Home » Headline » Dugaan Pungli di BPN Bekasi Di Bantah Menteri Hadi Tjahjanto

Dugaan Pungli di BPN Bekasi Di Bantah Menteri Hadi Tjahjanto

dito 06 Jul 2022 148

NasionalPos.com,Bekasi– Diperoleh informasi beberapa waktu lalu, yang menyebutkan adanya salah seorang warga dari Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, telah mengaku menjadi korban dari praktik pungli dan menyebut bahwa praktik suap ini terjadi mulai dari lapisan paling bawah, informasi tersebut hingga sampai terdengar oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto yang kemudian direspon cepat dengan mendatangi rumah-rumah warga di dua kelurahan di wilayah Jatimelati dan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hadi ingin memastikan proses pengurusan sertifikat di BPN mudah dan bebas dari unsur pungutan liar (pungli).

Terkait adanya kabar pemberitaan adanya pungutan liar terhadap warga saat mengurus surat sertifikat dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), kemudian Menteri Hadi menegaskan kejadian pungutan liar di wilayah Jatimurni tidak terjadi.

Baca Juga :  Gebyar Sholawat, zikir Akbar di Pantai Marina Boom Banyuwangi

“Pungutan di sini tidak ada. Saya cek langsung ke masyarakat, pertama apakah dalam pengurusan PTSL ini ditarik biaya, mereka menjawab gratis, proses cepat, dan pelayanan juga baik,” tegas Hadi di Bekasi, Rabu ,(6/7/2022).

Mantan Panglima TNI ini meminta agar kepala Kantor BPN khususnya di Bekasi, Jawa Barat, mempermudah dan mempercepat proses pengurusan tanah. Sebab sertifikat tanah penting bagi setiap warga sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

“Saya minta kepada kepala Kantor Pertanahan di Bekasi supaya terus diakselerasi baik melalui PTSL maupun mandiri agar diberi kemudahan. Agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas haknya, dan tidak ada lagi masalah tumpang tindih kepemilikan lahan,” tutur Hadi.

Baca Juga :  Komandan Seskoal Mengikuti Wisuda Perwira dan Bintara Lulusan STTAL Tahun 2022 Secara Virtual

Hadi juga menjelaskan bahwa  masih ada 46 juta bidang tanah yang belum bersertifikat, dari total 126 juta secara keseluruhan. Ia mengingatkan jajarannya di daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan untuk bekerja secara maksimal dan mempercepat program PTSL.

“Saya harap seluruh kepala kantor bisa mempercepat perolehan bidang tanah di mana targetnya ada 126 juta, kini yang terealisasi sudah 80 juta. Kita kejar terus kekurangannya sehingga setiap kota, kabupaten hingga kecamatan saya tantang bisa lengkap,” pungkas Hadi.(*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

Diduga Ilegal!!  Penebangan di Sempadan Sungai Kedaleman Rogojampi Disorot.

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAPOS.COM – Aktivitas penebangan pohon di tepi sungai Jalan Abu Hasan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, memicu sorotan tajam. Kegiatan tersebut Diduga kuat melanggar aturan sempadan sungai dan terindikasi berlangsung tanpa izin resmi, Selasa (07/04/2026). Awak media yang turun langsung ke lokasi mendapati sejumlah pekerja tengah melakukan Penebangan dan Pemotongan batang pohon menggunakan mesin …

SE Pemkab Banyuwangi Disorot Tajam : LDKS PIJAR Tantang DPRD Bertindak, Satpol PP Dituding Tumpul!!!

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAL POS.COM – Kebijakan Surat Edaran (SE) Pemkab Banyuwangi Nomor: 00.8.3/442/429.107/2029 yang mengatur jam operasional dan kepatuhan regulasi pelaku usaha kini memantik gelombang kritik keras. Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) mendesak DPRD Banyuwangi tidak setengah hati dalam mengevaluasi kebijakan yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ketua Umum LDKS …

Di duga Di salahgunakan Ainun Naim dkk, Paguyuban Karyawan Trisakti Desak BNI Blokir Rekening Yayasan Trisakti & Usakti

dito

01 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta- -Paguyuban Karyawan Trisakti mendesak kepada Pimpinan BNI Cabang Harmoni untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening dari Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 407/G/2022/PTUN.JKT, jt No. 250/B/2023/PT.DKI, jt Nomor 292-K/TUN/2024jt Nomor 227 PK/TUN/2025 bahwa Yayasan Trisakti yang diinisiasi oleh Pemerintah c.q Menteri Pendidikan Tinggi secara inkracht adalah tidak …

Minim Transparansi, Proyek Pipa di Giri Diduga Langgar Aturan Keterbukaan Informasi Publik

- Banyuwangi

31 Mar 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Dugaan Proyek Pemasangan Pipa air tanpa Transparansi di wilayah Kelurahan Giri, tepatnya di Jalan Raden Wijaya, Lingkungan Kluncing, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Berdasarkan pantauan awak media di lapangan pada Senin (9/3/2026) sekitar pukul 15.30 WIB, terlihat aktivitas Penggalian Badan Jalan yang dilakukan secara memanjang untuk pemasangan pipa. …

x
x