Home » Nasional » daerah » KETERLIBATAN APARAT DESA YANG MERANGKAP SEBAGAI PEMAIN DI AJANG PILKADES CIKAMPEK SELATAN

KETERLIBATAN APARAT DESA YANG MERANGKAP SEBAGAI PEMAIN DI AJANG PILKADES CIKAMPEK SELATAN

Ipin Leaa 18 Des 2025 111

KARAWANG||nasionalpos.com – ​Desa adalah wajah paling jujur dari republik ini. Di sanalah, demokrasi seharusnya tumbuh paling murni, tanpa sekat, tanpa intrik yang memuakkan.

‎Namun, apa yang terjadi jika di Desa Cikampek Selatan, aroma kompetisi Pilkades justru dikotori oleh keberpihakan yang telanjang?
‎​Catatan lapangan mengonfirmasi sebuah potret buram. Di kubu nomor urut 4, yang ditempati oleh Yana Suryana, terlihat barisan aparat desa—dari tingkat RT hingga RW—yang beralih fungsi.

‎Mereka yang seharusnya menjadi pengayom semua golongan, justru tampil menjadi tim pengusung satu kepentingan.

‎​Ketika Aturan Menjadi Macan Kertas
‎​Kita semua tahu, regulasi bukanlah saran, melainkan perintah. Peraturan perundang-undangan di negeri ini telah memagari dengan tegas: aparat desa dilarang keras terlibat dalam politik praktis, apalagi menjadi pendukung salah satu pihak dalam kontestasi. Larangan ini bukan tanpa alasan.
‎​RT dan RW adalah ujung tombak pelayanan publik.

‎Mereka memegang data, mereka memegang akses, dan mereka memiliki pengaruh langsung di depan pintu rumah warga. Ketika mereka memihak, maka:
‎​Netralitas pelayanan menjadi taruhan.
‎​Potensi intimidasi halus menyusup di sela-sela administrasi.
‎​Keadilan kontestasi gugur sebelum penghitungan suara dimulai.

‎​Jika wasit sudah merangkap menjadi pemain, kepada siapa warga Karawang harus menitipkan harapan akan pemilu yang jujur?
‎​Karawang: Bukan Sekadar Angka Suara
‎​Kabupaten Karawang adalah lumbung pangan dan industri, namun kemajuan daerah ini akan keropos jika fondasi desanya dibangun di atas kecurangan yang dibiarkan. Kebermanfaatan Pilkades bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana kemenangan itu diraih.

‎​Kemenangan yang dipaksakan lewat tangan-tangan aparat desa hanya akan melahirkan kepemimpinan yang defisit legitimasi. Warga Cikampek Selatan tidak butuh pemimpin yang lahir dari “main mata” dengan birokrasi kecil. Mereka butuh sosok yang berani berdiri di atas kaki sendiri, bukan yang dipapah oleh jabatan-jabatan lingkungan yang disalahgunakan.

‎​Pesan untuk Para Penjaga Desa
‎​Ini adalah pengingat bagi kita semua, terutama bagi mereka yang sedang mabuk kuasa di level desa. Jabatan RT, RW, maupun perangkat desa lainnya adalah amanah pelayanan, bukan instrumen mobilisasi suara.

‎​Jangan biarkan seragam dan stempel negara menjadi alat pemecah belah warga. Jangan biarkan Pilkades hanya menjadi ajang bagi-bagi pengaruh yang mengorbankan kerukunan tetangga.
‎​Catatan penutup untuk kita renungkan:
‎Demokrasi desa adalah ujian nyali.

‎Apakah kita memilih patuh pada aturan, atau justru larut dalam godaan kepentingan sesaat? Di Cikampek Selatan, publik sedang menonton. Di Karawang, sejarah sedang mencatat.

‎​Jangan sampai sejarah mencatat kita sebagai generasi yang membiarkan aturan mati di tangan mereka yang seharusnya menjaganya.

‎​Sebab di balik setiap surat suara, ada harapan warga yang tidak boleh dikhianati.

Baca Juga :  Jatuh dari Pohon Diduga Tersengat Arus Listrik

 

*Liea(ipin)*

Baca Juga :  Diskominfo Kabupaten Bandung Lakukan Sosialisasi KIM di Pangalengan

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

dito

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?     Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Dua Bulan untuk 13.044 SPPG: Mana Roadmap BGN?

dito

23 Agu 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Pius Luistrilanang mantan anggota BPK RI dan mantan kader Partai Gerindra    Pemerintah menyampaikan bahwa penyelesaian sekitar 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih berada dalam tahap persiapan membutuhkan waktu hingga dua bulan. Berdasarkan data BGN, jumlah tepatnya mencapai 13.044 SPPG Proses Persiapan. Selain itu, terdapat 27.469 …

Mukerda III MUI Provinsi Jakarta Sudah Sukses di Laksanakan, MUI Siap Siaga Menyongsong Lima Abad Jakarta

dito

21 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pada tanggal, 18-19 Agustus 2026 bertempat di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta Barat, telah terselenggara Musyawarah Kerja Daerah ke 3 ( Mukerda III) MUI Provinsi DKI Jakarta dengan Mengusung tema “Khidmah Keumatan Menyongsong Lima Abad Jakarta”, acara ini menjadi agenda strategis untuk merumuskan program kerja dan memperkuat sinergi keumatan yang berada …

DPRD Pesisir Selatan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Perubahan KUA – PPAS 2026

Primadoni,SH

19 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) , Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Rabu (19/8/2026). Rapat paripurna tersebut berlangsung sebagai bagian dari tahapan pembahasan perubahan kebijakan anggaran …

MAPPI & Dosen Usakti Desak KPK Tangkap Ainun Naim atas Dugaan Keterlibatan Kasus Google Cloud

dito

19 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Sebanyak ratusan orang dari Masyarakat Aliansi Peduli Pendidikan (MAPPI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 19/8/2026   Mengusung tuntutan agar Mendesak KPK agar segera memanggil Ainun Na’im Sekjen Kemendikbudristek 2019-2021, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Nadim Makarim     ” Ya, …

x
x