Gelar Doktor (S3) Diraih Syarif Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Diapresiasi Warga Nelayan Pantai Utara Jakarta

NasionalPos.com, Jakarta– Akhir Pekan lalu, tepatnya Hari Sabtu, 12/11/2022, warga Jakarta menyambut sukacita, khususnya warga Nelayan Pantai Utara Jakarta, pasalnya Politisi Partai Gerindra yang juga  Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif berhasil meraih Gelar Doktor  (S3) di Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Jakarta Timur, dia berhasil mempertahankan disertasinya berjudul  “Politik Hukum Dalam Pencabutan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan  Masyarakat dan Kepastian Berinvestasi” dengan baik, usai menyampaikan disertasinya, Enam  profesor yang dipimpin oleh Rektor Universitas Borobudur Prof Dr Faizal Santiago mengganjar Syarif yang juga pria asal Cirebon ini, dengan nilai cumlaude (3,9).

“Prestasi yang diraih pak Syarif ini, patut diapresiasi, karena ini prestasi yang jarang terjadi di ruang lingkup akademisi, seorang Wakil Rakyat yang berhasil meraih gelar Doktor di bidang Hukum, yang justru disertasinya membela kepentingan warga Jakarta, khususnya kami nelayan yang tinggal di Pantai utara Jakarta” ungkap Warsito (34) seorang nelayan yang terkena dampak dari Reklamasi kepada nasionalpos.com, Senin, 14/11/2022 di Kawasan Kaliadem, Jakarta Utara

Menurut Warsito, sejak adanya reklamasi pulau di selat Jakarta tersebut Komunitas nelayan menjadi pihak yang paling terdampak akibat adanya proyek pulau reklamasi di utara Jakarta. Keberadaan gundukan tanah berhektare-hektare di atas perairan Teluk Jakarta membuat para nelayan kesulitan mencari ikan dan biota laut lainnya akibat ekosistem yang rusak. sangat mendukung adanya pencabutan ijin pelaksanaan Reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

“Kami sangat mendukung adanya kebijakan Gubernur Anies Baswedan saat itu untuk mencabut ijin pelaksanaan Reklamasi Pulau tersebut, sehingga kami pun Kembali bisa melaut dengan hasil ya, lumayanlah, meskipun tidak sebanding dengan sebelum adanya proyek reklamasi, nah apalagi dengan adanya disertasi yang disampaikan Pak Syarif, maka ada landasan hukum yang kuat untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi tersebut”tukas Warsito.

Ditemui terpisah , senasib dengan Warsito,  Ahmad dan teman-temannya sudah kehilangan mata pencaharian semenjak Pulau A tersebut dibangun, Pria berusia 40 tahun tersebut menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan di lepas pantai Muara Karang tempat ia tinggal mempengaruhi pendapatan bagi nelayan sepertinya, mereka merupakan nelayan kerang hijau yang dulunya biasa beroperasi di sekitar Pulau A. Semenjak Pulau A berdiri, ia kini hanya bisa mencari kerang hijau di balik bebatuan tua, Namun setelah adanya kebijakan pencabutan ijin pelaksanaan Reklamasi di Pulau A oleh Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2018 silam, dirinya bersama rekan-rekannya, sudah merasa lega bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala.

“Alhamdulilah, dengan adanya pencabutan ijin pekerjaan Reklamasi kehidupan kami sebagai nelayan terselamatkan, apalagi dengan adanya disertasi doktoral pak Syarif dibidang hukum, yang mengangkat masalah ijin reklamasi dan kesejahteraan masyarakat, kami nggak perlu was-was lagi kalau misalnya ada pekerjaan mengenai reklamasi di Pantai Utara Jakarta, karena reklamasi itu harus dipertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya warga nelayan, sesuai dengan disertai dari Dr Syarif, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Dr Syarif, yang telah memperjuangkan dan menyelamatkan kehidupan kami dari ancaman reklamasi Pulau pantai utara Jakarta, dan kami juga berharap disertasi Dr Syarif tersebut bisa menjadi acuan untuk membuat Peraturan Daerah pembangunan reklamasi di kawasan Pantai Utara Jakarta, kami sebenarnya tidak menolak Reklamasi asalkan tidak merugikan nelayan, tapi justru dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, nah itu harapan kami harus dibuat peraturannya donk.”pungkas Achmad (40)