Home » Nasional » daerah » Dekel Tak Masuk Raperda LMK

Dekel Tak Masuk Raperda LMK

dito 19 Mar 2024 173

NasionalPos.com, Jakarta- Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyayangkan tidak adanya pasal khusus yang mengatur keberadaan dewan kelurahan (Dekel) dalam perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).

Menurut dia, ketiadaan itu membuat lembaga perwakilan masyarakat di tingkat kecamatan menjadi kosong. Padahal lembaga perwakilan masyarakat ada di setiap jenjang kepemimpinan kecuali Dekel.

“Negara ini ada prinsip trias politika. Semuanya berjenjang. LMK ini tingkat RW. Ketua RW ngantornya di balai RW, LMK ngantornya di kantor lurah. Diatas level itu kosong. Enggak ada yang ngantornya di kecamatan. Di atas kecamatan ada dewan kota, ngantornya di walikota. Jadi perwakilan RW ada, perwakilan kecamatan ada dewan kota, perwakilan kelurahannya Enggak ada,” ungkap Basti Baco di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa  19/3/2024.

Baca Juga :  Temuan Dugaan Korupsi pembangunan rusun Mahasiswa IAIN Laa Roiba, Tetap Berlanjut Pada Pengaduan ke pihak berwenang "

Ia juga mempertanyakan alasan tidak dimasukkannya pasal khusus terkait keberadaan Dekel. Padahal dengan dimasukannya pasal khusus akan mengaktifkan keberadaan Dekel di seluruh wilayah tingkat kelurahan. “Kenapa di tingkat kelurahan tidak ada,” ungkap Basri Baco.

Baca Juga :  Pengelolaan ISBN Jadi Upaya Penertiban Penerbitan Buku di Lingkungan Setjen DPR

Di kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Sigit Pratama Yudha menjelaskan, posisi Dekel tidak diatur dalam pasal khusus perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).

“Untuk dewan kelurahan sebagaimana dulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 itu untuk dewan kelurahan itu sudah dicabut. Jadi tidak ada dasar hukumnya,” pungkas dia.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
MAPPI Bersurat ke Presiden Prabowo desak Kejagung Periksa Ainun Na’im

dito

25 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Terkait dunia pendidikan dirinya mendukung langkah-langkah Bapak Presiden terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan secara optimal di bidang pendidikan sebagaimana yang menjadi salah satu hasta cita pemerintahan, demikian yang di sampaikan Koordinator MAPPI Raymundus Yoseph  Megu dalam surat tertulis untuk Presiden Prabowo Subianto, kepada wartawan, Jumaat, 25/9/2026 di Jakarta. …

Kontes Ikan Koi Sumatera Barat ke-5 2026 Dorong Potensi Ekonomi Ikan Hias

Zulwandi

23 Sep 2026

Sumbar, Nasionalpos. Com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kembali mendorong pengembangan potensi ikan hias melalui Kontes Ikan Koi Sumatera Barat ke-5 Tahun 2026 yang akan digelar pada 9–11 Oktober 2026 di GOR Bulu Tangkis Bancah Laweh, Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi …

Muslim M Yatim Ajak Masyarakat Rawat Persatuan dalam Keberagaman

Primadoni,SH

20 Sep 2026

Padang, Nasionalpos. Com — Lebih dari 150 peserta dari berbagai paguyuban etnis dan kelompok masyarakat di Kota Padang mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar Anggota DPD RI sekaligus anggota MPR RI, H. Muslim Muhammad Yatim, L.C., M.M., bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan berlangsung di Aula HNI Cabang Padang, Jalan …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

x
x