Home » Nasional » daerah » Aktivis Jakarta Gelar Diskusi, Jurus Jitu Antisipasi Krisis Air Bersih

Aktivis Jakarta Gelar Diskusi, Jurus Jitu Antisipasi Krisis Air Bersih

dito 19 Mar 2025 231

NasionalPos.com, Jakarta-  Direktur Eksekutif Komunitas Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (KPMI), Andi Wijaya atau akrab disapa Adjie Rimbawan menyampaikan, diskusi hari ini mengusung tema “Benarkah Jakarta Krisi Air Bersih/Minum?”.

“Tema kita angkat sejatinya sebagai bentuk dukungan moril kepada PAM Jaya untuk memastikan warga Jakarta dapat mengakses layanan air bersih/minum dengan mudah,” ungkap  Adjie saat menyampaikan sambutannya di acara diskusi tersebut yang di gelar di Journey Café, Jakarta Selatan, Rabu, 19/3/2025

Adjie juga mengatakan bahwa hingga saat ini masih ada warga Jakarta, terutama di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang masih sulit untuk mendapatkan akses layanan air bersih.

Sementara itu, Senior Manager Corporate Communication and Office Director PAM Jaya, Gatra Vaganza yang hadir mewakili Arif Dirut PAM Jaya, dalam paparannya, ia mengatakan, Perumda PAM Jaya terus melakukan akselerasi untuk memenuhi target cakupan layanan 100 persen di tahun 2030.

“Target di tahun 2030 itu kita harus sudah ada 18 Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan target jumlah pelanggan 2.006.167 Skala Rumah. Kemudian, untuk panjang jaringan perpipaan mencapai 19.234 kilometer,” tegasnya.

Sedangkan menurut Pemerhati Jakarta, Sugiyanto atau akrab disapa SGY mengungkapkan bahwa Jakarta masih menghadapi ancaman krisis air, karena masih minimnya bahan baku air yang masih tergantung pada kiriman air dari Sungai Cisadane, Sungai Ciliwung dll, serta juga dari air tanah,

Selain itu SGY juga menyoroti masih banyaknya pemilik bangunan Gedung di Jakarta, yang masih nakal menggunakan air tanah, karena itu, sebagai Langkah antisipasi semakin berlarutnya krisis air di Jakarta, dirinya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menegakkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah.

“Ya, kalau mau, masalah krisis air bersih di Jakarta, tidak berlarut-larut dan mengancam kelangsungan hidup warga Jakarta, Pergub No.93 Tahun 2021 tentang Zona Air Bersih harus di tegakkan, kalau perlu segera bentuk Satgas untuk menegakkan Pergub tersebut,” tandas SGY.

Baca Juga :  Kasus Firli tak Kunjung Rampung, Pengamat : Preseden Buruk Penegakan Hukum

SGY juga menjelaskan, mengacu pada beleid tersebut sudah ditetapkan bangunan di sejumlah ruas jalan dan kawasan yang sudah tidak perbolehkan lagi menggunakan air tanah.

Sejumlah ruas jalan tersebut di antaranya, Jalan Gaya Motor Raya, Jalan Yos Sudarso, Jalan Raya Bogor, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Prof Dr Satrio, Jalan Jenderal Gatot Subroto, dan Jalan DI Panjaitan.

Kemudian, untuk kawasan zona bebas air bersih meliputi, Kawasan Industri Pulo Gadung (JIEP), Mega Kuningan, Rasuna Epicentrum, Menteng, Tanah Abang, SCBD, Sudirman, Medan Merdeka, dan Asia Afrika.

“Pergub ini juga sudah mengatur adanya sanksi. Sehingga, jika diimplementasikan dengan baik maka diharapkan dapat meningkatkan penggunaan air bersih atau air minum melalui jaringan perpipaan,” kata SGY

SGY menjelaskan, mengacu pada Pergub tersebut terdapat ketentuan kriteria bangunan gedung yang dilakukan pengendalian pengambilan air tanah di Zona Bebas Air Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yakni, memiliki luas lantai 5.000 meter persegi atau lebih. Kemudian, memiliki jumlah delapan lantai atau lebih.

“Pada Pasal 8 Ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap pemilik/pengelola bangunan sesuai dengan kriteria tersebut dilarang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah mulai 1 Agustus 2023, kecuali untuk kegiatan dewatering,” terangnya.

SGY menegaskan, perlunya peran aktif leading sector pengawasan yakni, Dinas Sumber Daya Air bersama Dinas Ciptakan Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan untuk pro aktif melakukan pemeriksaan atau inspeksi mendadak.

“Tidak kalah penting tentunya adalah partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan agar sumber daya air untuk masa depan tetap terjaga dan penurunan muka tanah atau land subsidence di Jakarta bisa diminimalisir,”tandasnya.

Ia mengapresiasi kinerja Perumda PAM Jaya di bawah kepemimpinan Arief Nasrudin sebagai Direktur Utama. Terlebih, sejak hubungan kerja sama dengan PT Aetra dan Palyja dihentikan.

