Implikasi Kasus Tower BTS Gate Terhadap Partai Nasdem

NasionalPos.com, Jakarta-Situasi politik Indonesia jelang pendaftaran Capres-Cawapres medio Oktober 2023 nanti semakin panas–pada rabu 17 Mei 2023 dengan penahanan oleh pihak Kejaksaan Agung terhadap Menkominfo Johnny G. Plate yang nota bene adalah juga Sekjen Partai Nasdem, demikian disampaikan Setyoko pengamat politik Independet kepada pers, Selasa, 23 Mei 2023

“Situasi tersebut nampak semakin panas, tatkala tersiar rumor bahwa dana dari AS diduga untuk menyokong Bacapres Anies belum cair, sehingga juga tersiar adanya dugaan dana yang dikorupsi dari proyek tower BTS sebesar Rp 8 Trilyun tersebut terindikasi digunakan untuk dana operasional awal Bacapres tersebut .”ungkap Setyoko.

Menurut Setyoko, dari informasi yang diperolehnya menyebutkan bahwa dugaan adanya dana operasi ratusan juta dolar US $ untuk menyukseskan pencapresan ARB dari Paman Sam di duga belum cair, masih ‘ditahan’ atau ‘tertahan’ di belasan pengusaha nasional Indonesia.

Mungkin masih menunggu kepastian tiket capres bagi ARB atau sebaliknya kegagalan meraih tiket capres, mengingat pihak ARB masih dililit banyak kasus, sehingga ada dugaan dana hasil ngembat Rp. 8,32 Trilyun dari kasus proyek BTS Kominfo itu digunakan sebagai dana awal operasi pencapresan ARB serta tentu saja untuk biaya safari keliling Nusantara ARB.

“Dari informasi yang saya dapat, diduga Ujung kasus Proyek BTS Kominfo/JGP adalah SP akan dihadapkan pada 2 opsi, pilih jalur hukum dengan risiko SP bakal masuk sel penjara atau pilih jalur politik yang mana SP harus bersedia untuk kompromi, agar tidak mencapreskan Anies.”tukas Setyoko.

Nah, lanjut Setyoko, pembatalan pencapresan ARB jelang pendaftaran Capres-Cawapres medio Oktober mendatang ini bisa dalam bentuk kamuflase bahwa ARB belakangan ini terus melorot posisinya/peringkatnya dalam berbagai survei dari sejumlah lembaga survei yang ada di Indonesia.

Inilah yang dalam konteks ilmu intelijen dinamakan bentuk konkret Operasi Black-Mail terhadap SP/Nasdem. Operasi Black-Mail ini adalah operasi standar intelijen biasa, berlaku secara universal di belahan dunia lainnya, Diduga SP adalah Auctor Intellectualis seluruh kejahatan JGP, Sebagai pengusaha SP diduga kuat akan menempuh jalur aman,

yakni jalur politik untuk penyelesaian kasus Proyek BTS Kominfo Rp. 8,32 Trilyun yang menyeret dirinya dalam pusaran kasus JGP, tentunya ada dugaan skandal besar ini nampaknya akan dilokalisir hanya pada kasus keterlibatan JGP dkk (beserta 7 Anggota Tim-intinya) yang juga sudah menjadi tersangka, terakhir yang baru saja ditangkap Kejagung adalah WP.

“Soal kasus tersebut, tentunya diduga akan dikondisikan agar kasus Proyek BTS Kominfo tersebut tidak menyeret nama-nama tokoh lainnya. Jangan sekali-kali bermimpi di siang bolong bahwa kasus Proyek BTS Kominfo ini akan dituntaskan penyelesaiannya secara komprehensif.”tukas Setyoko.

Setyoko juga mengungkapkan atas keterlibatan sejumlah Elite Partai Nasdem dalam korupsi besar kasus Proyek BTS Kominfo, maka Nasdem berpotensi untuk dibubarkan atau setidaknya akan didiskualifikasi oleh KPU atas partisipasinya di Pemilihan Umum Legislatif (Pilleg) 2024.

Begitu juga dengan kemungkinan Parpol-Parpol lainnya yang kemungkinan ikut terima aliran dana Proyek BTS Kominfo. Jika misalnya, ada kemungkinan sejumlah Parpol turut menerima dana dari hasil skandal besar Proyek BTS Kominfo tersebut, maka pihak Kejaksaan Agung harus melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap kemungkinan sejumlah Parpol yang terlibat di dalam pusaran kasus Proyek BTS Kominfo.

“Masyarakat Indonesia misalnya tak dapat membayangkan jika Pilpres 2024 tanpa keikutsertaan ARB, dan juga Pilleg 2024 tanpa partisipasi sejumlah Parpol tertentu. Jika memang benar sejumlah Parpol yang terikat dengan Koalisi tertentu itu terlibat Skandal Besar kasus Proyek BTS Kominfo, maka Parpol-Parpol tersebut sedang menghancurkan diri mereka sendiri, sedang menggali kubur mereka sendiri.”tutur Setyoko.

Lebih lanjut Setyoko mengatakan Update terakhir, info yang diterimanya bahwa selain pihak Kejagung; Menkopolhukam pun telah memiliki Dokumen, Surat, dan Rekaman terkait dengan Kasus Proyek BTS Kominfo tersebut, yang cenderung mengindikasikan, membuat SP sadar sepenuhnya bahwa kini bargaining positionnya sudah jatuh di titik nadir.

“Kesempatan SP untuk menjadi President Maker dan atau King Maker di Pilpres Indonesia 2024 musnah sudah. Padahal dalam dua kali Pilpres Indonesia sebelumnya di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 lalu, SP mendulang sukses besar sebagai King Maker.”pungkas Setyoko.