- HeadlineSaat RUU Perampasan Aset Jadi Ancaman Ekosistem Kekuasaan
- Top NewsPisah Sambut Kepala SMAN 12 Padang, Gusnaldi Serahkan Kepemimpinan kepada Evide
- daerahPolsek Bayang Amankan Terduga Pelaku Pencurian, Sejumlah Barang Bukti Turut Diamankan
- HeadlineMeneladani Akhlak Rosulullah SAW Sebagai Qudwah Berbangsa dan Bernegara
- HeadlineKabinet Gagal, Reshuffle Menjadi Keharusan

BMAK Bakal Desak BPK Audit Investigasi Dana KJP plus & Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Mengendap di Bank DKI Sebesar Rp 82, 97 Milyar
Nasionalpos.com, Jakarta-Majalah Forbes beberapa waktu lalu menempatkan Bank DKI masuk jajaran 20 bank terbaik di Indonesia serta dunia tahun 2022, prestasi ini tak terlepas dari pertumbuhan kinerja keuangan yang di atas rata-rata industri perbankan nasional, serta berbagai terobosan inovasi layanan perbankan digital, bahkan Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta (KWJ) Andi Sinulingga beberapa waktu lalu, kepada awak media pernah mengatakan Bank DKI sebagai Bank yang tidak terkena kasus korupsi, dibandingkan bank plat merah lainnya seperti Bank Jateng, seperti dilansir dari akun twiter Andi Sinulangga tertanggal Minggu (17/4/2022) lalu.
Namun, ironisnya, prestasi yang cemerlang itu, seakan-akan terkoreksi oleh adanya kabar tak sedap tentang adanya dugaan ketidakberesan pada kinerja management keuangan Bank DKI sebagai Bank milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mengelola distribusi dana diperuntukkan kartu Jakarta pintar ataupun dana bantuan untuk peserta didik dari kalangan masyarakat pra sejahtera, demikian disampaikan Abdullah Fernandes Koordinator Banteng Milineal Anti Korupsi kepada awak media, Senin, 29/8/2022 di Jakarta.
“Kami menemukan adanya dana program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) mengendap di bank DKI hingga mencapai Rp 82,97 miliar, Dana itu mengendap di rekening penampungan Bank DKI pada 2013-2021, bahkan temuan ini sudah diakui oleh Wagub Ariza Patria, bahwa memang benar terdapat dana KJP plus dana KJMU mengendap “ungkap Abdullah Fernandes.
Keberadaan dana tersebut, lanjut Abdullah Fernandes, disinyalir bukan karena kesalahan warga Jakarta penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), yang tidak mengambil dana tersebut, itu sangat tidak mungkin, karena penerima dana tersebut sudah terdata, terverifikasi dan tentunya teridentifikasi identitas si penerima, bahkan ada aplikasi yang mengumumkan jumlah penerima dana tersebut, misalnya pada penerima KJP plus pada Bulan April 2022 dengan jumlah penerima sebanyak 849.170 orang, dan juga di aplikasi itu terdapat pengumuman maupun undangan kepada penerima dana tersebut, sehingga kecil kemungkinannya si penerima dana tersebut, tidak mengambil dana yang sudah menjadi hak miliknya sebagai bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.
“Ini sangat aneh, saya kurang sependapat dengan argumentasi yang menyalahkan warga Jakarta yang tidak mengambil dana tersebut, justru kami mencurigai adanya dugaan ketidakberesan kinerja pengelolaan dana tersebut oleh Bank DKI”tukas Abdullah Fernandes
Abdullah Fernandes juga mengatakan bahwa persoalan ini, pihaknya bakal mendesak BPK melakukan audit investigasi terhadap mengendapnya dana program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di bank DKI hingga mencapai Rp 82,97 miliar, yang diduga adanya praktek penyalahgunaan dana tersebut, kecurigaan ini muculnya, karena sudah semestinya dana tersebut tidak boleh mengendap karena itu uang rakyat bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta, maka harus dikembalikan ke kas daerah.
