Home » Headline » Delegasi BKSAP Berkontribusi Aktif dalam Konferensi Parlemen Dunia untuk Dialog Antar-Iman di Maroko

Delegasi BKSAP Berkontribusi Aktif dalam Konferensi Parlemen Dunia untuk Dialog Antar-Iman di Maroko

dito 15 Jun 2023 68

NasionalPos.com, Jakarta- Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri Konferensi Parlemen untuk Dialog Antar-Iman yang diselenggarakan oleh Organisasi Parlemen Dunia (Inter-Parliamentary Union/IPU) bersama Parlemen Kerajaan Maroko. Konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Juni 2023 tersebut, mengangkat tema “Working Together for our Common Future”.

Delegasi diketuai oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (Fraksi Gerindra); Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta (Fraksi PKS) dan Hafisz Thohir (Fraksi PAN); serta anggota delegasi Syahrul Aidi Maazat (Fraksi PKS), Primus Yustisio (Fraksi PAN) dan Syaikhul Islam (Fraksi PKB).

Pada sesi High Level Panel mengenai pentingnya supremasi hukum dalam konteks kehidupan beragama, Sukamta menyampaikan bahwa kemajemukan pada dasarnya adalah sebuah berkah, namun juga sekaligus sebagai sebuah tantangan yang harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, Indonesia selalu berupaya untuk menjaga keseimbangan antara supremasi hukum dan kebebasan berekspresi dalam beragama.

Baca Juga :  MAKI Minta KPK Usut Tuntas Modus Enembe Kirim Uang Pakai Pesawat Jet

“Sebagai perpanjangan tangan dari rakyat, sekaligus sebagai penanggung jawab legislasi nasional, Anggota DPR RI memiliki kewajiban untuk turut menjaga keharmonisan antar umat beragama di Indonesia,” ujar Politisi Fraksi PKS kepada pers di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Hal senada juga ditegaskan oleh Hafisz Thohir pada sesi khusus lainnya, yang mengksplorasi mengenai berbagai bentuk model relasi antara Agama dan Negara yang berkembang di dunia. Indonesia, menurutnya, dalam konteks Indonesia, Agama dan Negara saling menguatkan.

Politisi Fraksi PAN itu juga menegaskan Indonesia sejatinya memang bukan negara teokrasi, tetapi Agama memainkan peran penting, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

“Masyarakat diberikan kebebasan dalam mengekpresikan keimanan mereka. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak boleh menyerang kebebasan masyarakat lainnya. Oleh sebab itu hukum tetap menjadi acuan dalam menjaga hubungan antar umat di Indonesia,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Baca Juga :  Soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Trilyun Di Kemenkeu, Politisi Demokrat Kritik Mahfud MD

Sedangkan Syahrul Aidi Maazat pada sesi panel mengenai pentingnya kerja sama antara pemangku kepentingan dalam mempromosikan moderasi, solidaritas dan inklusi menyampaikan, bahwa sebagai negara majemuk di mana kehidupan beragama masyarakatnya dijamin konstitusi, Moderasi merupakan sebuah upaya yang bersifat kontinu.

“Oleh sebab itu, berbagai komponen masyarakat seperti tokoh agama, organisasi masyarakat keagamaan, serta Anggota DPR RI selalu bekerja sama dalam mempromosikan moderasi, solidaritas dan inklusi di Indonesia, sebagai cara untuk memelihara kerukunan antar umat  beragama,” ujarnya.

Konferensi Parlemen mengenai Dialog Antar-Iman yang diseleggarakan di Marakesh, Maroko, ini merupakan yang pertama kalinya diadakan. Sejumlah Perwakilan parlemen dari 70 negara,  Akademisi, Tokoh Agama serta perwakilan organisasi-organisasi keagamaan dari seluruh dunia turut menghadiri konferensi tersebut.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Muscab PKB Kota Bandung 2026 Lancar, Target 10 Kursi DPRD 2029

Suryana Korwil Jabar

13 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung yang di gelar pada Minggu (12/4/2026) berlangsung mulus tanpa gejolak. Forum konsolidasi internal partai ini tak hanya menjadi ajang regenerasi kepemimpinan, tetapi juga memunculkan arah baru PKB Kota Bandung menghadapi kontestasi politik 2029. Ketua DPC PKB Kota Bandung, Erwin, menegaskan seluruh rangkaian Muscab …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

Diduga Ilegal!!  Penebangan di Sempadan Sungai Kedaleman Rogojampi Disorot.

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAPOS.COM – Aktivitas penebangan pohon di tepi sungai Jalan Abu Hasan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, memicu sorotan tajam. Kegiatan tersebut Diduga kuat melanggar aturan sempadan sungai dan terindikasi berlangsung tanpa izin resmi, Selasa (07/04/2026). Awak media yang turun langsung ke lokasi mendapati sejumlah pekerja tengah melakukan Penebangan dan Pemotongan batang pohon menggunakan mesin …

SE Pemkab Banyuwangi Disorot Tajam : LDKS PIJAR Tantang DPRD Bertindak, Satpol PP Dituding Tumpul!!!

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAL POS.COM – Kebijakan Surat Edaran (SE) Pemkab Banyuwangi Nomor: 00.8.3/442/429.107/2029 yang mengatur jam operasional dan kepatuhan regulasi pelaku usaha kini memantik gelombang kritik keras. Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) mendesak DPRD Banyuwangi tidak setengah hati dalam mengevaluasi kebijakan yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ketua Umum LDKS …

x
x