Home » Top News » Bupati Bandung Berharap Serasehan Lingkungan Harus Ada Tindaklanjut

Bupati Bandung Berharap Serasehan Lingkungan Harus Ada Tindaklanjut

Hilman Risyadi 12 Sep 2023 231

NASIONALPOS. Com-Rancabali

Senin 11 September 2023 – Bupati Bandung Dadang Supriatna berharap dalam pelaksanaan sarasehan lingkungan di Kawasan Obyek Wisata Rancaupas Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung ini harus ada tindaklanjut untuk mendukung program gerakan peduli penanaman dan pemeliharaan pohon kesayangan (Gep4k Sayang).

Bupati Bandung juga menginstruksikan kepada semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang melaksanakan kegiatan di lapangan wajib melaksanakan penanaman pohon.
“Khususnya untuk Dinas Pertanian wajib melaksanakan penanaman pohon. Dinas Pendidikan terutama yang masuk sekolah, dan Kabag Kesra yang akan menikah untuk melakukan penanaman pohon,” kata Bupati Bandung pada giat sarasehan lingkungan di kawasan Obyek Wisata Rancaupas Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Senin (11/9/2023) malam.

Dalam sarasehan ini, Dadang Supriatna pun mendorong KNPI dan Karang Taruna agar setiap ada kegiatan atau kumpulan di setiap kecamatan harus hadir dan ada penanaman pohon.

Dalam diskusinya, Bupati Bandung mengapresiasi Eyang Memet, Penggiat Lingkungan Kabupaten Bandung yang telah menyiapkan 20.000 pohon. “Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup agar bisa menyiapkan 100.000 pohon untuk siap ditanam.

Pada kesempatan sarasehan lingkungan, Dadang Supriatna turut membahas tentang kondisi lingkungan saat ini terutama persoalan sampah.
“Kita sudah memiliki empat mesin teknologi pengolahan sampah, yaitu dua unit di Puspa Jelekong Kecamatan Baleendah, satu unit di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Oxbow Cicukang Kecamatan Margaasih dan satu unit lagi di Citaliktik Kecamatan Soreang. Empat unit pengolahan sampah itu berbasis RDF (Refused Derived Fuel),” jelasnya.

Baca Juga :  Usai Kedatangan Bus Migran, Walikota Washington Umumkan Keadaan Darurat

Menurut Kang DS panggilan akrab Dadang Supriatna dengan adanya mesin pengolahan sampah berbasis RDF ini, Kabupaten Bandung dalam kurun waktu dua tahun kedepan tidak perlu lagi TPA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir).

Ia pun turut mengapresiasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang sangat paham terhadap kondisi lingkungan, selain didukung para kepala desa dan masyarakat terkait dalam penanganan sampah.
“Alhamdulillah persoalan sampah di Kabupaten Bandung bisa diantisipasi dengan adanya mesin pengolahan sampah berbasis RDF tersebut,” katanya.

Pada kesempatan sarasehan lingkungan ini turut ditayangkan video mesin pengolahan sampah berbasis RDF di Puspa Jelekong. “Ini salah satu inovasi yang dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,” kata Kang DS.

Kang DS berencana membagikan mesin pengolahan sampah berbasis RDF itu di 31 kecamatan pada anggaran APBD Perubahan 2023. Mesin pengolahan sampah itu dalam satu jam bisa menyelesaikan 2 ton. “Kalau 10 jam berarti 20 ton. 20 ton per kecamatan dikalikan 31 kecamatan, sehingga bisa menyelesaikan sekitar 600 ton,” ujarnya.

Baca Juga :  Obligasi Daerah dan Masa Depan NTT: Apakah Kita Sudah Cukup Kompeten?

Kang DS juga berharap agar setiap sampah yang dihasilkan bisa diolah dan dimanfaatkan serta bisa ada penghasilan. “Nah kalau seandainya ini bisa berjalan, saya minta kepada para kades tolong Bumdes juga difungsikan dan dikawal oleh Kadis DPMD,” katanya.

Selain 31 kecamatan, Kang DS, juga akan memberikan atensi dan perhatian kepada 51 desa yang sudah masuk kategori Kampung Bedas. “Ini fokus terhadap lingkungan. Tentu harapannya dua tahun kedepan, Kabupaten Bandung tidak butuh lagi TPA. Jadi selesai di rumah tangga, selesai di TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reuse Reduce Recycle) dan selesai di tempat pengolahan sampah. Mohon dukungannya dari semuanya,” katanya.

Kang DS pun memastikan Kabupaten Bandung tidak dalam kondisi darurat sampah, sementara di tempat lain bingung membuang sampah. “Saya harap dari pelaksanaan sarasehan lingkungan ini ada semacam rekomendasi yang disepakati,” harapnya.

(Hilman Risyadi)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sempat Kejar-kejaran di Kebun Sawit, Tim Tabur Kejari Pessel Akhirnya Berhasil Amankan DPO Terpidana Kasus Kehutan

Primadoni,SH

28 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Operasi penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana kasus tindak pidana kehutanan di Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (28/8/2026), berlangsung menegangkan. Tim Tabur Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan harus melakukan pengejaran hingga ke area kebun sawit setelah terpidana Marsedes Pgl. Sedes melakukan perlawanan saat hendak dieksekusi. Seperti diketahui, …

Pisah Sambut Kepala SMAN 12 Padang, Gusnaldi Serahkan Kepemimpinan kepada Evide

Zulwandi

26 Agu 2026

Padang, Nasionalpos.com — SMAN 12 Padang menggelar acara pisah sambut kepala sekolah, Senin (24/8/2026), sebagai momentum serah terima kepemimpinan dari Pelaksana Tugas (PLT) Kepala SMAN 12 Padang, Gusnaldi, M.Pd., kepada kepala sekolah definitif, Evidel, S.Pd. Acara tersebut dihadiri Kasi SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Alit Anugrah Maria, M.Pd., yang mewakili Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) …

Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

dito

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?     Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Dua Bulan untuk 13.044 SPPG: Mana Roadmap BGN?

dito

23 Agu 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Pius Luistrilanang mantan anggota BPK RI dan mantan kader Partai Gerindra    Pemerintah menyampaikan bahwa penyelesaian sekitar 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih berada dalam tahap persiapan membutuhkan waktu hingga dua bulan. Berdasarkan data BGN, jumlah tepatnya mencapai 13.044 SPPG Proses Persiapan. Selain itu, terdapat 27.469 …

MAPPI & Dosen Usakti Desak KPK Tangkap Ainun Naim atas Dugaan Keterlibatan Kasus Google Cloud

dito

19 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Sebanyak ratusan orang dari Masyarakat Aliansi Peduli Pendidikan (MAPPI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 19/8/2026   Mengusung tuntutan agar Mendesak KPK agar segera memanggil Ainun Na’im Sekjen Kemendikbudristek 2019-2021, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Nadim Makarim     ” Ya, …

x
x