Ketua LBH Persatuan Warga Theosofi Indonesia Ajukan Pemblokiran AHU -0001138.AH.01.08.tahun 2023 yang diketuai Dany Sumanjaya Kepada Kementerian Hukum RI

NasionalPos.com, Surabaya- Terkait Dualisme Perwathin yang di picu oleh adanya keabsahan AHU Yang diperoleh oleh pihak Dany Sumanjaya yang diduga bertentangan dengan Peraturan Per UU dan AD ART Perwathin di karenakan setelah mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa yang tidak pernah dilaksanakan di hotel Sarila Solo, kemudian pihak Danny Suamnjaya mendatangi notaris dengan tujuan untuk mengubah nama dia langsung (sebagai ketum terpilih) dan alamat Sekretariat Pusat Perwathin yang awalnya Dikota Solo diubah menjadi Surabaya, sedangkan dari pihak notaris yang tidak tahu dan Jeli tentang bagaimana isi AD ART Perwathin, maka notaris mengeluarkan akte sebagaimana yang di minta oleh pihak Danny Sumanjaya, demikian disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Warga Theosofi Indonesia, Drs. Suyanto kepada wartawan, Kamis, 10 April 2025 di Surabaya.

“Jadi akte bikinan notaris tersebut sudah telanjur dimasukkan oleh notaris, sehingga dikeluarkan (SK Kemenkum HAM pengesahan kepengurusan Dany Sumanjaya ) ya, dikarenakan  proses online maka langsung cepat jadi,” ungkap Drs. Suyanto

Menurut Drs Suyanto, ada kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Dany Sumanjaya dalam memberikan data dan Keterangan kepada Notaris  yang diduga Palsu karna nama nama yang diberikan kepada Notaris yang mengadakan rapat tidak memiliki kapasitas sesuai yang diatur dalam AD ART Perwathin bahkan Dany Sumanjaya saat mengurus AHU sudah bukan lagi anggota ( rekomendasi RALB di Batu  tanggal 3 – 4 Desember 2022) sampai akhirya Kemenkumham mengeluarkan AHU tersebut,dan kejadian ini sudah kami laporkan ke  Kepolisian Resort Surakarta atas dugaan Tindak Pidana Memasukan Keterangan Palsu ke dalam akta otentik dan menyikapi hal tersebut

“Dari temuan fakta dan bukti yang kami peroleh, maka Kami dari LBH Perwathin juga akan mengambil langkah dengan mengajukan  Pemblokiran AHU yang diperoleh Pihak Dany Sumanjaya kepada Kemenkumham karna sampai dengan saat ini Kepimpinan yang sah sesuai dengan Peraturan UU dan AD ART Perwathin masih dipegang oleh Drs. Widyatmoko MM berdasarkan Kongres yang telah dilakukan di Hotel Sahid Surakarta pada bulan November  tahun 2023 “ tegas Drs Suyanto,

Lebih lanjut Drs. Suyanto juga meminta kepada para penegak hukum terutama pihak Kepolisian maupun pihak Kejaksaan agar jeli dan cermat dalam melihat perkara ini dari sisi proseduru, mekanisme dan  aturan hukum yang ada secara komprehensif, dan juga berdasarkan fakta mauun bukti yang ada, bukan berdasarkan asumsi yang tidak mendasarkan pada fakta, bukti dan saksi, untuk itulah pihaknya sangat berharap  agar aparat hukum dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara Profesional dalam menangani permasalahan ini.

“Ya, kami sangat berharap pihak aparat hukum dan juga kepada masyarakat luas, agar tidak terpengaruh pada penggiringan opini pembenaran dari pihak mereka, ingat negara ini negara hukum, maka permasalahan ini harus di selesaikan secara hukum, oleh karena itu, kami memohon kepada Kementerian Hukum agar segera memblokir  AHU -0001138.AH.01.08.tahun 2023 yang diketuai Danny Sumanjaya.” tandas Drs Suyanto.