Home » Politik » Muscab PKB Kota Bandung 2026 Lancar, Target 10 Kursi DPRD 2029

Muscab PKB Kota Bandung 2026 Lancar, Target 10 Kursi DPRD 2029

Suryana Korwil Jabar 13 Apr 2026 302

Kota Bandung, NasionalPos.com – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung yang di gelar pada Minggu (12/4/2026) berlangsung mulus tanpa gejolak. Forum konsolidasi internal partai ini tak hanya menjadi ajang regenerasi kepemimpinan, tetapi juga memunculkan arah baru PKB Kota Bandung menghadapi kontestasi politik 2029.

Ketua DPC PKB Kota Bandung, Erwin, menegaskan seluruh rangkaian Muscab berjalan lancar dengan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan di bawa ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

“Alhamdulillah, hari ini semua berjalan lancar, mulus. Ada tujuh rekomendasi dari DPW maupun DPC yang akan di usulkan ke pusat. Siapapun nanti yang menjadi ketua, mudah-mudahan bisa membuat PKB Kota Bandung semakin besar dan semakin memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat,” ujar Erwin.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan kader menghadapi perubahan demografi pemilih pada Pemilu 2029. Menurutnya, dominasi pemilih milenial hingga 60 persen harus di respons dengan peningkatan kualitas kader.

“Kader PKB bukan hanya harus cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara mental, tangguh secara sosial, berakar secara kultural. Serta memiliki akhlakul karimah dan spirit ibadah yang tinggi,” tegasnya.

Baca Juga :  Majelis MH ABD Hadir di Talkshow & Kajian Muharram, Bangkitkan Semangat Hijrah Menjadi Pribadi Penuh Manfaat

Erwin, yang telah menjabat sebagai Ketua DPC selama tiga periode atau sekitar 15 tahun, menyatakan ia siap mendukung siapapun yang nantinya terpilih. Ia juga menginstruksikan seluruh kader untuk tetap solid. “Saya hanya mendukung. Siapapun yang nanti di putuskan DPP, semua kader harus solid,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PKB Kota Bandung, AA Abdul Rozak, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB di DPRD Kota Bandung, menjelaskan. Bahwa Muscab kali ini di hadiri langsung oleh jajaran DPP dan DPW PKB, serta berlangsung dalam beberapa tahapan sidang yang berjalan kondusif.

“Seluruh rangkaian persidangan dari tahap pertama hingga keempat berjalan lancar. Di pimpin langsung oleh DPP dan di dampingi oleh DPW, seluruh proses menghasilkan tujuh nama calon Ketua DPC PKB Kota Bandung,” ungkapnya.

Dari tujuh nama tersebut, empat berasal dari unsur Fraksi PKB DPRD Kota Bandung, sementara sisanya termasuk petahana Erwin serta dua nama dari kepengurusan DPW PKB Jawa Barat.

Selanjutnya, ketujuh kandidat tersebut akan mengikuti tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang di gelar DPP PKB. Hasil akhir penetapan Ketua DPC PKB Kota Bandung di jadwalkan akan di umumkan pada Juli 2026, bertepatan dengan puncak Hari Lahir (Harlah) PKB tingkat nasional.

Baca Juga :  Kuasa Hukum Erwin Kecewa, Hakim Dinilai Abaikan Kewajiban SPDP dalam Putusan Praperadilan

Tak hanya soal regenerasi, Muscab ini juga menjadi momentum evaluasi kekuatan politik PKB di Kota Bandung. Saat ini, PKB memiliki lima kursi di DPRD Kota Bandung serta posisi Wakil Wali Kota. “Ke depan, target kami jelas. Minimal bisa meraih tujuh kursi agar terisi di setiap daerah pemilihan. Bahkan maksimalnya bisa tembus sembilan hingga sepuluh kursi di Pemilu 2029,” tegas AA Abdul Rozak.

Ia menambahkan, soliditas internal menjadi kunci utama untuk mencapai target tersebut, terlebih dalam menghadapi dinamika politik yang semakin kompetitif.

“Siapapun pemimpinnya nanti, DPC PKB Kota Bandung harus tetap solid dan bergerak bersama untuk memenangkan hati masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua pelaksana Muscab PKB kota Bandung Indri Rindani mensyukuri acara yang ini berjalan lancar dan khidmat. Semoga, dia berharap hasil Muscab ini bisa memberikan yang terbaik dan kebermanfaatan untuk PKB secara internal dan masyarakat pada umumnya.

(Suryana)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Nasabah klaim dirugikan dalam kredit BPR Arto moro,ketua KANNI semarang soroti dugaan ketidakberesan,nasabah ns berjuang mencari keadilan

Indri Kalteng

05 Okt 2026

    SEMARANG, JAWA TENGAH — http://Nasionalpos.com// Persoalan kredit antara seorang nasabah berinisial NS, perempuan berusia 62 tahun, dengan BPR Arto Moro Semarang mendapat sorotan dari Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kota Semarang, Johanes Krisnantoro (JK). NS, warga Perumahan Wanamukti, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mengaku mengalami persoalan berkepanjangan terkait fasilitas kredit yang diperolehnya …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x