Home » Nasional » KPU Sumenep Gelar FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada 2024 Bersama Stakeholder Kabupaten Sumenep

KPU Sumenep Gelar FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada 2024 Bersama Stakeholder Kabupaten Sumenep

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H. 27 Feb 2025 375

NASIONALPOS.COM | SUMENEP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pasca Pilkada 2024 menggelar penyusunan laporan evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 melalui Forum Group Discussion (FGD) bertempat di aula Hotel El Malik yang berlokasi di jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep. Selasa (25/02/2025)

Hadir dalam acara diskusi tersebut pimpinan DPRD, Sekretaris daerah, Bawaslu, Dispendukcapil, Kapolres, Dandim, Kajari, Kepala Rutan, organisasi kepemudaan, organisasi profesi kewartawanan, hingga LO kedua Paslon berkesempatan mengevaluasi untuk perbaikan pelaksanaan Pilkada mendatang.

Acara yang digelar bersama lintas stakeholder berlangsung hangat dengan berbagai pandangan yang disampaikan oleh berbagai pihak, agar kedepan pelaksanaan Pemilu bisa lebih berkualitas dan profesional dengan mengedepankan peningkatan independensitas penyelenggaraan Pemilu.

Baca Juga :  BNPT: Kerja sama ASEAN-Australia Mampu Tekan Terorisme di Indonesia

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nurussyamsi menyampaikan, kegiatan FGD ini dalam rangka mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk mengevaluasi setiap tahapan yang telah dilaksanakan dalam Pilkada 2024 kemarin.

“Setiap tahapan perlu kita evaluasi bersama, dari tahapan awal hingga pelaksanaan, khususnya yang berkenaan dengan data dan partisipasi pemilih,” kata Nurussyamsi.

Ia memaparkan, bahwa dalam pelaksanaan Pilkada 2024 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kabupaten Sumenep termasuk yang paling tinggi tingkat partisipasi pemilihnya se-Jawa Timur.

Baca Juga :  Terkait Sistem Proporsional Pemilu, PKB Akui Cemas Jelang Keputusan MK

Meskipun, khusus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep mengalami penurunan persentase kehadiran. Berdasarkan data, berkisar di angka 1 persen dibandingkan pelaksanaan Pilkada periode sebelumnya.

“Ini menjadi catatan dan evaluasi kami, ke depan perlu kita diskusikan apa yang kiranya menjadi masukan kepada KPU untuk bahan perbaikan,” ungkapnya.

FGD penyusunan laporan evaluasi Pemilu 2024 yang digelar berjalan lancar dan sukses. Sekaligus, menjadi bukti nyata akan kualitas dan profesionalisme kinerja Ketua KPU Sumenep sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sumenep. ( Bambang )

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x