“Saya mendapatkan informasi jika sebelumnya PAM Jaya selalu merugi, tapi sejak Pak Arief menjabat bisa mendapatkan untung hingga Rp 1,2 triliun,” kata SGY

Perumda PAM Jaya, lanjutnya, akan dapat menuntaskan target cakupan layanan 100 persen pada tahun 2030.

Baca Juga :  Fidel Giawa,SH: Pentingnya Tindakan Cepat KPK dalam Mengusut Kasus Korupsi BJB dan Program Petani Milenial

“Meski tantangannya tidak kecil, saya meyakini melalui miles stone yang sudah diterapkan dan direalisasikan, target itu bisa dicapai,” tukasnya.

Selain SGY, pembicara terakhir Prof. DR. NurCholisa pakar Komunikasi dan Juga Guru Besar Universitas Mercu Buana, mengatakan bahwa dalam menyikapi masalah krisis air bersih di Jakarta, dirinya lebih mengedepankan pada penerapan Smart Water Management (SWM) yang merupakan suatu sistem pengelolaan air yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi pemborosan air.

“Salah satu manfaat dari SWM ini adalah dapat membantu menghemat air dengan mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi pemborosan air, juga dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan air dengan mengatur penggunaan air secara otomatis. “ungkap Prof Dr Nur Cholisa.

Selain itu, lanjutnya, SWM juga dapat membantu mengurangi biaya penggunaan air dengan mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi pemborosan air, serta dapat membantu meningkatkan kualitas air dengan memantau kualitas air secara real-time dan mengidentifikasi potensi masalah,

Tidak hanya itu SWM juga memiliki komponen system Sensor dan IoT yang digunakan untuk memantau kualitas air, debit air, dan tekanan air secara real-time, kemudian juga terdapat  Sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data tentang penggunaan air, serta Sistem kontrol digunakan untuk mengatur penggunaan air secara otomatis berdasarkan data yang diperoleh dari sensor dan sistem informasi.

“Dengan menerapkan SWM, maka kita dapat memantau kualitas air dan mengidentifikasi potensi masalah, oleh karena itu, SWM ini dapat mempermudah kita untuk lebih awal mencegah terjadinya krisis air bersih di Jakarta, serta segera menerapkan solusinya, sehingga tidak menimbulkan kecemasan warga Jakarta terhadap ancaman krisis air bersih.” Pungkasnya.

Acara diskusi yang di pandu oleh Aktivis Senior Budi Siswanto ini, berlangsung dinamis dan di hadiri sekitar 50-an orang aktivis Jakarta dari berbagai organisasi massa maupun LSM yang tumbuh berkembang di Jakarta.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sambut HUT ke-25, Demokrat Sumbar Gelar Donor Darah dan Aksi Langit Biru

Zulwandi

24 Okt 2026

Padang, Nasionalpos.com —– Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Barat menggelar aksi sosial berupa donor darah dan kegiatan bersih-bersih lingkungan bertajuk Langit Biru. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT partai yang dilaksanakan secara berkelanjutan di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Sekretaris DPD Partai Demokrat …

Kawal Demokrasi Tingkat Pekon, Polsek Pesisir Utara Pastikan Kampanye Aman

Taufik Hidayat

24 Okt 2026

Pesisir barat – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilihan Peratin (Pilratin), Polsek Pesisir Utara melaksanakan pengamanan kegiatan kampanye di Pekon Penengahan, Kecamatan lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Sabtu, 24/10/2026. Kegiatan pengamanan tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memastikan seluruh rangkaian kegiatan kampanye berjalan dengan aman, …

Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum, Usut Rp 50 Milyar APBD 2026 Pemprov DKI Jakarta, Untuk Pembangunan RSUD Cakung

dito

24 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Terkait dengan adanya temuan dugaan adanya dana Rp 50 Milyar bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 Pemprov DKI Jakarta, yang semestinya peruntukkannya membangun Rumah Sakit Daerah Cakung, yang total membutuhkan biaya Rp 400 milyar, namun hingga saat ini pembangunan fisiknya belum ada,   Maka kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, …

Jaga Kondusivitas Pilratin, Kasat Reskrim Polres Pesibar Ingatkan Masyarakat Hindari Konflik dan Pelanggaran Hukum

Taufik Hidayat

23 Okt 2026

  Pesisir Barat –  Kontestasi Pemilihan Peratin (Pilratin) di sejumlah pekon di Kabupaten Pesisir Barat tak lama lagi akan dimulai. Tahapan pesta demokrasi di tingkat pekon tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan mengemban amanah dan membawa arah pembangunan pekon ke depan. Menjelang pelaksanaan Pilratin, masyarakat diharapkan dapat mengikuti seluruh tahapan dengan …

Resmi Dibuka ; Warga Kini Bisa Lapor Langsung ke Kapolda Lampung Lewat Hotline Ini

Taufik Hidayat

22 Okt 2026

Lampung – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung membuka layanan pengaduan masyarakat melalui hotline “Lapor Pak Kapolda Lampung”. Layanan tersebut menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, informasi, maupun aspirasi secara langsung. Informasi mengenai layanan tersebut disampaikan melalui materi publikasi Polda Lampung menampilkan Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani. Dalam publikasi itu, masyarakat dapat menghubungi hotline pengaduan …

Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

x
x