Home » Headline » Kadisdik Nahdiana Harus di copot dan bertanggungjawab adanya prilaku siswa teror di SMAN 72

Kadisdik Nahdiana Harus di copot dan bertanggungjawab adanya prilaku siswa teror di SMAN 72

dito 13 Nov 2025 363

NasionalPos.com, Jakarta- 

Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto SH, menyoroti peristiwa ledakan bom rakitan di SMAN 72 Jakarta yang menyebabkan 96 orang jadi korban luka terjadi 7/11/2025 lalu, kepada wartawan, Kamis, 13/11/2025 di Jakarta, Ia mengatakan ledakan terjadi karena lemahnya pengawasan di sekolah.
“Pemerintah bersama kepala sekolah dan orangtua hendaknya menjaga keamanan kawasan sekolah secara serius. Kalau kita menyoroti lemahnya sekolah dalam pencegahan dan antisipasi gangguan keamanan seperti ledakan,” ujar Rudy Darmawanto SH
Menurut Rudy, dirinya juga mencermati peristiwa itu terjadi dikarena di duga tidak adanya supervisi terhadap pembinaan siswa dan pendidikan di sekolah meski SMAN 72 sebagai sekolah negeri tapi realitasnya di lingkungan sekolah tersebut rentan terjadinya pembullyan di kalangan peserta didik.
” Tidak hanya itu, menurut sumber di internal diknas ternyata bully membully juga terjadi di lingkungan diknas jadi menjadi prilaku umum atas kepemimpinan kadisdik Nahdiana selama ini” ungkap Rudy
Pihak nya lanjut Rudy, mendapatkan informasi bahwa Kadisdik Nahdiana, di sinyalir melakukan perilaku membentak, marah-marah yg nga jelas, menuduh serta mempermalukan staf didepan umum, bahkan pernah dialami oleh awak media Kompas di depan awak media lainya saat mereka mempertanyakan masalah SPMB 2025 lalu.
” Kasus bully ini lah yg diduga memicu seseorang siswa SMAN 72 melakukan teror Bom terhadap teman-teman di sekolahnya, ” tukas Rudy
Padahal, sambung Rudy, peristiwa tersebut tidak bakal terjadi, jika seharusnya pihak diknas selalu melakukan supervisi menyeluruh terhadap keberadaan siswa dan sekolah agar tidak terulang kembali peristiwa yang terjadi, tetapi tentunya harus juga sejalan dengan kepemimpinan kadisdik nya,
” Kalau kadisdik nya tukang bully dan dia juga di anggap sebagai guru atau pengajar maka pastinya menjadi contoh yang tidak baik bagi siswa-siswanya di semua sekolah, ” ucap Rudy.
Lebih lanjut Rudy mengatakan untuk mencegah agar tidak terulang kembali kejadian bully membully di SMAN 72 yang memicu terjadinya malapetaka meledaknya bom rakitan, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di sekolah lainnya, maka pihaknya mendesak adanya evaluasi total terhadap kinerja penyelenggaraan pendidikan di berbagai sekolah di Jakarta, yang tentunya tidak terlepas dari kinerja dari Disdik provinsi DKI Jakarta.
” Karena itu Gubernur DKI Pramono Anung harus melakukan evaluasi terhadap penempatan seseorang terhadap jabatan tertentu apalagi jabatan di dunia pendidikan khususnya Kadisdik Nahdiana sekarang” Tandas Rudy Darmawanto SH.
Share :
Whatsapp LinkedIn

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dr. Marwah Daud Ibrahim
Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

Prof. (assoc) TB. Massa Djafar
TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

Pancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

dito

01 Jun 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui adu gagasan yang intens dalam sidang PPKI. Namun, adu gagasan ini diselesaikan setelah dihilangkan kata kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Suatu kompromi nasional saat itu, yang kemudian pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang Sah sebagai ideologi negara adalah …

Dr, MS. Kaban
MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

Rochendy (kiri) bersama Hamka (kanan mengenakan peci hitam) bersalaman usai Musyawarah KAHMI Rayon Unas di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026)
Rochendi Terpilih Ketua KAHMI Rayon Unas Periode 2026-2030

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Rochendi Suryadinata terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Korps Alummni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Universitas Nasional (Unas) periode 2026-2030 menggantikan Hamka, S.IP, M.si yang menjabat periode 2022-2026. Musyawarah KAHMI Rayon Unas yang digelar di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026) kali ini bertema Merajut Silaturahim, Meneguhkan Kiprah Menyongsong Kepemimpinan Baru …

Batasi Kekuasaan, Selamatkan Demokrasi Saatnya Masa Jabatan Legislator Indonesia Dibatasi Dua Periode

dito

30 Mei 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh: Andi Nugroho Saputro , staf ahli Poros Rawamangun   Demokrasi modern berdiri di atas satu prinsip utama: kekuasaan harus dibatasi agar tidak berubah menjadi dominasi permanen. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip itu telah diterapkan secara tegas terhadap cabang kekuasaan eksekutif.   Presiden dibatasi hanya dua periode sebagaimana diatur dalam …

x
x