Home » Headline » Di Tengah Krisis Energi, Presiden Prancis Serukan Penghematan Listrik

Di Tengah Krisis Energi, Presiden Prancis Serukan Penghematan Listrik

dito 06 Sep 2022 79

Nasionalpos.com, Paris- Diperoleh informasi dilansir dari Agence France-Presse (AFP) kantor berita International yang berpusat di Perancis, yang menyebutkan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan pengurangan penggunaan energi sebesar 10 persen dalam beberapa pekan atau beberapa bulan mendatang. Penghematan ini bertujuan untuk menghindari risiko penjatahan dan pemotongan energi selama musim dingin di tengah konflik Rusia-Ukraina, hal ini disampaikan ke awak media, Senin 5/9/2022 waktu setempat.

Macron juga memperingatkan, penghematan energi secara paksa mungkin harus dipertimbangkan dalam beberapa bulan mendatang jika upaya sukarela tidak cukup. Macron mengatakan, rencana penjatahan energi sedang disiapkan jika dibutuhkan, dan pemotongan akan diambil sebagai upaya terakhir.

“Energi terbaik adalah yang tidak kita konsumsi,” kata Macron

Macron mendesak bisnis dan rumah tangga Prancis untuk menghemat energi, termasuk dengan mematikan pemanas dan pendingin udara. Prancis termasuk salah satu di antara banyak negara Eropa yang memperketat ikat pinggang karena biaya energi melonjak.  Pipa utama Rusia yang membawa gas alam ke Jerman telah ditutup. Presiden Komisi Eropa mengatakan, pasar listrik Uni Eropa “tidak lagi beroperasi” di tengah efek lanjutan dari perang Ukraina.

Baca Juga :  Sekretariat DPRD DKI Jakarta Terima Kunjungan Mahasiswa Undira

Banyak rumah Prancis sudah mengekang penggunaan gas dan listrik karena kenaikan harga. Tetapi tidak semua orang akan mengikuti seruan Macron.  Perdana menteri Prancis pekan lalu mengatakan, pemerintah akan memadamkan listrik secara bergilir selama dua jam pada musim dingin jika tidak ada solusi untuk menghemat energi.

Macron mengatakan, Prancis akan  meningkatkan pasokan gas ke Jerman untuk memenuhi penurunan pasokan gas Rusia dari timur.  Sebagai gantinya, Jerman akan terus memasok listrik ke Prancis untuk mengkompensasi kekurangan yang disebabkan oleh pemeliharaan yang sedang berlangsung di reaktor nuklir Prancis.

Baca Juga :  PDPKK St Stefanus Cilandak Bersama RD Lucius Joko Kupas Berdoa Secara Katolik

Macron mengatakan, Prancis dan Jerman mendukung gagasan untuk mewajibkan perusahaan energi yang menghasilkan keuntungan besar dari lonjakan harga gas dan minyak untuk memberikan “kontribusi” kepada kas publik. Aktivis Prancis dan politisi oposisi telah menyerukan kenaikan pajak terhadap perusahaan minyak dan gas yang menghasilkan “keuntungan super” di tengah krisis energii Eropa.

Macron menghindari penggunaan kata pajak. Dia menyebutnya sebagai mekanisme kontribusi Eropa dari perusahaan energi yang biaya produksinya jauh lebih rendah daripada harga jual pasar. Macron juga mendukung pembatasan harga gas Rusia, yang didorong oleh para pemimpin Uni Eropa.(*red/AFP)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Di Acara HUT PPM ke 45 di TMPN Kalibata, Ketum PP PPM sampaikan pesan Persatuan dan Dukungan Penuh Kepada Pemerintah Presiden Prabowo Subianto

dito

22 Jan 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pemuda Panca Marga ke 45 di tahun 2026, Pengurus Pusat Pemuda Panca Marga mengelar acara tabur bunga di pusara para pahlawan dan pemotongan tumpeng beserta kue HUT PPM ke 45 di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Kamis , 22/1/2026. Acara ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan …

Pemilu Langsung dan Nasib Jenazah Koruptor

Dhio Justice Law

13 Jan 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Belakangan ini, publik disuguhkan wacana bertema mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pro kontra pun mencuat, bagi pemerintah termasuk partai-partai koalisi pendukungnya, Pilkada melalui DPRD itu adalah solusi untuk memangkas mahalnya ongkos pilkada langsung. Sementara, disisi oposisi dan masyarakat …

Hadiri Perayaan Natal 2025 Bersama Pemprov DKI Jakarta, Kardinal Ign Suharyo Sampaikan Pesan Persatuan & Perdamaian

dito

09 Jan 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wagub DKI Rano Karno menghadiri acara Aktualisasi Nilai-Nilai Natal Tahun 2025 Pemprov DKI di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (9/1/2026) Pram dan Rano tiba sekitar pukul 20.00 WIB. Mereka kompak menggunakan batik cokelat. Begitu tiba, mereka mendapat sambutan hangat dari hadirin. Pram mengaku terkejut dengan acara ini. Menurutnya, …

Berkaca Dari Penculikan Nicolas Maduro, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah: Prabowo Harus Waspadai Fenomena “Kudeta Senyap” Di Circle Kekuasaan

dito

09 Jan 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Peristiwa geopolitik yang mengguncang Venezuela menjadi alarm keras bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kasus penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat, yang diikuti dengan cepatnya pengambilalihan kekuasaan oleh Wakil Presiden Delcy Rodríguez, memunculkan satu isu sensitif namun krusial: pengkhianatan elite dari dalam kekuasaan itu sendiri. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah …

PEMDA DKI Jakarta kurang responsif atas Protes warga Keberadaan Sejumlah Dapur MBG

dito

03 Jan 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Warga yang berdomisili di komplek perumahan Eramas 2000 RW 015, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, mempersoalkan keberadaan Gudang & Dapur MBG, pasalnya, warga tidak pernah diberi tahu, bahkan tak ada permintaan persetujuan warga, Ketua RT/ RW terkait berdirinya gudang & dapur Badan Gizi Nasional tersebut, menyikapi 4 gudang dan dapur MBG …

MEKANISME NEGOSIASI, PENGEMBALIAN UANG, DAN HUKUM KORUPSI DI INDONESIA

dito

31 Des 2025

Disampaikan oleh: A. Darwin R Rangreng SH MH Praktisi hukum.   Ini menjadi babak baru dalam penyelesaian reformasi korupsi  Permasalahan korupsi seringkali melibatkan pertanyaan: apakah pelaku bisa bernegosiasi dengan Jaksa Agung agar tidak terjerat sangsi hukuman, terutama jika uang atau aset hasil korupsi dikembalikan? Nah saat ini, masih menjadi perdebatan karena ada ketidaksesuaian antara pandangan …

x
x