Home » Nasional » daerah » Gubernur Pramono Wajib Bersih-Bersih Di BUMD DKI Jakarta

Gubernur Pramono Wajib Bersih-Bersih Di BUMD DKI Jakarta

dito 05 Apr 2025 150

Nasionalpos.com, Jakarta- Faisal Nasution Koordinator FK Repnus (Forum Kekeluargaan Relawan Pemuda Nusantara) kepada wartawan, ia mengatakan bahwa Pramono Anung gubernur Daerah Khusus Jakarta hendaknya segera mungkin melakukan bersih-bersih di BUMD DKI Jakarta,

Hal ini perlu dilakukan agar jangan sampai organisasi BUMD Provinsi Daerah Khusus Jakarta dijadikan ajang balas budi team sukses pemenang.

” Sebagai Gubernur Baru Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung harus berani dan bahkan wajib hukumnya melakukan bersih-bersih jajaran BUMD Daerah khusus Jakarta ” tukas Faisal kepada wartawan, Sabtu, 5 April 2025 di Jakarta.

Pasalnya, lanjut Faisal selama ini BUMD seringkali di jadikan ajang korupsi sehingga banyak kasus korupsi yang sudah menjerat pejabat-pejabat BUMD DKI Jakarta, seperti halnya yang terjadi pada perkara pembelian lahan tanah Rorotan yang melibatkan Direktur Pengembangan Pembangunan Sarana Jaya periode 2019-2024 Indra Sukmono Arharsy, dimana perkara ini sedang disidangkan pengadilan negeri tipikor Jakarta Pusat, dari perkara ini bisa dilihat bagaimana korupsi, kolusi dan nepotisme masih berkembang biak di PERUMDA Sarana Jaya, belum lagi BUMD-BUMD lainnya.

Sementara itu, terkait dengan kedatangan Pram ke gedung merah putih beberapa minggu yang lalu, FK Repnus menilai bahwa Pram harus dapat memberikan kerja nyata terhadap upaya pemberantasan dan pencegahan Korupsi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, jangan sampai kedatangan Pram ke KPK hanya pemanis saja yang dibungkus dengan kata-kata indah tapi tidak ada aksi nyata dalam pemberantasan korupsi di tubuh BUMD.
“Pram harus membawa sendiri pelaku korupsi di tubuh BUMD DKI ke KPK,” tegasnya.
Seperti di beritakan media beberapa waktu lalu, Pramono pada saat digedung KPK mengatakan, bahwa Pramono di ingatkan adanya beberapa kasus lama yang belum selesai. Tentunya itu menjadi catatan dan dirinya berjanji untuk menuntaskan kasus tersebut, kalau memang kasus itu belum berhenti tentunya pemerintah Jakarta juga mempersiapkan diri untuk itu, kata Pramono saat itu.
Namun demikian, sayangnya, Pramono tidak menjelaskan lebih lanjut soal kasus apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, namun dia mengatakan kasus tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur Jakarta.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Viral Isu Minim Bendera di Siguntur, Hasil Cek Lapangan: Warga Justru Semarakkan HUT RI dengan Berbagai Lomba dan Goro

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Isu minimnya pemasangan Bendera Merah Putih di Kanagarian Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya diklarifikasi. Kodim 0311 Pessel menurunkan langsung personil kelapangan untuk memastikan hal tersebut, Dari hasil pengecekan langsung ke lapangan pada Senin (10/8/2026) menunjukkan kondisi …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Predikat AA Istimewa, Pesisir Selatan Raih Nilai 98,80 pada Indeks Reformasi Hukum 2026

Primadoni,SH

09 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ,kembali mencatat capaian positif dalam pelaksanaan reformasi hukum. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Pesisir Selatan memperoleh nilai 98,80 dengan predikat AA (Istimewa). Hasil penilaian tersebut menjadi gambaran atas pelaksanaan reformasi hukum yang berlangsung …

Sambut HUT ke-81 RI, Robi Binur Imbau Warga Kibarkan Merah Putih

Primadoni,SH

08 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Robi Binur, mengimbau masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) umumnya, khususnya Kecamatan Koto XI Tarusan untuk memasang dan mengibarkan bendera Merah Putih di halaman rumah masing-masing dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

x
x