Dugaan Pungli di BPN Bekasi Di Bantah Menteri Hadi Tjahjanto

- Editor

Rabu, 6 Juli 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com,Bekasi– Diperoleh informasi beberapa waktu lalu, yang menyebutkan adanya salah seorang warga dari Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, telah mengaku menjadi korban dari praktik pungli dan menyebut bahwa praktik suap ini terjadi mulai dari lapisan paling bawah, informasi tersebut hingga sampai terdengar oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto yang kemudian direspon cepat dengan mendatangi rumah-rumah warga di dua kelurahan di wilayah Jatimelati dan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hadi ingin memastikan proses pengurusan sertifikat di BPN mudah dan bebas dari unsur pungutan liar (pungli).

Terkait adanya kabar pemberitaan adanya pungutan liar terhadap warga saat mengurus surat sertifikat dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), kemudian Menteri Hadi menegaskan kejadian pungutan liar di wilayah Jatimurni tidak terjadi.

Baca Juga :   Saat Reses Di Balekambang, Adi Kurnia Sampaikan Bantuan ke Warga

“Pungutan di sini tidak ada. Saya cek langsung ke masyarakat, pertama apakah dalam pengurusan PTSL ini ditarik biaya, mereka menjawab gratis, proses cepat, dan pelayanan juga baik,” tegas Hadi di Bekasi, Rabu ,(6/7/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mantan Panglima TNI ini meminta agar kepala Kantor BPN khususnya di Bekasi, Jawa Barat, mempermudah dan mempercepat proses pengurusan tanah. Sebab sertifikat tanah penting bagi setiap warga sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

“Saya minta kepada kepala Kantor Pertanahan di Bekasi supaya terus diakselerasi baik melalui PTSL maupun mandiri agar diberi kemudahan. Agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas haknya, dan tidak ada lagi masalah tumpang tindih kepemilikan lahan,” tutur Hadi.

Baca Juga :   Ketegangan Selat Taiwan Diproyeksi PM Singapura Tak Bakal Segera Reda

Hadi juga menjelaskan bahwa  masih ada 46 juta bidang tanah yang belum bersertifikat, dari total 126 juta secara keseluruhan. Ia mengingatkan jajarannya di daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan untuk bekerja secara maksimal dan mempercepat program PTSL.

“Saya harap seluruh kepala kantor bisa mempercepat perolehan bidang tanah di mana targetnya ada 126 juta, kini yang terealisasi sudah 80 juta. Kita kejar terus kekurangannya sehingga setiap kota, kabupaten hingga kecamatan saya tantang bisa lengkap,” pungkas Hadi.(*)

Loading

Berita Terkait

24 Pelaku Tawuran di Jakbar dan Jaktim, Di tangkap Polisi
Sangat Tepat, Presiden Prabowo Utus Cak Imin Hadiri Pelantikan Paus Leo XIV
Feradi WPI Ingatkan Sekolah Negeri Tidak Tahan Ijazah Siswa, Ini Nomor Pengaduannya
Grand Opening Rumah Makan Dapul Tarusan Resmi Dibuka oleh Wakil Bupati Pessel
Kepemimpinan Bupati Banyuwangi dalam Mendorong Pendidikan, DPD Feradi WPI Jatim Turut Mendukung
Ramuan Pak Kumis Jamu Tawon Klenceng Ditarik dari Peredaran, Kenapa ya???? 
FPPJ Harap Pejabat ASN Di Pemprov DKI Jalankan 40 Program Unggulan Pramono-Rano
Polsek Pancung Soal Tangkap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu di Airpura

Berita Terkait

Sabtu, 17 Mei 2025 - 11:01 WIB

24 Pelaku Tawuran di Jakbar dan Jaktim, Di tangkap Polisi

Sabtu, 17 Mei 2025 - 10:53 WIB

Sangat Tepat, Presiden Prabowo Utus Cak Imin Hadiri Pelantikan Paus Leo XIV

Jumat, 16 Mei 2025 - 20:32 WIB

Feradi WPI Ingatkan Sekolah Negeri Tidak Tahan Ijazah Siswa, Ini Nomor Pengaduannya

Jumat, 16 Mei 2025 - 18:56 WIB

Grand Opening Rumah Makan Dapul Tarusan Resmi Dibuka oleh Wakil Bupati Pessel

Jumat, 16 Mei 2025 - 14:23 WIB

Ramuan Pak Kumis Jamu Tawon Klenceng Ditarik dari Peredaran, Kenapa ya???? 

Berita Terbaru