Home » Ekonomi » Koalisi Ojol Nasional Desak Bahlil Lahadalia Mundur dari Jabatan Menteri ESDM

Koalisi Ojol Nasional Desak Bahlil Lahadalia Mundur dari Jabatan Menteri ESDM

dito 29 Nov 2024 355

NasionalPos.com, Jakarta- Pernyataan Bahlil Lahadalia yang notabene Menteri Energi dan Sumber Daya Minieral (ESDM) terkait “Ojol tidak mendapatkan BBM subsidi lantaran tergolong untuk usaha atau bisnis pribadi, bahkan mayoritas Ojol masih tergolong mampu karena memiliki kendaraan pribadi” adalah pernyataan yang konstruksi berpikirnya sangat sempit dan minim pengetahuan.

Meskipun Ojol merupakan transportasi umum informal, karena keberadaannya belum diakui pemerintah, sebab tidak adanya UU yang mengatur secara jelas, padahal kehadiran Ojol secara de facto di akui pada Permenhub No. 12 Tahun 2019 telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan hak atas ekonomi dan mendapatkan pekerjaan yang layak, demikian disampaikan Andi Kristiyanto Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional kepada wartawan, Jumaat, 29 November 2024 di Jakarta.

“Adapun Ojol yang dianggap Bahlil tergolong mampu, karena memiliki kendaraan pribadi hal ini perlu diluruskan pemikirannya. Sebab, Ojek atau Ojol dalam pengertiannya adalah sarana transportasi darat menggunakan kendaraan roda dua dengan berplat hitam, untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya dengan tarif layanan aplikasi berbayar. Ojol juga diklasifikasikan sebagai pelaku usaha mikro berbasis aplikasi dengan penggeraknya adalah perusahaan aplikator.”ungkap Andi.

Berbeda dengan transportasi umum lainnya, lanjut Andi, seperti angkutan kota, bus dan lain-lain berplat kuning, yang memang keberadaannya di bawah BUMN dan dilindungi oleh UU. Sedangkan Ojek Online tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Putusan MK Nomor 41/PUU-XVI/2018, sehingga sampai saat ini persoalan status Ojol masih tarik-menarik kepentingan di lintas kementerian khususnya di era kementerian mantan Presiden Joko Widodo yang bersikap acuh tak acuh, padahal Ojol juga memberikan kontribusi menyumbang pendapatan negara dalam pajak.

Baca Juga :  Bohopanna Luncurkan Lini Baru "Pannadaily", Outfit Harian buat Si Kecil

“Jadi, pernyataan Bahlil tersebut sangat disayangkan, karena telah memicu terjadinya polemik secara meluas. seharusnya, seorang menteri tidak berpikir hanya bagaimana mencari untung dengan mengabaikan serta menafikan peran dan kondisi Ojol yang sudah berkontribusi sejak tahun 2010 Dengan apa yang sampaikan oleh Bahlil tersebut, pantas saja jika gelar Doktoral nya di tangguhkan”, tambah Andi

Lebih lanjut Andi mengatakan bahwa sangat wajar jika dirinya bersama para Ojol mempertanyakan kapabilitas Bahlil sebagai menteri ESDM, untuk itu dirinya menyarankan kepada Bapak Presiden H. Prabowo Subianto agar mengevaluasi menteri yang hanya asal bunyi tanpa melakukan kajian-kajian sebelum memutuskan sesuatu.
Selain itu, Andi juga menengarai dan bahkan menduga jangan-jangan pernyataan Menteri ESDM Bahlil tersebut, ada kaitannya dengan semakin maraknya motor listrik, yang dimana dalam bisnis tersebut banyak para pengusaha dan pejabat negara yang ikut andil di dalam bisnis tersebut.

Baca Juga :  Langkah Kabareskrim Petakan Indikasi Dana Narkoba di Pemilu Diapresiasi IPW

jika benar, pernyataan Bahlil tersebut di sinyalir melindungi produsen motor listrik, dan bahkan memberikan peluang keuntungan bagi produsen motor listrik dengan cara menyingkirkan motor berbahan bakar minyak, kemudian menggantikannya dengan motor listrik. yang dalam hal ini pengemudi ojek online hanya selalu dijadikan obyek yang dinilai menjadi sasaran empuk yang katanya motor listrik adalah “Program Pemerintah”.

“Saran saya kepada Bahlil sebagai menteri ESDM harus nya mencari solusi yang bijak agar subsidi BBM itu tepat guna dengan cara “menyesuaikan nomor plat kendaraan bermotor yang tertera didalam aplikasi pada saat pengisian BBM Subsidi, bukan dengan mencabut subsidi BBM ojek online”. Tukas Andi.

Di kesempatan ini, Andi juga mengingatkan bahwa kalau pernyataan Bahlil itu dipaksakan di terapkan, maka yang terjadi bukan pengentasan kemiskinan, tapi justru menambah kemiskinan terutama di kalangan driver Ojol, jelas pendapatan ojol akan semakin terkikis, kalau nggak boleh beli BBM bersubsidi, dan ini sangat menyakitkan bagi kalangan driver ojek online.

“Oleh karena itu, sebaiknya Bahlil bukan hanya minta maaf kepada para pengemudi ojol, tapi juga mengundurkan diri saja, atau kami dengan terpaksa mendesak Presiden Prabowo agar memecat Bahlil sebagai Menteri ESDM, atas pernyataannya yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Prabowo yakni pengentasan kemiskinan”pungkas Andi.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

x
x