Dinilai Tidak Responsif, & Memboroskan Anggaran Negara, PERAK Desak DPR RI Bubarkan Kompolnas

- Editor

Kamis, 25 Agustus 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nasionalpos.com, Jakarta-Untuk diketahui UU Polri kini berusia 20 tahun, namun seiring dengan perjalanannya, hingga saat ini keberadaan Undang-Undang Polri, yang di dalamnya terdapat keberadaan Komisi Kepolisian Nasional, nampaknya memicu terjadinya polemik di masyarakat, perilaku Polri justru menjadi sorotan masyarakat, bahkan bukan hanya perilaku Polri yang menjadi sorotan kritis masyarakat, melainkan juga keberadaan Kompolnas, sehingga  diperoleh informasi adanya wacana revisi ke Prolegnas Prioritas 2023.

Revisi ini juga mempertimbangkan keberadaan Kepolisian Nasional (Kompolnas), Apakah tetap bertahan atau dibubarkan, karena sejauh ini peran dan fungsi Kompolnas tidak begitu greget, bahkan cenderung menjadi penyambung lidah Polri,  Cermin ini terlihat dari kasus Ferdy Sambo, bukan hanya itu tidak adanya respon tindak lanjut dari pihak Kompolnas terhadap keluhan dari masyarakat mengenai dugaan perilaku menyimpang anggota Polri, ini justru menambah alasan bahwa keberadaan Kompolnas diduga telah menciderai rasa keadilan masyarakat, demikian disampaikan Andi Hambali dari Pergerakan Rakyat Anti Korupsi ( PERAK) saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 25/8/2022.

“ Sudah sejak bulan April 2022, Kami telah melaporkan Ke Kompolnas tentang kinerja aparat Polri dalam penanganan kasus dugaan suap, korupsi dan gratifikasi Proyek Bakamla tahun 2016 di duga melibatkan Politisi Nasdem, yang diduga Polri tidak serius menangani kasus tersebut, nah, ternyata laporan kami ke Kompolnas juga tidak ada tanggapannya, dan tanpa alasan yang jelas kepada kami dan juga masyarakat yang berharap kasus tersebut dapat dituntaskan oleh Polri”ungkap Andi Hambali.

Menurut Andi Hambali, telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 38 ayat 1 adalah menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada presiden, namun kenyataannya tugas dan kewenangan itu nyaris tidak pernah dilakukan oleh Kompolnas, jangan-jangan setiap keluhan masyarakat terhadap kinerja kepolisian yang menyimpang, lamban dan tidak peduli dengan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh dirinya dan juga masyarakat lainnya, diabaikan oleh Kompolnas atau mungkin dibuang ke tong sampah, sehingga laporan ke Presiden, masih menggunakan budaya Asal Bapak Senang, laporannya yang baik-baik saja kepada Presiden, sehingga Presiden tidak pernah mengetahui keluhan masyarakat terhadap kinerja menyimpang dari Polri, atau lambannya kinerja Polri dalam menangani kasus yang dialami masyarakat.

“Padahal setiap anggota Kompolnas mendapatkan gaji dan berbagai fasilitas dari uang rakyat, tapi diduga justriu minim prestasi, tapi malah diduga kinerja kompolnas menciderai rasa kepercayaan rakyat terhadap Polri, dan menciderai rasa keadilan masyarakat, karena itu, hari ini kami bersurat kepada Komisi III DPR RI, agar merevisi Undang-Undang Polri, utamanya membubarkan Kompolnas, yang justru keberadaannya memboroskan keuangan negara.”tukas Andi Hambali.

Baca Juga :   DPR Berhasil Tekan Biaya Haji 2023, Bersama Pemerintah Sepakati Besaran Biaya Perjalanan Haji

Hal senada dikatakan Ratih Paulina yang juga dari Pergerakan Rakyat Anti Korupsi ( PERAK) kepada wartawan, ia mengatakan peran Kompolnas yang sering mengkritisi kinerja corps berbaju coklat saat ini sudah dianggap tidak efektif lagi lantaran ditengah era demokrasi semua rakyat bisa ikut mengontrol dan mencermati semua kinerja aparat Kepolisian, bahkan dalam kasus Sambo, peran Kompolnas kalah dengan peran nitizen, yang berani berbeda pendapat dengan Kompolnas, namun pada akhirnya pendapat nitizen yang mampu mendorong terbongkarnya kasus tersebut.

““Keberadaan Kompolnas dinegeri ini sudah waktunya di istirahatkan. Demi menghemat anggaran lebih baik alihkan saja anggarannya untuk mencegah inflasi, mencegah naiknya BBM dan bisa untuk membangun rumah bagi rakyat miskin, itu Lebih ada faedahnya kan,”pungkas Ratih Paulina kepada wartawan, Kamis, 25 Agustus 2022 di Jakarta.

 

 

 

Berita Terkait

Terkait Dengan Kasus Korupsi BTS Kemenkominfo, AGRAK Desak KPK Periksa Politisi Partai Nasdem
Kompetisi Domestik Dijadikan Ajang Kunci Pembinaan Atlet Akuatik Indonesia
Kerusakan Akibat Angin Puting Beliung, 493 Rumah Warga Kabupaten Bandung Rusak
Perpustakaan Universitas Nasional Dapat Akreditasi A
Hak Angket Langkah Strategis Selamatkan Demokrasi, Semua Rakyat Harus Mendukungnya
Tersangka Judi Bola SBOTOP Dilimpahkan Bareskrim Mabes Polri Ke Kejakgung
Komnas HAM Ungkap Banyak Perusahaan Tak Liburkan Karyawan Saat Pemilu
Pastikan Distribusi Berjalan Lancar, Pj. Gubernur Heru Lepas Pengiriman 15 Ribu Ton Beras Secara Bertahap
Berita ini 229 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 23:09 WIB

Terkait Dengan Kasus Korupsi BTS Kemenkominfo, AGRAK Desak KPK Periksa Politisi Partai Nasdem

Kamis, 22 Februari 2024 - 21:41 WIB

Kompetisi Domestik Dijadikan Ajang Kunci Pembinaan Atlet Akuatik Indonesia

Kamis, 22 Februari 2024 - 21:00 WIB

Kerusakan Akibat Angin Puting Beliung, 493 Rumah Warga Kabupaten Bandung Rusak

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:46 WIB

Perpustakaan Universitas Nasional Dapat Akreditasi A

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:33 WIB

Hak Angket Langkah Strategis Selamatkan Demokrasi, Semua Rakyat Harus Mendukungnya

Rabu, 21 Februari 2024 - 19:19 WIB

Komnas HAM Ungkap Banyak Perusahaan Tak Liburkan Karyawan Saat Pemilu

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:29 WIB

Pastikan Distribusi Berjalan Lancar, Pj. Gubernur Heru Lepas Pengiriman 15 Ribu Ton Beras Secara Bertahap

Rabu, 21 Februari 2024 - 12:21 WIB

Zulkifli, Ketua MN PIC AMIN Tunjukkan Bukti Keberpihakan Presiden Jokowi Pada Paslon 02

Berita Terbaru

daerah

Perpustakaan Universitas Nasional Dapat Akreditasi A

Kamis, 22 Feb 2024 - 19:46 WIB