Home » Headline » Janji Kampanye Anies Baswedan Belum Terealisasi Secara Optimal Jangan Jadi Beban Pj Gubernur DKI Jakarta

Janji Kampanye Anies Baswedan Belum Terealisasi Secara Optimal Jangan Jadi Beban Pj Gubernur DKI Jakarta

dito 22 Jun 2022 168

NasionalPos.com, Jakarta– Masyarakat Jakarta, tentunya tidak pernah melupakan terhadap janji kampanye Anies Rasyid Baswedan, pada pilkada DKI Jakarta, lima tahun lalu, setidaknya ada banyak janji politik yang disampaikan Anies pada kampanye Pemilihan Gubernur Jakarta 2017, diantara janji politik tersebut tentunya ada beberapa permasalahan yang belum secara optimal direalisasikan dipenghujung akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang tinggal tersisa tiga bulan lagi, demikian disampaikan Drs Primus Wawo, MSi pengamat masalah social perkotaan, kepada nasionalpos.com, Rabu,( 22 /6/ 2022) di Jakarta.

“Ya, kami mengamati adanya persoalan serius yang belum direalisasikan penangananya secara optimal dalam kurun waktu masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta,”ungkap Primus yang juga tokoh masyarakat NTT di Jakarta.

Menurutnya, ada pun janji kampanye yang seharusnya dapat menjadi program prioritas yang sudah dimasukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022, dan semestinya secara bertahap harus diwujudkan maupun dilaksanakan sesuai harapan, serta kebutuhan masyarakat, akan tetapi hingga diujung akhir masa jabatannya, nampaknya ada beberapa janji kampanye Anies Baswedan tersebut, tidak dilaksanakan secara optimal, bahkan terkesan terabaikan oleh program pembangunan yang tidak masuk dalam RPJMD tersebut, sebagai contoh, misalnya program rumah dengan down payment nol rupiah yang bernama Solusi Rumah Warga (Samawa) yang sampai sekarang realisasi proyek ini masih saja minim karena penjualannya yang sepi dan pembangunannya yang terhambat karena adanya kasus korupsi yang saat ini sudah masuk dalam tahap persidangan di Pengadilan, program Oke Oce yang belum maksimal target pencapaiannya, padahal saat itu dijanjikan program ini dapat menekan pengangguran, meningkatkan peluang usaha masyarakat, dsb, begitu pula soal mengurai kemacetan, soal tata kelola pencegahan banjir dll, sehingga menyisakan persoalan yang berdampak pada keberadaan Indeks Kebahagiaan warga DKI Jakarta pada urutan ke-27 dari 34 provinsi di tahun 2021 yang dipublikasikan BPS akhir tahun 2021 lalu.

Baca Juga :  Tidak Segera Selesaikan Pembayaran Sukses Fee, CV Sudut Siku Bakal Kembali Disomasi ke 2

“Ini realitasnya bahwa selama beliau memimpin Jakarta, ada persoalan yang belum ditangani secara optimal dan tuntas, sehingga berdampak pada kehidupan warga Jakarta, yang merasakan dari hasil pekerjaan tidak optimal tersebut, ini sebagai factor dari penyebab Indeks Kebahagiaan warga DKI Jakarta berada di urutan ke 27 secara nasional”ucap Primus

Setidaknya ada 3 dimensi pengukuran kebahagian, lanjutnya, yakni meliputi; kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup, misalnya masalah tata kelola pencegahan banjir, yang juga menjadi salah satu janji kampanye Anies, saat itu, dijanjikan bahwa Jakarta terbebaskan banjir, padahal realitasnya, sampai sekarang, masih ada beberapa wilayah yang terancam banjir saat musim penghujan, sedangkan anggaran untuk penanganan banjir cukup besar, begitu pula program mengurai kemacetan di Jakarta, dengan misalnya penerapan pembatasan penggunaan nomor kendaraan ganjil-genap, yang sesungguhnya kebijakan tersebut berimplikasi adanya pembatasan hak menggunakan jalan bagi pengendara motor atau mobil, padahal mereka juga adalah pembayar pajak, punya hak untuk menggunakan jalan tersebut, nah ini jelas mengusik hak asasi manusia pengguna jalan tersebut.

Baca Juga :  Jelang HUT Kemerdekaan RI, Pedagang Bendera Musiman Sepi Pembeli

“Dari pengamatan kami tersebut, bukan hanya belum optimalnya realisasi janji kampanye pak Anies Baswedan saja, melainkan terdapat indikasi tidak fokusnya perhatian dalam mewujudkan janji kampanye beliau dalam kurun waktu masa jabatannya, bahkan terkesan ada penerapan program yang tidak memenuhi tiga dimensi pengukuran kebahagiaan warga Jakarta tersebut, dan tidak masuk dalam RPJMD misalnya penyelenggaraan balapan mobil formula E yang tidak ada di Musrenbang dan tidak ada manfaatnya bagi terbentuknya kebahagiaan warga Jakarta ”tukasnya

Ia juga mengingatkan bahwa dalam kurun waktu tiga bulan sisa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, sudah semestinya janji kampanye dapat diwujudkan secara optimal, sehingga dapat mendorong meningkatnya tingkat kebahagiaan warga Jakarta, yang menjadi tagline Gubernur Anies Baswedan selama masa kampanye pilkada DKI Jakarta 2017 lalu yakni Maju Kotanya, Bahagia Warganya.

“Ya, bukan hanya itu, pekerjaan rumah dari realisasi janji kampanye Anies Baswedan yang belum terealisasi tersebut,kami dan juga tentunya warga Jakarta sangat berharap tidak ada pekerjaan rumah yang tersisa dan jadi beban bagi siapapun yang menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta, dan juga beban bagi masyarakat.”pungkas Primus.(*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Di HUT ke-81 RI, FSAB Menyerukan Untuk Bersatu dan Berkarya Bagi Kemajuan Bangsa

dito

17 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Pada Tanggal 17 Agustus 2026 menjadi momen bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tahun ini, bangsa Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.   Sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan perjuangan, pengorbanan, serta tekad untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo …

Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

x
x