NasionalPos.com, Jakarta- Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Herman Herry menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah, untuk kesejahteraan dan kemakmuran nelayan di seluruh Indonesia.
“HNSI sekarang sudah siap untuk berlari kencang. Kami secara resmi akan berperan serta bergandengan tangan dengan pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran para nelayan seluruh Indonesia,” katanya di sela perayaan hari ulang tahun ke-51 HNSI di Jakarta, Senin, 20/5/2024
Dia juga menyampaikan pesan sekaligus harapan kepada pemerintah pusat agar HNSI masuk dalam lembaran negara. Sehingga, keberadaan HNSI dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan bisa selaras bersama pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami meminta kepada pemerintah untuk memberikan kami hadiah. Artinya pemerintah mengeluarkan Keppres bawah tanggal 21 Mei adalah hari nelayan Indonesia. Sehingga kami mewakili para nelayan merasa diakui keberadaannya sebagai bagian dari anak bangsa. HNSI ini harus diakui oleh pemerintah, HNSI ini harus masuk dalam lembaran negara,” harapnya.
Menurut dia, terkait kesejahteraan nelayan memiliki arti sangat luas. Dimana, kesejahteraan nelayan itu mulai dari pemberdayaan sampai dengan perbantuan.
“Kalau pemberdayaan tentu pihak institusi terkait sudah tahu, bahwa bagaimana program-program pemberdayaan yang diberikan kepada para nelayan seperti layaknya masyarakat marjinal lainnya di Indonesia,” jelasnya.
Sementara terkait program perbantuan, lanjut Herman Herry, bagaimana program pemerintah pusat melibatkan nelayan dalam mengimplementasikan program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di tanah air.
“Misalnya dengan pembinaan, dengan BBM subsidi, dan macam-macam. Tentu hal ini kami sadari pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ini harus dilakukan pelatihan, gayung bersambut. Pemerintah menjalankan tugasnya, HNSI yang mewakili nelayan juga melakukan tugasnya, kita akan ketemu di tengah dan bergandengan tangan,” katanya.
Selama ini, kata Herman Herry, program pemerintah pusat kepada para nelayan sudah berjalan tapi belum maksimal. Hal itu karena data yang dimiliki belum tertata dengan baik. Sehingga, HNSI ke depan akan menata ulang para anggota dengan memberikan kartu tanda anggota (KTA).
“Kami paham tidak maksimalnya program itu karena data yang tidak komplit, kedua pelaksanaan di lapangan dengan melanggar aturan, misalnya yang menerima BBM subsidi itu bukan orang yang berhak, adanya pembelokan program kepada orang-orang tidak berhak, pembelokan yang bukan tujuannya,” katanya.
