Home » Nasional » Caleg DPR RI Parlindungan Banjarnahor: Fokus Bidang Olahraga di Papua Tengah

Caleg DPR RI Parlindungan Banjarnahor: Fokus Bidang Olahraga di Papua Tengah

hery 02 Des 2023 266

NasionalPos.com, Jakarta – Parlindungan Banjarnahor, Calon Legislatif (Caleg) Pemilu 2024 Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah berencana akan mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang keolahragaan di Papua Tengah

Pria Kelahiran Godung, 10 April 1976 itu menceritakan rencananya untuk mencetak atlet berprestasi di Papua Tengah apabila terpilih sebagai Dewan Perwakilan Rakyat RI.

“Menurut saya Tanah Papua menjadi tempat pembibitan atlet olahraga level dunia. Saya menilai Papua memiliki potensi atlet yang sangat besar, sebab banyak talenta lahir dari Provinsi yang berjuluk “Bumi Cendrawasih” ini ,”ucap Dewan Pakar Komunikasi Relawan 08, Prabowo- Gibran ini, dalam keterangan nya kepada awak media, di Jakarta, (2/11/2023).

Lulusan S3 Kepemimpinan ini menegaskan, daerah timur Indonesia ini sudah terbukti melahirkan banyak atlet berbakat, diantaranya Nesthy Stella Iriana Pedai “Spidergirl” Papua ( Peraih Emas Panjat Tebing), Lisa Rumbewas ( atlet putri angkat besi) , Franklin Ramses Burumi (Pelari tercepat), hingga Boaz Solosa (Pemain Sepak Bola).

Baca Juga :  Diduga telah melakukan penipuan dan/penggelapan 2 oknum pengacara dilaporkan oleh kliennya

Kedepan, pria yang akrab dipanggil Rifal Marbun itu berharap Papua bisa berkembang lebih baik lagi dengan didukung fasilitas olahraga yang ada.

Selain itu visi dari Rifal adalah memastikan negara hadir untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam merawat pilar penting pluralisme di masyarakat yang diwakilinya.

Membangun Solidaritas Caleg Prov dan Caleg Kab di kantor DPD PSI Mimika.(Foto:Ist)

Sebab kata Dosen Agama, juga Pancasila dan Kewarganegaraan itu, pluralisme adalah kekayaan Indonesia, maka toleransi menjadi kunci sukses kejayaan Indonesia.

“Toleransi dalam pluralisme diperlukan untuk menghindari konflik perpecahan di masyarakat,”imbuh Rifal memberikan alasan maju di dapil Papua Tengah yang sudah berinteraksi langsung dengan warga di sana.

Baca Juga :  CV.RF Bersaudara, Resmi Laporkan Insiden Kekerasan Yang Melibatkan Warga Dan Pekerja Tambang Ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)

Wasekjen DPP Prawiro Garuda Merah Putih itu mengungkapkan keinginan nya maju sebagai Caleg DPR RI agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat di Tanah Papua Tengah.

“Saya ingin memanusiakan Papua. Adat Papua itu unik, menarik dan filosofis. Karenanya, Papua harus keluar dari zona malas, setiap orang harus tumbuh sebagai petarung. Hidup di Tanah Papua membutuhkan energi yang lebih, agar setara dengan kehidupan orang kota,”terang Sekum Forum Wartawan Ketahanan (FORWAHAN) itu.

Oleh karena itu kata dia, pembangunan infrastruktur akan memberikan peranan yang sangat penting bagi masyarakat Tanah Papua.

“Jalan harus dibangun untuk menghubungkan kampung/desa ke desa. Orang Papua pedalaman harus menikmati kehidupan selayaknya sosialita kehidupan kota, “pungkas pemegang sertifikat Merah Putih Demokrasi itu.(red)

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x