Home » Headline » Di duga RHS Bidak Untuk Degradasikan Perlawanan Roy Suryo dkk

Di duga RHS Bidak Untuk Degradasikan Perlawanan Roy Suryo dkk

dito 17 Mar 2026 179

NasionalPos.com, Jakarta-

Terkait dengan pemberitaan tentang pertemuan Rismon Haloloan Sianipar dengan Joko Widodo mantan Presiden ke 7 di Solo dan juga bertemu dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka, yang kemudian di lanjutkan dengan pernyataan Rismon memohon maaf berkaitan dengan keterlibatan diri nya atas kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi tersebut .

Tentunya informasi tersebut mengundang beragam pendapat dari berbagai kalangan, salah seorang diantara nya dari Yulianto Widi Raharjo mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Kepada pers, ia mengatakan bahwa dirinya menganalisa soal permintaan RJ dari Rismon Haloloan Sianipar, yang berpandangan agak berbeda

“Karena dalam politik ngga ada kebetulan, ngga ada ujug ujug, semuanya ada dalam koridor perencanaan dan skenario memenangkan pergulatan kepentingan.” Ungkap Yulianto Widi Raharjo kepada wartawan, Selasa, 17/3/2026 di Jakarta.

Baca Juga :  Dorong Percepatan Akses Air Bersih, Pj. Gubernur Heru Pastikan Kebutuhan Dasar Warga Kamal Muara Terpenuhi

Menurut nya, Rismon Haloloan Sianipar (RHS) di duga bidak yang disusupkan dan memainkan peran sebagai penguat issue. Makanya dia selama ini berteriak paling lantang dibandingkan para tsk lainnya. “11 ribu trilyun palsu” jargon yang diteriakkan dia soal ijazah Jokowi.

Tidak hanya itu, lanjut Yulianto, ketika semua persidangan–baik di KIP dan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta akan memenangkan gugatan pihak masyarakat, maka sebelum putusan itu incrach, diperlukan langkah yang bisa membalikkan keadaan di luar persidangan dan membangun persepsi baru yg positif pihak Jokowi di mata publik dan persepsi baru yg negatif di pihak para tersangka, melalui

Baca Juga :  Peluang Aparat Penyidik TNI AL Dan PPNS KKP Sebagai Penyidik Asal Tindak Pidana Perikanan

Langkah memerintahkan RHS (agen yg disusupkan) untuk minta RJ, dan minta maaf sekaligus menyatakan ijasah Jokowi asli dengan argumentasi bahwa penelitian sifatnya dinamis dan masih on going yg kemudian menyimpulkan bahwa penelitian selama ini salah.

“Argumen yg ngga logis. Namun yg penting adalah mendegradisir Roy Cs dan membangun persepsi dan citra positif Jokowi dan Gibran, namun langkah ini untuk sementara terlihat cantik, tapi takkan berhasil merubah persepsi publik yang semakin yakin bahwa dugaan ijazah Jokowi adalah palsu.” Tandas Yulianto Widi Raharjo.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

x
x