Home » Ekonomi » Komisi V DPR RI Desak Ditjen Perhubungan Udara Turunkan Harga Tiket Pesawat

Komisi V DPR RI Desak Ditjen Perhubungan Udara Turunkan Harga Tiket Pesawat

dito 10 Jul 2023 155

Mimbarrepublik.com, Jakarta– Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mendesak Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menuntaskan permasalahan mahalnya biaya tiket pesawat terbang yang masih terbilang tinggi. Salah satunya, seperti biaya transportasi penerbangan udara dari Jakarta ke Papua yang kini naik hampir menyentuh angka Rp6 juta hingga Rp7 juta.

Demikian ditegaskan Roberth saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai Bulan Mei 2023 dan membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi program dan prioritas anggaran K/L Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

“Saya kira catatan tadi untuk kita semua Bu Dirjen masalah tiket ini penting nanti menjadi perhatian. Saya sekarang kalau pulang ke Papua tadinya masih bisa Rp4 jutaan sekarang sudah hampir Rp6-7 juta. Jadi kalau dari Rp4 juta naik lagi itu berat, jadi masyarakat khususnya kami di daerah Papua ini sangat terbebani dengan harga tiket yang begitu mahal. Kami mohon nanti menjadi perhatian Bu Dirjen, untuk bisa memberikan kami ada kemudahan dan kemurahan harga tiket ini,” tandas Roberth.

Baca Juga :  Kementan Perkuat SDM Peternak Nasional Lewat Bimtek

Senada, Anggota Komisi V DPR RI Cen Sui Lan juga mengimbau Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub untuk menurunkan harga tiket pesawat Natuna-Jakarta yang terbilang sangat tinggi mencapai Rp8 juta untuk biaya tiket pulang-pergi. Bagi Cen Sui Lan, harga tiket pesawat Natuna-Jakarta senilai Rp8 juta itu sangat tidak masuk akal.

Baca Juga :  Menelisik Peran Anas Urbaningrum di Pilpres 2024

Tak hanya itu, Politisi Fraksi Golkar tersebut juga menyoroti mahalnya tiket penerbangan dari Natuna ke Batam dengan jarak hanya 1 jam 45 menit namun memakan biaya hingga Rp2,5 juta. “Jadi mohon Bu Dirjen dan mohon ini sudah berkali-kali saya sampaikan, bagaimana kita mau mendengungkan perekonomian masyarakat perekonomian daerah harus berkembang kalau hanya untuk biaya transportasi sangat memberatkan,” tandasnya.

“Padahal sekarang Bu Dirjen, naik pesawat itu bukan hal yang mewah, tetapi kebutuhan. Apalagi bagi masyarakat di Natuna, penerbangan Natuna itu sangat diperlukan karena kalau dengan jalan laut bisa berjam-jam. Tolong prioritaskan Bu Dirjen, kalau perlu kita sama-sama ke Natuna ya Bu Dirjen ya, saya undang Ibu,” pungkas Legislator Dapil Kepulauan Riau tersebut

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Industri Tekstil Indonesia dan India Siap Kerjasama Menghadapi Kenaikan Biaya Energi Dunia dan Disrupsi Rantai Pasok Tekstil Garmen

Suryana Korwil Jabar

13 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Di tengah kekhawatiran akan kenaikan harga energi dunia dan dinamika konflik geopolitik yang memengaruhi rantai pasok tekstil garmen dunia, Indonesia dan India bekerjasama untuk mewujudkan pertumbuhan utama industri tekstil dan garmen dunia. Gejolak perang Iran dengan US dan Israel telah mengakibatkan melambungnya harga bahan bakar dunia, termasuk meningkatkan harga bahan baku …

27 Warga Jakarta Utara Gagal berangkat Umroh, Jemaah gruduk rumah sekaligus kantor travel PT. Travel Arrasyid Amanah

dito

12 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Perwakilan dari 27 calon jamaah umroh yang gagal berangkat ke tanah suci , dengan di Damping Kuasa Hukum dari LBH Madani Berkeadilan kembali mendatangi kediaman Rodianah selaku Pemilik PT. Arrasyid Amanah Travel  yang beralamat di Jl. H. Taimin No. 14 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, untuk menuntut hak-haknya yang sampai …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

Diduga Ilegal!!  Penebangan di Sempadan Sungai Kedaleman Rogojampi Disorot.

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAPOS.COM – Aktivitas penebangan pohon di tepi sungai Jalan Abu Hasan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, memicu sorotan tajam. Kegiatan tersebut Diduga kuat melanggar aturan sempadan sungai dan terindikasi berlangsung tanpa izin resmi, Selasa (07/04/2026). Awak media yang turun langsung ke lokasi mendapati sejumlah pekerja tengah melakukan Penebangan dan Pemotongan batang pohon menggunakan mesin …

x
x