tapi ya sudahlah kita hormati keputusan MKD DPR tersebut”pungkas Nanang.(*)

 

 

Berita Terkait

Terkait Dengan Kasus Korupsi BTS Kemenkominfo, AGRAK Desak KPK Periksa Politisi Partai Nasdem
Kompetisi Domestik Dijadikan Ajang Kunci Pembinaan Atlet Akuatik Indonesia
Kerusakan Akibat Angin Puting Beliung, 493 Rumah Warga Kabupaten Bandung Rusak
Perpustakaan Universitas Nasional Dapat Akreditasi A
Hak Angket Langkah Strategis Selamatkan Demokrasi, Semua Rakyat Harus Mendukungnya
Tersangka Judi Bola SBOTOP Dilimpahkan Bareskrim Mabes Polri Ke Kejakgung
Komnas HAM Ungkap Banyak Perusahaan Tak Liburkan Karyawan Saat Pemilu
Pastikan Distribusi Berjalan Lancar, Pj. Gubernur Heru Lepas Pengiriman 15 Ribu Ton Beras Secara Bertahap
Berita ini 253 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 23:09 WIB

Terkait Dengan Kasus Korupsi BTS Kemenkominfo, AGRAK Desak KPK Periksa Politisi Partai Nasdem

Kamis, 22 Februari 2024 - 21:41 WIB

Kompetisi Domestik Dijadikan Ajang Kunci Pembinaan Atlet Akuatik Indonesia

Kamis, 22 Februari 2024 - 21:00 WIB

Kerusakan Akibat Angin Puting Beliung, 493 Rumah Warga Kabupaten Bandung Rusak

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:46 WIB

Perpustakaan Universitas Nasional Dapat Akreditasi A

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:33 WIB

Hak Angket Langkah Strategis Selamatkan Demokrasi, Semua Rakyat Harus Mendukungnya

Rabu, 21 Februari 2024 - 19:19 WIB

Komnas HAM Ungkap Banyak Perusahaan Tak Liburkan Karyawan Saat Pemilu

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:29 WIB

Pastikan Distribusi Berjalan Lancar, Pj. Gubernur Heru Lepas Pengiriman 15 Ribu Ton Beras Secara Bertahap

Rabu, 21 Februari 2024 - 12:21 WIB

Zulkifli, Ketua MN PIC AMIN Tunjukkan Bukti Keberpihakan Presiden Jokowi Pada Paslon 02

Berita Terbaru

daerah

Perpustakaan Universitas Nasional Dapat Akreditasi A

Kamis, 22 Feb 2024 - 19:46 WIB