Home » Headline » Di Tengah Krisis Energi, Presiden Prancis Serukan Penghematan Listrik

Di Tengah Krisis Energi, Presiden Prancis Serukan Penghematan Listrik

dito 06 Sep 2022 157

Nasionalpos.com, Paris- Diperoleh informasi dilansir dari Agence France-Presse (AFP) kantor berita International yang berpusat di Perancis, yang menyebutkan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan pengurangan penggunaan energi sebesar 10 persen dalam beberapa pekan atau beberapa bulan mendatang. Penghematan ini bertujuan untuk menghindari risiko penjatahan dan pemotongan energi selama musim dingin di tengah konflik Rusia-Ukraina, hal ini disampaikan ke awak media, Senin 5/9/2022 waktu setempat.

Macron juga memperingatkan, penghematan energi secara paksa mungkin harus dipertimbangkan dalam beberapa bulan mendatang jika upaya sukarela tidak cukup. Macron mengatakan, rencana penjatahan energi sedang disiapkan jika dibutuhkan, dan pemotongan akan diambil sebagai upaya terakhir.

“Energi terbaik adalah yang tidak kita konsumsi,” kata Macron

Macron mendesak bisnis dan rumah tangga Prancis untuk menghemat energi, termasuk dengan mematikan pemanas dan pendingin udara. Prancis termasuk salah satu di antara banyak negara Eropa yang memperketat ikat pinggang karena biaya energi melonjak.  Pipa utama Rusia yang membawa gas alam ke Jerman telah ditutup. Presiden Komisi Eropa mengatakan, pasar listrik Uni Eropa “tidak lagi beroperasi” di tengah efek lanjutan dari perang Ukraina.

Baca Juga :  Atonik 6.0 L Sangat Bermanfaat Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Banyak rumah Prancis sudah mengekang penggunaan gas dan listrik karena kenaikan harga. Tetapi tidak semua orang akan mengikuti seruan Macron.  Perdana menteri Prancis pekan lalu mengatakan, pemerintah akan memadamkan listrik secara bergilir selama dua jam pada musim dingin jika tidak ada solusi untuk menghemat energi.

Macron mengatakan, Prancis akan  meningkatkan pasokan gas ke Jerman untuk memenuhi penurunan pasokan gas Rusia dari timur.  Sebagai gantinya, Jerman akan terus memasok listrik ke Prancis untuk mengkompensasi kekurangan yang disebabkan oleh pemeliharaan yang sedang berlangsung di reaktor nuklir Prancis.

Baca Juga :  Pemisahan Kementerian Hukum Dengan Kementerian HAM, Langkah Presiden Prabowo Berikan Layanan Terbaik Untuk Rakyat.

Macron mengatakan, Prancis dan Jerman mendukung gagasan untuk mewajibkan perusahaan energi yang menghasilkan keuntungan besar dari lonjakan harga gas dan minyak untuk memberikan “kontribusi” kepada kas publik. Aktivis Prancis dan politisi oposisi telah menyerukan kenaikan pajak terhadap perusahaan minyak dan gas yang menghasilkan “keuntungan super” di tengah krisis energii Eropa.

Macron menghindari penggunaan kata pajak. Dia menyebutnya sebagai mekanisme kontribusi Eropa dari perusahaan energi yang biaya produksinya jauh lebih rendah daripada harga jual pasar. Macron juga mendukung pembatasan harga gas Rusia, yang didorong oleh para pemimpin Uni Eropa.(*red/AFP)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

Di Momentum Hari Udara Bersih International, Biru Voice Desak Pemerintah Menjaga Udara Bersih Yang Sudah Semakin Polutif

dito

07 Sep 2026

National pos.com. Jakarta- Mengingat sifat polusi udara yang lintas batas, semua pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk melindungi atmosfer bumi dan memastikan udara yang sehat bagi semua orang.     Bekerja bersama, melintasi batas dan batas, antar sektor dan melampaui silo, akan membantu mengurangi polusi udara, meningkatkan keuangan dan investasi untuk langkah-langkah dan solusi kualitas …

x
x