Home » Headline » Bakal Gelar FGD tidak Transparan Jangan Jangan Kemenhub masuk Angin?

Bakal Gelar FGD tidak Transparan Jangan Jangan Kemenhub masuk Angin?

dito 23 Jul 2025 1.111

NasionaPos.com, Jakarta-

Diperoleh informasi yang menyebutkan adanya indikasi oknum Kementerian Perhubungan RI yang di duga menciptakan suasana tidak kondusif untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan ojol,

 

Sinyalemen itu nampak ketika bakal di gelar nya FGD yang di laksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI yang nampak nya mengundang para pihak yang selama ini berkaitan erat dengan permasalahan ojol baik dari kalangan ojol, perusahaan aplikator maupun dari kalangan stakeholder lainnya, di temukan fakta adanya komunitas ojol yang di undang ternyata bukan komunitas ojol yang di duga lebih mengutamakan kepentingan kelompok nya dari pada memperjuangkan kepentingan Ojol.

 

Terkait informasi tersebut, tentunya mendapatkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak, diantaranya dari Andi Kristiyanto Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat menyesalkan adanya penyelenggaraan FGD oleh Kementerian Perhubungan RI, dengan mengundang mereka yang selama ini tidak memahami permasalahan ojol, dan bahkan mengklaim memperjuangkan kepentingan Ojol, padahal realitas nya mereka hanya mengeksploitasi ojol untuk mencari keuntungan baik politis maupun keuntungan lain.

Baca Juga :  Sikapi Tragedi Doa Rosario, GAMKI Tangsel Inisiasi Diskusi Pemuda Lintas Agama

 

” Jujur ini bukan soal masalah kami di undang atau tidak, tapi ini masalahnya FGD yang di gelar Kementerian Perhubungan RI esok hari itu di duga bukan untuk memperjuangkan kepentingan Ojol, tapi jangan jangan untuk menggolkan kepentingan salah satu aplikator” ungkap Andi Kristiyanto Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional kepada wartawan Rabu, 23 Juli 2025.

Baca Juga :  Wajah Baru Pelabuhan Muara Angke, Usai Direvitalisasi

 

Menurut Andi, dengan kondisi tersebut, maka penyelenggaraan FGD patut di curigai ada nya ketidak beresan di internal Kementerian Perhubungan RI, tentunya berdampak pada posisi kementerian perhubungan yang tidak dalam posisi sebagai regulator, sebab terkesan tidak memihak kepentingan Ojol, nah imbasnya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terutama di kalangan ojol terhadap keberadaan kinerja kementerian perhubungan.

 

” Nah yang lebih memprihatinkan kalau FGD itu di jadikan rekomendasi untuk melahirkan keputusan atau kebijakan oleh Kementerian Perhubungan, ini yang tidak boleh terjadi, kalau itu terjadi maka masyarakat terutama di kalangan ojol, mencurigai di duga Kementerian Perhubungan masuk angin oleh adanya agenda terselubung yang justru merugikan ojol” pungkas Andi.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Respons Aspirasi Pedagang, Pemdes Cipendeuy Buka Dialog Soal Sistem Parkir Pasar Cipeundeuy

Dewi Apriatin

02 Mar 2026

Bandung Barat,NASIONALPOS .COM<>   2 Maret 2026 – Pemerintah Desa Cipendeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, angkat bicara terkait polemik pemasangan sistem gateway parking di Pasar Tradisional Cipeundeuy yang sebelumnya disebut dilakukan tanpa sosialisasi dan perencanaan matang. Kepala Desa Cipendeuy, Rusmana, menegaskan bahwa proyek tersebut bukanlah kebijakan mendadak. Menurutnya, program itu telah dirancang sejak beberapa bulan …

Momentum Kedua Anas Urbaningrum dalam Pentas Politik Nasional

Dhio Justice Law

01 Mar 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Pesta Demokrasi Tanah Air masih tiga tahun lagi, namun publik mencermati mesin politik mayoritas partai politik mulai dipanaskan. Branding partai dan sosok atau figure pun dibangun. Meski ada pesimis dibenak sebagian publik Tanah Air menyaksikan sepak terjang para elit politik yang kerap mengecewakan dan tak …

Tanda Tangan Ketua DPRD Diduga Dipalsukan, Skandal Undangan PAW Pesibar Memanas: Siapa Aktor Intelektualnya

Admin Redaksi

28 Feb 2026

NASIPNALPOS.com PESISIR BARAT, 28 Februari 2026 – Aroma skandal mencuat dari gedung DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Tanda tangan Ketua DPRD dalam surat undangan pertama pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD diduga dipalsukan. Kasus yang sempat menjadi bisik-bisik internal kini resmi memasuki babak hukum. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Mohammad Emir Lil Ardi, atau yang …

Darurat Tak Bisa Menunggu: Dugaan Kelalaian IGD RSUD Cikalong Wetan Uji Kepatuhan Hukum

Dewi Apriatin

27 Feb 2026

Darurat Tak Bisa Menunggu: Dugaan Kelalaian IGD RSUD Cikalong Wetan Uji Kepatuhan Hukum BANDUNG BARAT – Dugaan tersendatnya penanganan pasien sesak napas di IGD RSUD Cikalong Wetan bukan sekadar isu pelayanan. Ini menyentuh jantung kewajiban hukum rumah sakit dalam kondisi gawat darurat. Video yang beredar memperlihatkan kepanikan keluarga yang merasa anaknya tidak segera ditangani. Di …

KOBAR: Pejuang Demokrasi Hingga Misi Kemanusiaan

Dhio Justice Law

26 Feb 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Pada 25 Februari 2026, Komando Barisan Rakyat (KOBAR) genap berusia 11 tahun. Sebagai sebuah organisasi gerakan, perjalanan panjang telah dilalui KOBAR. Ia telah melalui sejumlah fase; Pembentukan, Konsolidasi, ujian internal hingga ujian eksternal. Dalam pengamatan publik, KOBAR pun telah melewati beragam dinamika tak hanya …

Lisda Hendrajoni Tinjau Korban Banjir dan Longsor di Bayang Utara, Salurkan Bantuan Ramadan untuk 31 KK

Primadoni,SH

25 Feb 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, melakukan kunjungan ke lokasi Hunian Sementara (Huntara) korban banjir dan longsor di Nagari Puluik-Puluik, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (23/2). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi warga terdampak bencana yang saat ini masih menempati Huntara. Sebanyak …

x
x