“ Ya, semestinya, uang rakyat dari APBD Provinsi DKI Jakarta, tidak ada istilah mengendap untuk dana yang diperuntukkan bagi suatu program kegiatan di suatu Bank, kalau memang benar warga Jakarta ada yang tidak mengambil dana itu, ya, kembalikan saja ke Kas daerah, nah kalau mengendap jangan jangan ada penyalahgunaan dana tersebut, karena itu kami bakal mendesak BPK untuk mengaudit investigasi dana tersebut, jangan salahkan warga, tapi ini diduga ada tindakan menyimpang dari pengelolaan distribusi dana program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di bank DKI”pungkas Abdullah Fernandes (*dit)
Dhio Justice Law
26 Agu 2026
Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Mengapa RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan? Jawaban yang paling sering terdengar adalah karena persoalan hukumnya rumit. DPR harus berhati-hati. Ada kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan, perlindungan hak milik, pembuktian terbalik, hingga mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Terdengar semua alasan itu masuk akal. Tetapi …
dito
25 Agu 2026
Nasionalpos.com, Jakarta- Setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia memperingati kelahiran Rasulullah SAW dengan penuh cinta dan penghormatan. Momen ini dikenal sebagai Maulid Nabi Muhammad SAW, yang tidak hanya menjadi perayaan sejarah kelahiran manusia agung, tetapi juga momentum untuk merenungi nilai-nilai kehidupan yang beliau ajarkan, demikian di sampaikan oleh Dr KH Yusuf Aman …
Dhio Justice Law
24 Agu 2026
Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Seiring perjalanan, masalah besar dan sulit diabaikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: semangat perubahan yang dijanjikan belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja kabinetnya. Publik mencatat, Prabowo datang dengan agenda besar pemberantasan korupsi, kedaulatan ekonomi, efisiensi, penguasaan sumber daya alam, dan keberpihakan kepada rakyat. Namun visi …
dito
23 Agu 2026
NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan? Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …
Dhio Justice Law
23 Agu 2026
NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …
dito
22 Agu 2026
NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan semakin menjamurnya organisasi advokat baru yang terbentuk di duga adanya celah hukum selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membentuk organisasi advokat melalui jalur pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) berbasis perkumpulan. Maka kepada wartawan, Sabtu, 22/8/2026 di Jakarta, Praktisi hukum Andi Darwin R Rangreng SH MH, ia mengatakan bahwa dirinya …
21 Nov 2024 2.259 views
NASIONALPOS.com II Banyuwangi, 20 November 2024 – Kasus penipuan dan pemerasan yang mengatasnamakan media Tribunnews kembali terjadi. Kali ini, pelaku yang diduga bernama Noviar Arya Putra, bersama dengan kontak bernama Tiara, berhasil menipu korban melalui aplikasi WhatsApp. Modus yang digunakan kali ini mengarah pada ancaman penyebaran video asusila yang direkam secara video call (VC). …
19 Sep 2025 1.738 views
Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sukses digelar di Aula Kantor Camat Lengayang pada Kamis (18/9) siang. Acara tersebut dimulai pukul 13.30 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan antar sesama insan pencak silat. Muskab kali ini …
17 Mei 2022 1.523 views
NasionalPos.com, Depok– Diperoleh informasi yang menyebutkan bahwa Pangdivif 1 Kostrad yang baru, Brigjen TNI Bobby Rinal Makmun sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya menggantikan Mayjen TNI Dedy Kusmayadi akan masuki masa Pensiun, secara resmi di lantik langsung oleh Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam suatu upacara serah terima jabatan (Sertijab) …
28 Jul 2025 1.509 views
NasionalPos.com, Jakarta- Koperasi Merah Putih, sebuah gerakan ekonomi berbasis desa yang diinisiasi oleh pemerintah, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Koperasi ini sungguh sungguh sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang bertinggal di wilayah pedesaan, dan bahkan bisa mengurangi ketergantungan pada tengkulak serta rentenir, demikian di sampaikan Faris Galuh Pratama Koordinator Gerakan Masyarakat Berdikari …
23 Jul 2025 1.428 views
NasionaPos.com, Jakarta- Diperoleh informasi yang menyebutkan adanya indikasi oknum Kementerian Perhubungan RI yang di duga menciptakan suasana tidak kondusif untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan ojol, Sinyalemen itu nampak ketika bakal di gelar nya FGD yang di laksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI yang nampak nya mengundang para pihak yang selama ini berkaitan erat dengan permasalahan …
09 Jul 2025 1.399 views
NasionalPos.com, Jakarta- Totok Ketua Forum Mahasiswa Jakarta Peduli Perumahan Rakyat, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi telah terjadi kekerasan itu terjadi bukan hanya sekali, namun berulang kali dialami warga pemilik dan penghuni Rusunami Gading Nias Residence, Kelapa Gading (hanya sekitar 10% warga sesuai klaim dari Pengurus PPPSRS), dan nampaknya kejadian itu sudah berlangsung …
31 Okt 2024 1.259 views
Banyuwangi – Nasionalpos.com ll Gerah terhadap pemberitaan yang menyudutkan Muhammad Murni (35) warga Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kab Banyuwangi dengan judul berita ” Aksi Koboy Warga Todong Menggunakan Senpi Ke Jukir” menggelar jumpa pers dengan beberapa awak media di Banyuwangi . Jumpa pers itu di geber , Kamis (31/10/2024) siang di warung Mbok Judges …



Comments are not available at the moment.