Komisi VIII DPR RI Tinjau Lokasi Banjir Bandang di Pesisir Selatan, Pastikan Penanganan Cepat dan Terukur

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada Sabtu (6/12), untuk meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah tersebut.

Kunjungan tersebut dilakukan menyusul laporan adanya ribuan warga yang terisolasi serta puluhan rumah yang mengalami kerusakan berat akibat bencana alam yang terjadi beberapa hari sebelumnya.

Rombongan Komisi VIII dipimpin oleh Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat I, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr., yang datang bersama sejumlah anggota lainnya.

Para anggota Komisi VIII yang turut hadir antara lain Matindas J. Rumambi, Wibowo Prasetyo, Hj. Derta Rohidin, Erwin Aksa, Apt. Hj. Lale Syifaun Nufus, Dra. Hj. Wardatul Asriah, dan Hj. Sri Wulan.

Setibanya di Pesisir Selatan, rombongan disambut secara resmi oleh Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam penyambutan tersebut, pemerintah daerah memaparkan kondisi terkini wilayah yang terdampak serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan sejak pertama kali bencana terjadi.

Kunjungan kerja ini terutama berfokus pada Kecamatan Bayang Utara, salah satu wilayah yang mengalami kerusakan paling parah akibat banjir bandang dan longsor.

Di kecamatan tersebut, longsor besar menyebabkan akses menuju empat nagari terputus total, sehingga ribuan warga masih berada dalam kondisi terisolasi.

Lisda Hendrajoni menegaskan bahwa tujuan utama kedatangan Komisi VIII adalah untuk memastikan percepatan penanganan bagi para warga yang terdampak bencana.

“Kami datang untuk mengupayakan langkah konkret dalam percepatan penanganan dunsanak kita yang saat ini masih terisolasi,” ujar Lisda dalam sesi peninjauan lapangan.

Ia menyebutkan bahwa dalam rombongan tersebut turut hadir perwakilan dari BNPB RI dan Kementerian Sosial, yang akan melakukan verifikasi langsung terhadap data kerusakan dan kebutuhan warga.

Menurut Lisda, verifikasi cepat sangat penting agar proses distribusi bantuan dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan tanpa hambatan administratif.

Selain memutus akses, banjir bandang juga mengakibatkan kerusakan signifikan pada permukiman warga, dengan sejumlah rumah terseret arus dan rusak berat.

Tumpukan material banjir berupa lumpur, batu, dan kayu masih terlihat memenuhi jalan serta kawasan pemukiman, menunjukkan kuatnya arus banjir pada malam kejadian.

Lisda memastikan Komisi VIII akan mengawal langsung pendistribusian logistik di lapangan, mulai dari kebutuhan dasar hingga perlengkapan darurat.

“Saya pastikan kebutuhan dasar warga akan tercukupi. Kasur, selimut, tikar, peralatan dapur, sembako, hingga makanan bayi segera kami distribusikan,” tegasnya.

Bantuan dari Kementerian Sosial tersebut akan disalurkan melalui Tagana dan relawan yang sudah berada di lokasi sejak hari pertama bencana.

Sementara itu, BNPB juga membantu dengan mengirimkan logistik melalui udara menggunakan helikopter, mengingat akses darat yang masih terputus.

Selain logistik, BNPB turut menyerahkan satu unit mobil pickup operasional untuk mendukung distribusi barang ke titik-titik yang sulit dijangkau.

Dalam dialog dengan rombongan, warga menyampaikan keluhan mengenai minimnya alat berat yang menghambat proses pembukaan akses jalan.

Seorang warga mengatakan bahwa ekskavator tambahan sangat dibutuhkan untuk menyingkirkan material tebal yang menutup ruas jalan utama.

Menjawab hal itu, Bupati Hendrajoni menyampaikan apresiasi atas respons cepat yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Komisi VIII.

Ia menegaskan bahwa dukungan logistik dan kendaraan operasional sangat membantu percepatan penanganan serta memulihkan kondisi warga di nagari yang terisolasi.

Lisda menutup rangkaian kunjungan dengan memastikan bahwa seluruh temuan di lapangan akan dibawa ke rapat lintas kementerian untuk dibahas di tingkat nasional.

Kunjungan kerja ini diakhiri dengan paparan resmi dari Pemkab Pesisir Selatan mengenai kondisi pascabencana dan upaya pencegahan agar banjir dan longsor serupa tidak kembali terulang di masa mendatang, sementara Komisi VIII berjanji terus memonitor perkembangan situasi hingga pemulihan selesai.***