Home » Ekonomi » Komisi V DPR RI Desak Ditjen Perhubungan Udara Turunkan Harga Tiket Pesawat

Komisi V DPR RI Desak Ditjen Perhubungan Udara Turunkan Harga Tiket Pesawat

dito 10 Jul 2023 214

Mimbarrepublik.com, Jakarta– Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mendesak Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menuntaskan permasalahan mahalnya biaya tiket pesawat terbang yang masih terbilang tinggi. Salah satunya, seperti biaya transportasi penerbangan udara dari Jakarta ke Papua yang kini naik hampir menyentuh angka Rp6 juta hingga Rp7 juta.

Demikian ditegaskan Roberth saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai Bulan Mei 2023 dan membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi program dan prioritas anggaran K/L Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

“Saya kira catatan tadi untuk kita semua Bu Dirjen masalah tiket ini penting nanti menjadi perhatian. Saya sekarang kalau pulang ke Papua tadinya masih bisa Rp4 jutaan sekarang sudah hampir Rp6-7 juta. Jadi kalau dari Rp4 juta naik lagi itu berat, jadi masyarakat khususnya kami di daerah Papua ini sangat terbebani dengan harga tiket yang begitu mahal. Kami mohon nanti menjadi perhatian Bu Dirjen, untuk bisa memberikan kami ada kemudahan dan kemurahan harga tiket ini,” tandas Roberth.

Baca Juga :  Pimpin Sertijab Aslat dan Dansecapaad, Kasad: Kembangkan Kreativitas Dalam Menghadapi Tantangan Kedepan

Senada, Anggota Komisi V DPR RI Cen Sui Lan juga mengimbau Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub untuk menurunkan harga tiket pesawat Natuna-Jakarta yang terbilang sangat tinggi mencapai Rp8 juta untuk biaya tiket pulang-pergi. Bagi Cen Sui Lan, harga tiket pesawat Natuna-Jakarta senilai Rp8 juta itu sangat tidak masuk akal.

Baca Juga :  BPS Catat Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan Masih Rendah

Tak hanya itu, Politisi Fraksi Golkar tersebut juga menyoroti mahalnya tiket penerbangan dari Natuna ke Batam dengan jarak hanya 1 jam 45 menit namun memakan biaya hingga Rp2,5 juta. “Jadi mohon Bu Dirjen dan mohon ini sudah berkali-kali saya sampaikan, bagaimana kita mau mendengungkan perekonomian masyarakat perekonomian daerah harus berkembang kalau hanya untuk biaya transportasi sangat memberatkan,” tandasnya.

“Padahal sekarang Bu Dirjen, naik pesawat itu bukan hal yang mewah, tetapi kebutuhan. Apalagi bagi masyarakat di Natuna, penerbangan Natuna itu sangat diperlukan karena kalau dengan jalan laut bisa berjam-jam. Tolong prioritaskan Bu Dirjen, kalau perlu kita sama-sama ke Natuna ya Bu Dirjen ya, saya undang Ibu,” pungkas Legislator Dapil Kepulauan Riau tersebut

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

dito

04 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre pada tanggal 4 Agustus 2026 di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.   Acara ini dikemas bersama simposium nasional untuk menggali kedaulatan ekonomi nasional.   Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran Prof. …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

Viviannne Vernetta Wangsa Memukau Panggung Awarding Banyuwangi Ethno Carnival, Suara Emas Generasi Muda Gaungkan Pesona Budaya Blambangan

- Banyuwangi

03 Agu 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM  – Penampilan penyanyi muda berbakat Viviannne Vernetta Wangsa menjadi salah satu sajian paling memikat dalam malam Awarding Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 2026. Dengan membawakan lagu legendaris Banyuwangi “Grajagan Banyuwangi”, Viviannne sukses mencuri perhatian para tamu undangan, pegiat seni, pelaku budaya, serta masyarakat yang memadati lokasi acara. Di bawah sorotan lampu panggung, Viviannne tampil …

A.DARWIN R. RANRENG SH,MH : DUA LEMBAGA NEGARA BERSENGKETA ATAS TANAH YANG BUKAN MILIK MEREKA, TAPI TANAH ITU MILIK WARGA NEGARA YANG TIDAK PERNAH MENJUALNYA

dito

02 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa tanah di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang sedang diperebutkan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tersebut.   Kepada wartawan yang menghubungi, Minggu, 2 Agustus 2026 di Makassar, Andi Darwin R. Ranreng SH, MH, selaku Kuasa Hukum dari Hj. Magdalena Demunic / …

x
x