Home » Ekonomi » FBK Kecam PHK di PT Unicorn Handbag Factory:Mediasi Didorong Demi Keadilan Pekerja Lokal

FBK Kecam PHK di PT Unicorn Handbag Factory:Mediasi Didorong Demi Keadilan Pekerja Lokal

Iyut Ermawati - Karawang 05 Agu 2025 552

Karawang,nasionalpos.com— Empat pekerja PT Unicorn Handbag Factory, Karawang, menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dinilai melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan. Federasi Buruh Kerakyatan (FBK) bersama Serikat Buruh Mandiri Unicorn (SBMU) mengecam tindakan perusahaan yang dianggap tidak sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2020, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Mediasi antara pihak perusahaan, pekerja yang di-PHK, FBK, dan SBMU difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang, berlangsung di Ruang Mediasi Disnakertrans pada Senin (5/08/2025). Salah satu tokoh FBK, Acil, menyampaikan bahwa mediasi dilakukan karena adanya indikasi pelanggaran hubungan industrial, termasuk PHK terhadap dua pekerja lokal, Narim dan Rusmini, yang telah bekerja selama dua tahun tanpa perjanjian kerja tertulis.

Baca Juga :  Rayakan Ulang Tahun ke-11 Grand Galaxy Park: Serene Festivities

“Perusahaan ini tidak menjalankan regulasi ketenagakerjaan dan sistem kerja yang sesuai dengan undang-undang. Bahkan cenderung diskriminatif terhadap pekerja lokal,” tegas Acil.

Ia menyoroti bahwa Narim, sebagai warga asli Karawang Barat yang tinggal di sekitar kawasan industri, seharusnya mendapat perlakuan yang lebih adil dan layak. PHK sepihak tanpa dasar hukum yang jelas dinilai sebagai bentuk ketidakadilan terhadap putra daerah.

FBK juga mengungkap bahwa kasus serupa telah terjadi berulang kali di PT Unicorn Handbag Factory, menunjukkan pola ketidakpatuhan terhadap norma ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Scan Wajah KAI berhasil menghemat 239 juta

“Ini bukan kasus pertama. Perusahaan kerap mengabaikan hak-hak pekerja dan tidak patuh pada undang-undang yang berlaku di Indonesia,” tambahnya.

Sebagai bagian dari Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, FBK bersama SBMU menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja dan mendorong terciptanya hubungan kerja yang adil, transparan, dan sesuai hukum.

“Kami akan terus mengawal proses ini dan memastikan para pekerja mendapatkan keadilan. Hubungan industrial harus dibangun atas dasar hukum, bukan semata kepentingan perusahaan,” tutup Acil.

Mediasi ini diharapkan menjadi titik awal penyelesaian yang berpihak pada pekerja, sekaligus peringatan bagi perusahaan agar lebih taat terhadap regulasi ketenagakerjaan dan menjunjung tinggi hak-hak buruh.

**Yuli**

Comments are not available at the moment.

Sorry, the comment form has been disabled on this page/article.
Related post
Pengamat: Target Pertumbuhan Ekonomi 6% Antara Harapan, Peluang dan Tantangannya

dito

20 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun 2027 sebagai target yang ambisius, tetapi masih realistis untuk dikejar. Namun, 6 persen tidak akan datang secara otomatis. Pemerintah harus menciptakan sumber pertumbuhan baru di luar konsumsi pemerintah dan belanja APBN, demikian di sampaikan oleh Jan Prince Permata seorang pengamat ekonomi, kepada NasionalPos.com, Kamis, 20/8/2026 di …

Lapak Ayam Badai Gurih Hadir Perdana di Kota Padang, Sajikan Kuliner Kaki Lima Bercita Rasa Hotel

Zulwandi

18 Agu 2026

  Padang, Nasionalpos.com — Lapak Ayam Badai Gurih (ABG) resmi hadir perdana di Kota Padang, Sumatera Barat. Lapak kuliner tersebut berlokasi di Jalan Alai, tepatnya di depan SD 03 Kota Padang Sumatera Barat (Sumbar), dan menawarkan beragam menu dengan cita rasa yang terinspirasi dari pengalaman kuliner hotel. Acara perdana Lapak Ayam Badai Gurih (ABG) digelar …

Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

dito

04 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre pada tanggal 4 Agustus 2026 di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.   Acara ini dikemas bersama simposium nasional untuk menggali kedaulatan ekonomi nasional.   Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran Prof. …

Mujawar dan Warung Kejujuran di Sudut Jakarta

Dhio Justice Law

05 Jul 2026

NasionalPos. Com, Jakarta – Di sebuah sudut permukiman padat di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, berdiri sebuah Warung Madura yang tak pernah sepi dari warga sekitar. Warung sederhana itu bukan sekadar tempat membeli beras, gula, kopi, atau mi instan. Di sana, kepercayaan menjadi barang dagangan yang paling berharga.   Di balik etalase warung itu, …

Ketua DPN Bapermen Ajak Masyarakat Gunakan Jasa Syar’i Tour dan Travel untuk Umrah serta Haji Plus

Primadoni,SH

01 Jul 2026

Padang , Nasionalpos.com – Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Badan Advokasi Perlindungan Konsumen (BAPERMEN), Romi Yufhendra, S.H., CPM., CCPS., mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih biro perjalanan ibadah umrah dan haji plus. Ia merekomendasikan masyarakat menggunakan jasa Syar’i Tour dan Travel yang dinilai memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para calon jamaah. Menurut …

Dollar Naik, Rezim Runtuh?

Dhio Justice Law

17 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.Com, Jakarta – Setiap kali dolar naik dan rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan. Politik pun ikut berguncang. Di Indonesia, nilai tukar bukan sekadar angka ekonomi. Ia adalah indikator psikologis kekuasaan. Ketika rupiah melemah terlalu dalam, publik mulai mempertanyakan satu hal paling mendasar: apakah …

x
x